Address of State by His Excellency The President of The Republic of Indonesia…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

35 halaman

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Address of State by His Excellency The President of The Republic of Indonesia…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

50 halaman

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Address by The Honourable Speaker of The House of The People's Representative…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

18 halaman

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Address by The Honourable Speaker of The House of The People's Representative…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

16 halaman

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Address of State by The President of The Republic of Indonesia Before The Hou…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

51 halaman.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Standar operasional prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii,ilus.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.83 STA

Kualifikasi dan Kompetensi Profesi Satpam

Buku ini berisi rangkuman dan rekomendasi dari makalah-makalah yang disajikan dalam Seminar Security dengan tema "Profesionalisasi Fungsi Kesatpaman Dari Sudut Pandang Kualifikasi, Kompetensi, Remunerasi dan Rekognisi", yang diselenggarakan oleh Asosiasi Manager Security Indonesia (AMSI) dan Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI) pada tanggal 9 Oktober 2013 di Jakarta.

Menjawab tantangan, meningkatkan kepercayaa. Laporan Kinerja DPR RI 2009-2014…

Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun keempat, yang diterbitkan pada Tahun Sidang 2012-2013 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja tahun-tahun sebelumnya. Buku ini sangat penting baik bagi internal maupun eksternal. Secara internal, kehadiran buku Laporan kinerja ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana sesungguhnya kinerja DPR RI selama Tahun Sidang 2012-2013 bai…

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2009 - 2014 Tahun Pertama

Buku ini berisi gambaran pertanggungjawaban atas apa-apa yang telah diperjuangkan oleh DPR RI selaku lembaga perwakilan rakyat demi terwujudnya suatu tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan lebih maju dan lebih berkualitas. Buku yang memuat hasil kinerja DPR RI Periode 2009-2014 mencakup implementasi fungsi-fungsi DPR RI dalam menyelenggarakan kehidupan kenegaraan, yait…

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1971 - 1977

Buku ini menguraikan kegiatan dan perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum 1971, yang mulai melaksanakan fungsinya pada tanggal 28 Oktober 1971, yaitu sejak dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung. Dan mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 1 Oktober 1977. Masa kerja 6 tahun ini disebabkan karena semua Anggota DPR secara fungsional adalah Angg…

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1977 - 1982

Buku ini menguraikan perkembangan keadaan dan kegiatan-kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum 1977 (DPR Periode 1977 - 1982) dalam uraian yang sederhana, mudah untuk dipahami, serta disusun secara kronologis berdasarkan urutan kejadian.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1971 - 1977

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 287 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Naskah Akademik: Laporan Akhir Studi Penentuan Ibukota Kabupaten Raja Ampat U…

Kajian ini adalah untuk melengkapi persyaratan teknis sebagaimana diatur pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 menyatakan, bahwa syarat teknis meliputi 11 (sebelas) faktor, yaitu faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penye…

Naskah Akademik: Laporan Akhir Kajian Pembentukan Kabupaten Raja Ampat Selata…

Kajian ini adalah untuk melengkapi persyaratan teknis sebagaimana diatur pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 menyatakan, bahwa syarat teknis meliputi 11 (sebelas) faktor, yaitu faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penye…

Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Dewan Perwakilan R…

Kinerja serta citra lembaga DPR RI dapat terus meningkat seiring dengan semakin efektifnya pengelolaan aspirasi yang disampaikan masyarakat. Oleh karena itu, dengan ditetapkannya pedoman ini dapat memberikan gambaran komprehensif kepada seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholder) mengenai proses dan tahapan serta fasilitas melalui ICT (Information Communication Technology) dalam penyampaian…

Naskah Akademik: Laporan akhir pengkajian teknis pembentukan kota Merauke (Pe…

Kajian ini adalah untuk melengkapi persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam pasal 6 PP Nomor 78 Tahun 2007 menyatakan syarat teknis 11 faktor yang kemudian diurai menjadi 35 indikator. Untuk melakukan analisis berdasarkan pada data sekunder yang diperoleh dengan metode studi dokumen. Sumber data adalah berbagai instansi yang ada di tingkat pusat maupun daerah di Merauke.

Naskah Akademik: Kajian awal calon Kabupaten Okikha

Kajian ini dilakukan untuk melihat kelayakan Calon Kabupaten Okikha menjadi sebuah daerah otonom baru yang terlepas dari Kabupaten Jayawijaya (induk) dengan melakukan pengolahan data yang telah dikumpulkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

Naskah Akademik: Usulan pembentukan calon Kabupaten Yapen Timur di Kabupaten …

Kajian pembentukan Kabupaten Yapen Timur ini dibuat sebagaimana diatur pada pasal 6 PP Nomor 78 tahun 2007, analisis dilakukan berdasarkan pada data sekunder yang diperoleh dengan aplikasi model pengukuran dan evaluasi terhadap kemampuan daerah Kabupaten Kepulauan Yapen yang menggambarkan tingkat kekuatan dan pengaruh variabel yang diamati terhadap implementasi kebijakan ekonomi daerah.

Naskah Akademik: Laporan kajian ilmiah pembentukan Kabupaten Numfor sebagai p…

Fokus kajian ini adalah identifikasi permasalahan krusial,pemetaan tuntutan pembentukan Kabupaten Numfor,Identifikasi kapasitas Numfor untuk menjadi kabupaten baru,pemetaan respon terhadap tuntutan pemekaran tanpa melalui pemekaran dan desain kebijakan pembangunan dan atau proses pembentukan kabupaten baru yang tepat bagi Numfor.