Provincie West-Java Jaarverslag 1926

Dewan Perwakilan Dewan Provinsi Jawa Barat mendapat kehormatan untuk menyampaikan laporan tahunan pertama tentang provinsi pertama di Hindia Belanda. Mereka percaya bahwa dapat memulai ini dengan retrospektif singkat, n.h.v. dapat membatasi dirinya pada beberapa komentar tentang kedalaman dan luasnya reformasi konstitusional yang menjadi hak provinsi itu lahir. Untuk menunjuk pada hukum yang me…

Provincie West-Java Jaarverslag 1933

Laporan rutin tahunan untuk tahun 1933 dari pemerintahan provinsi Jawa Barat kepana pemerintahan Hindia Belanda. Depresi ekonomi dengan intensitas tinggi, konsekuensi malapetaka menampakkan diri dalam reruntuhan konstruksi yang tampaknya ditakdirkan untuk berabad-abad dan dengan prospek perubahan menjadi lebih baik- Namun dalam kata pengantar ini terdengar suara harapan, tetapi di atas semua it…

Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia

Buku ini berisi hasil penelitian Bank Indonesia mengenai Daya Saing Daerah. Penelitian dilakukan tahun 2007 oleh Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia bekerja sama dengan Laboratorium Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pengkajian Ekonomi (LP3E) FE Universitas Padjadjaran.

Perpustakaan khusus vs Covid-19: Inovasi dan kreasi layanan pada masa pandemi

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-313-087-5

Deskripsi Fisik

ix, 199 hal. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Bahasa dan Budaya Tahun I No. 3, 53

Bacaan ini merupakan majalah populer yang berdasarkan ilmu pengetahuan tentang bahasa dan budaya.

Sandipala 12

Sandipala merupakan Karya yang memau essay-essay kritik terhadap pemerintahan dan atau kebijakan yang juga berisi semangat progresif tentang pembangunan nasional yang diterbitkan sebulan sekali oleh Badan Intelijen Negara Republik Indonesia (BAKIN). Karya edisi 12 ini memuat topik diantaranya Demokrasi Pancasila dan Sistem Oposisi, Tata Ekonomi Internasional Baru, Hak Asasi Manusia dan Kasetara…

Pertanjaan anggota dan djawaban pemerintah

buku ini merupakan rangkuman dari rapat rapat DPR RIS tahun sidang 1950 pada sidang pertama. dimana dalam buku ini berisi mengenai rangkuman pertanyaan anggota yang ditunjukan kepada perdana menteri dan jawabannya, pertanyaan anggota kepada menteri luar negeri dan jawabannya, pertanyaan anggota kepada menteri dalam negeri dan jawabannya, dan pertanyaan anggota kepada mentri lainnya.

Project and Technical Assistance Proposals 1995 Vol. I: Summary

Buku ini mendaftar proyek-proyek pengembangan yang diajukan terkait pendanaan pemerintah yang memiliki hubungan dengan kebijakan pengembangan nasional.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelayanan dan informasi publik

dalam buku ini memuat peraturan perundang undangan menegani pelayanan dan informasi publik yang terdiri dari undang undang, peraturan pemerintahm peraturan presiden, peraturan DPR RI, peraturan MA, dan peraturan komisi informasi publik.

Pemimpin bagi Prijaji Boemipoetra : No.21/ L.N.H Ordonansi Penyakit Gila Anji…

-

Daftar Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1966 - 1995

Daftar Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang yang memuat undang-undang yang sudah ada peraturan pelaksanaannya maupun yang belum ada, dai tahun 1966 sampai dengan tahun 1995. Adapun daftar peraturan pelaksanaan undang-undang dari tahun 1945 ssampai dengan tahun 1965 masih dalam proses penyusunan.

Himpunan Peraturan Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Buku ini berisi Peratururan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Badan Legislasi DPR-RI : Kinerja dan Evaluasi Periode 2004-2009

buku ini mendeskripsikan keberadaan badan legislasi secara apa adanya dengan menampilka ulasan mengenai kinerja dan evaluasi badan legislasi selama satu periode. kinerja badan legislasi tersebut dapat dilihat dari peran dan tugas badan legislasi dalam menyusunan prolegnas, penyusunan dan harmonisasi RUU usul inisiatif DPR serta kunjungan kerja untuk mencari masukan atas RUU

Laporan Kinerja DPR RI 2009-2014 Tahun Ketiga Masa Persidangan IV

Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …

Laporan Kinerja DPR RI 2009-2014 Tahun Ketiga Masa Persidangan III

Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …

Laporan Kinerja DPR RI 2009-2014 Tahun Ketiga Masa Persidangan II

Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …

Laporan Kinerja DPR RI 2009-2014 Tahun Ketiga Masa Persidangan I

Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …

Panduan Penggunaan Email Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwak…

Penggunaan email berbasis @dpr.go.id untuk Pegawai Nergeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI meliputi 3 (tiga) kelompok pengguna, antara lain : Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dan Layanan Publik di lingkungna Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Buku Panduan ini memuat cara setting akun email dpr.go.id pada: Mic…

Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Tahun 2000

Undang-Undang Tahun 2002 terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) undang-undang, dimana 14 (empat belas) undang-undang diantaranya mengatur mengenai pemekaran wilayah. Dari 38 (tiga puluh delapan) undang-undang tersebut, hanya 14 (empat belas) undang-undang yang mengamanatkan peraturan pelaksana, yaitu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden/peraturan presiden, keputusan/pera…

Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Tahun 2002

Undang-Undang Tahun 2002 terdiri dari 32 (tiga puluh dua) undang-undang, dimana 13 (tiga belas) undang-undang diantaranya mengatur mengenai pemekaran wilayah. Dari 32 (tiga puluh dua) undang-undang tersebut, terdapat 14 (empat belas) undang-undang yang mengamanatkan peraturan pelaksana, yaitu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden/peraturan presiden, keputusan/peraturan …