Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah standar akuntansi yang digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. SAK ETAP diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada 17 Juli 2009 dan disahkan oleh DSAK IAI pada 19 Mei 2009.
Salah satu hak konstitusional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dilaksanakan oleh DPD RI adalah hak mengajukan hak bertanya kepada Presiden. Buku ini mengulas tentang hak bertanya yangsudah dilakukan oleh DPR RI, yaitu Hak bertanya tentang kebijakan moda transportasi kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi dan terjangkau (KBH2) atau low cost green car (LCGC) dan …
Buku ini selain memberikan penjelasan konprehensif tentang birokrasi dan pemerintahan ditinjau dari berbagai sudut pandang, antara lain pertumbuhan kekuasaan birikrasi pemerintah dan politik di Indonesia, hubungan birokrasi dengan administrasi publik, hubungan antara birokrasi dengan partai politik.
Bangsa Indonesia mengalami cobaan dan tragedi yang silih berganti. Munculah persoalan baru, berupa tragedi kemanusiaan yang membuat kita tercoreng di dunia internasional. Kantor perwakilan komisi tinggi urusan penggungsian PBB (UNHCR) di Atambua, NTT di serang dan menewaskan tiga orang stafnya asal Puerto Rico, Kroasia dan Ethiopia.