Ditapis dengan
Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 27 Desember 1985 dalam lembaran Negara nomor 69, tambahan lembaran Negara nomor 3313 mengatur tentang Bea Materai. Undang-undang ini tidak lagi mencatumkan bea materai menurut luas kertas dan bea materai sebanding melainkan hanya bea materai tetap yang besarnya Rp. 1000,- dan Rp. 500,-. Pelunasan bea materai cukup dilakukan dengan me…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan B…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 27 Desember 1985 dalam lembaran Negara nomor 68, tambahan lembaran Negara nomor 3312 mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Undang-undang ini berisi pembaharuan sistem perpajakan yang meliputi macam-macam pungutan atas tanah dan/atau bangunan, tariff pajak dan cara pembayarannya. Obyek pajak dalam undang-undang ini dalah bumi dan/…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 1985 tentang Pengesahan konve…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 22 Oktober 1985 dalam lembaran Negara nomor 62, tambahan lembaran Negara nomor 3308 tentang Konvensi Telekomunikasi Internasional. Konvensi ini telah diratifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Konvensi ini memuat daftar negara peserta, beberapa istilah dalam telekomunikasi, perjanjian antara PBB dan perhimpun…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 1985 tentang Pencabutan Undan…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Oktober 1985 dalam lembaran Negara nomor 61, tambahan lembaran Negara nomor 3307 mengatur tentang Pelabuhan Bebas Sabang. Undang-undang ini berisi tentang pencabutan undang-undang nomor 4 tahun 1970 tentang pembentukan daerah perdagangan bebas dengan pelabuhan bebas Sabang. Pencabutan ini dirasa perlu karena telah menimbulkan dampa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1985 tentang Tambahan dan peru…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Juni 1985 dalam lembaran Negara nomor 43, tambahan lembaran Negara nomor 3297 mengatur tentang Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985. Perubahan ini didasarkan atas perkembangan keadaan, terutama perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri, realisasi penerimaan negara lebih renda…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah susun
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Desember 1985 dalam Lembaran Negara Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318, merupakan undang-undang yang menjadi landasan dan acuan bagi pelaksanaan restrukturisasi sektor Rumah Susun yang dibuat untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan peningkatan taraf hidup rakyat, khususnya dalam usaha pemerataan pemenuhan kebutuhan p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1985 tentang Perubahan atas un…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 1985 lam Lembaran Negara nomor 12 dan tambahan lembaran negara nomor 3285, merupakan undang- undang yang mengatur dan membahas tentang tentang Perubahan atas undang-undang nomor 3 tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya. Undang-undang ini lebih menekankan pada kelestarian dan pengamalan Pancasila, ke…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1985 tentang Anggaran Pendapat…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1985 dalam Lembaran Negara nomor 14 dan tambahan lembaran negara nomor 3286, merupakan undang- undang yang mengatur dan membahas tentang Anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1985/1986, pada undang-undang ini prioritas diletakkan pada pembangunan di bidang perekonomian dengan titik berat pada sektor p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1985 tentang Perubahan atas un…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1985 dalam Lembaran negara nomor 2 dan tambahan lembaran negara nomor 3282 merupakan undang-undang yang mengatur tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 5 tahun 1975. Perubahan atas u…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 13 Oktober 1992 dalam lembaran Negara nomor 115, tambahan lembaran Negara nomor 3501 merupakan undang-undang yang mengatur tentang Penataan ruang. Undang-undang ini dibentuk bertujuan untuk terselenggaranya pemanfaatan tuang yang berwawasan lingkungan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional, terselenggaranya pengaturan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 September 1992 dalam lembaran Negara nomor 100, tambahan lembaran Negara nomor 3495 merupakan undang-undang yang mengatur tentang Kesehatan. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk. Dalam rangka memberika…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1992 tentang Penetapan Peratu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tangga 17 September 1992 dalam lembaran Negara nomor 99, tambahan lembaran Negara nomor 3494 merupakan undang-undang yang mengatur tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 1992 tentang penangguhan mulai berlakunya undang-undang nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menjadi undang-unda…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 September 1992 dalam lembaran Negara nomor 98, tambahan lembaran Negara nomor 3493 merupakan undang-undang yang mengatur tentang Pelayaran. Menyadari perananan transportasi, maka pelayaran sebagai salah satu moda transportasi, penyelenggaraannya harus ditata dalam kesatuan system transportasi nasional secara terpadu dan mampu me…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 1992 Pembentukan Pengadilan T…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Agustus 1992 dalam lembaran Negara nomor 86, tambahan lembaran Negara nomor 3492 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan pengadilan tinggi agama di Yogyakarta, Bandar Lampung, dan Jambi. Bahwa sebelum diberlakukannya undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama, telah terdapat 18 badan pengadilan aga…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 1992 tentang Perhitungan Angg…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 24 Agustus 1992 dalam lembaran Negara nomor 80 tambahan lembaran Negara nomor 3489 merupakan undang-undang yang mengatur tentang perhitungan anggaran negara yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR untuk memenuhi kewajiban dalam mengadakan perhitungan dan belanja negara tahun anggaran 1989/1990 yang menetapkan pendapatan dan belanja …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 1992 tentang Tambahan dan Per…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 24 Agustus 1992 dalam lembaran Negara nomor 79, tambahan lembaran Negara nomor 3488 merupakan undang-undang yang mengatur tentang Tambahan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1991/92. Dalam tahun anggaran 1991/92, realisasi pendapatan negara diperkirakan lebih besar daripada yang direncanakan. Lebih b…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 21 Oktober 1992 dalam lembaran Negara nomor 116, tambahan lembaran Negara nomor 3502 merupakan undang-undang yang mengatur tentang Perkoperasian. Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan koperasi serta pembinaan koperasi, sehing…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 1995 tentang
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 1992 dalam Lembaran Negara nomor 56 dan tambahan lembaran negara nomor 3482. Undang-undang ini mengatur dan membahas tentang Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Pentingnya peranan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan memerlukan landasan hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum dalam bentuk …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Conven…
Undang-Undang ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. sehingga segala bentuk penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam. tidak manusiawi. atau merenda…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peratur…
Undang-undang ini ditetapkan sebagai pemenuhan kebutuhan bagi penyelesaian masalah kepailitan termasuk masalah penundaan kewajiban pembayaran utang, yang besar artinya dalam upaya pemulihan kegiatan usaha pada khususnya dan perkembangan perekonomian nasional pada umumnya, akibat dari terjadinya krisis moneter di Indonesia yang memberikan pengaruh tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasion…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah