Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 3 Maret 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4607 merupakan undang-undang yang dibuat adanya permasalahan hukum suatu Negara dengan Negara lain yang memerlukan penanganan melalui hubungan baik dengan bekerja sama antar Negara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang sampai saat ini …
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 14 Juli 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4630 merupakan Undang-Undang yang mendukung terwujudnya kelancaran produksi dan distribusi barang, diperlukan adanya. Sistem Resi Gudang merupakan instrument penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Sistem Resi Gudang dapat memfasilitasi pemb…
Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 20 Maret 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4610 merupakan undang-undang yang dibuat berdasarkan perhitungan anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran Negara merupakan pertanggungjawaban Pemerintah sesuai konstitusi atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara
Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 18 Oktober 2004 dalam lembaran Negara nomor 150, tambahan lembaran Negara nomor 4456, merupakan undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan da…
Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 18 Oktober 2004 dalam lembaran Negara nomor 132, tambahan lembaran Negara nomor 4444, merupakan undang-undang sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai per…
Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 18 Oktober 2004 dalam lembaran Negara nomor 131, tambahan lembaran Negara nomor 4443, merupakan salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang Pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang yang semua diatur dalam Undang-Undang tentang Ke…
Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 18 Oktober 2004 dalam lembaran Negara nomor 129, tambahan lembaran Negara nomor 4441, merupakan undang-undang untuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Angggaran 2004, sebagai piranti kebijakan fiscal,mengacu kepada arah kebijakan yang digariskan dalam sistem Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahu…
Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 15 Oktober 2004 dalam lembaran Negara nomor 127, tambahan lembaran Negara nomor 4439, merupakan undang-undang sebagai kekuatan utama yang menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebut sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan Negara, Tentara Nasional Indonesia merupaka…
Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 15 Februari 2004 dalam lembaran Negara nomor 126, tambahan lembaran Negara nomor 4438, merupakan Undang-undang tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimaksudkan Untuk untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang- Undang tentang Pemeri…
Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 15 Oktober 2004 dalam lembaran Negara nomor 1125, tambahan lembaran Negara nomor 4437, merupakan Undang-Undang yang berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 15 Januari 2004 dalam Lembaran Negara Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk merubah substansi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Perubahan ini antara lain tentang penegasan kedudukan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, syarat-syarat untuk dapat diangkat …
Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 6 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara nomor 115, Tambahan Lembaran Negara nomor 4430.Perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan seb…
Undang-undang ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan per-tanggungjawaban konstitusional atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1996/1997 tersebut terdapat Sisa Anggaran Lebih sebesar Rp1.017.516.727.734 (satu triliun tujuh belas miliar …
Undang-Undang ini ditetapkan karena memandang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1998/1999 perlu dilakukan, agar sasaran anggaran pendapatan dan belanja negara lebih wajar sejalan dengan perkembangan dan perubahan keadaan. serta mendukung program reformasi ekonomi. khususnya di bidang fiskal. Selain itu perubahan tersebut jug…
Undang-undang ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999, yang disusun berdasarkan prinsip anggaran berimbang yang dinamis, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Kelima pelaksanaan rencana pembangunan. sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam. Pada dasa…
Undang-undang yang disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 13 Maret 1998 dalam Lembaran Negara nomor 65, Tambahan Lembaran Negara nomor 3749, menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 merupakan pelaksanaan tahun keempat Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke VI. Didasarkan atas perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri yang mempengaruhi pelaksanaannya, m…
Undang-undang ini, yang disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 16 februari 1998 dalam lembaran Negara nomor 37, tambahan lembaran Negara nomor 3739, bertujuan untuk mengurangi tambahan beban biaya terhadap kehidupan perekonomian. Salah satunya, adalah biaya dari perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang dalam keadaan perekonomian yang sulit, dari akibat terjadinya gejolak moneter, akan m…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 Nopember 1998 dalam Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796, merupakan undang-undang yang disusun dengan upaya menghormati serta menghargai peran dan kedudukan usia lanjut yang memiliki kebijakan dan kearifan serta pengalaman berharga yang dapat diteladani oleh generasi penerusnya.
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 23 Nopember 1998 dalam Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794 Merupakan undang-undang yang mengatur tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Dareah Tingkat II Mandailing Natal.
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Nopember 1998 dalam Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790. Merupakan undang-undang yang mengatur perkembangan perekonomian nasional yang beergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan d…