Ditapis dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Un…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 15 Januari 2004 dalam Lembaran Negara Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk merubah substansi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Perubahan ini antara lain tentang penegasan kedudukan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, syarat-syarat untuk dapat diangkat …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas U…
Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 6 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara nomor 115, Tambahan Lembaran Negara nomor 4430.Perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan seb…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perhitungan Angga…
Undang-undang ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan per-tanggungjawaban konstitusional atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1996/1997 tersebut terdapat Sisa Anggaran Lebih sebesar Rp1.017.516.727.734 (satu triliun tujuh belas miliar …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Un…
Undang-Undang ini ditetapkan karena memandang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1998/1999 perlu dilakukan, agar sasaran anggaran pendapatan dan belanja negara lebih wajar sejalan dengan perkembangan dan perubahan keadaan. serta mendukung program reformasi ekonomi. khususnya di bidang fiskal. Selain itu perubahan tersebut jug…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapat…
Undang-undang ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999, yang disusun berdasarkan prinsip anggaran berimbang yang dinamis, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Kelima pelaksanaan rencana pembangunan. sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam. Pada dasa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang republik Indonesia Nomor 2 tahun 1998 tentang Perubahan atas An…
Undang-undang yang disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 13 Maret 1998 dalam Lembaran Negara nomor 65, Tambahan Lembaran Negara nomor 3749, menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 merupakan pelaksanaan tahun keempat Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke VI. Didasarkan atas perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri yang mempengaruhi pelaksanaannya, m…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Peratua…
Undang-undang ini, yang disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 16 februari 1998 dalam lembaran Negara nomor 37, tambahan lembaran Negara nomor 3739, bertujuan untuk mengurangi tambahan beban biaya terhadap kehidupan perekonomian. Salah satunya, adalah biaya dari perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang dalam keadaan perekonomian yang sulit, dari akibat terjadinya gejolak moneter, akan m…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan La…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 Nopember 1998 dalam Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796, merupakan undang-undang yang disusun dengan upaya menghormati serta menghargai peran dan kedudukan usia lanjut yang memiliki kebijakan dan kearifan serta pengalaman berharga yang dapat diteladani oleh generasi penerusnya.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 23 Nopember 1998 dalam Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794 Merupakan undang-undang yang mengatur tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Dareah Tingkat II Mandailing Natal.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas U…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Nopember 1998 dalam Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790. Merupakan undang-undang yang mengatur perkembangan perekonomian nasional yang beergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menya…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 28 Oktober 1998 dalam Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789 merupakan pelaksanaan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia dan merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasy…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlak…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Nopember 1998 dalam Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 184 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791, merupakan undang-undang yang disusun berdasarkan perkembangan keadaan politik, ekonomi, sosial dewasa ini melahirkan nilai dan aspirasi baru dalam masyarakat khususnya di bidang ketenagakerjaan perlu dikomodasikan melalui perubahan dan pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang republik Indonesia nomor 2 tahun 1998 tentang Perubahan atas An…
Karena didorong oleh rasa tanggung jawab untuk memajukan dan menegakkan hak asasi manusia dan pembangunan hukum di Indonesia, DPR-RI memutuskan menggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kcjam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia yang telah diterima oleh masyarakat…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang republik Indonesia nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Conven…
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 merupakan pelaksanaan tahun keempat Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke VI. Didasarkan atas perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri yang mempengaruhi pelaksanaannya, maka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/l998 diperlukan beberapa perubahan. Dalam Tahun Anggaran 1997/l998, rea1isasi Pendapatan Nega…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang republik Indonesia nomor 4 tahun 1998 tentang Pendapatan Peratu…
Pada saat ini, sarana hukum yang tersedia adalah Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissements-Verordening, Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348), yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan bagi penyelesaian masalah kepailitan termasuk masalah penundaan kewajiban pembayaran utang. Berhubung dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera mengatasi masalah t…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan Conven…
Undang-Undang ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa keberadaan dan penggunaan senjata pemusnah massal, yaitu senjata nuklir, biologi, dan kimia dapat menimbulkan ancaman bencana yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan perdamaian dunia. Oleh karena itu, Pemerintah Negara Republik Indonesia aktif mengambil bagian dalam usaha yang dilakukan masyarakat internasional bagi pelarangan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Un…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 31 Desember 1991 dalam Lembaran Negara Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk menampung perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan perkembangan dunia usaha pada khususnya, serta dengan memperhatikan jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan at…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabup…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 16 Agustus 1991 dalam Lembaran Negara Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perlu wilayah …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republi…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 22 Juli 1991 dalam Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk lebih memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1991 tentang Perhitungan Negar…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 18 Juli 1991 dalam Lembaran Negara Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3450 merupakan undang-undang yang dibentuk untuk mengatur Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1988/1989 sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara. Dalam perhitungan ini Pendapatan Negara dalam tahun Anggaran 1988/1989 adalah sebesar Rp. 33.538.…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah