Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Conve…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 28 April 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844, merupakan undang-undang yang dibentuk untuk mewujudkan kepemimpinan daerah yang demokratis yang memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, setiap warga negara yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemi…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum D…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 31 Maret 2008 dalam Lembaran Negara nomor 51 Tambahan Lembaran Negara nomor 4836, merupakanUndang-Undang yang sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselengg…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan treat…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 April 2008 dalam lembaran negara nomor 4847, tambahan lembaran negara nomor 4801 merupakan Undang-undang yang disepakati oleh Pemerintah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Perjanjian ini disepakati untuk mempermudah pencegahan dan penanganan proses peradilan pidana, diperlukan …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880, merupakan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Pelalawan, kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Siak, kabupaten Karimun, kabupaten Natuna, kabupaten Kuantan Si…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang ini Disahkan dan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2008 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851., merupakan Undang-Undang tentang pengelolaan sampah ini dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karateristik…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang-Undang ini Disahkan dan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2008 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849., merupakan Undang-Undang yang berlaku untuk: semua kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia; semua kapal asing …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2008, kemudian dipublikasikan dalam Lembaran Negara nomor 181, Tambahan Lembaran Negara nomor 4928, merupakan undang-undang yang memuat tentang Pornografi. Undang-undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tin…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabu…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2008, kemudian dipublikasikan dalam Lembaran Negara Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4929, merupakan undang-undang yang memuat tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara. Pembentukan Kabupaten Nias Utara bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Chart…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan tanggal 6 Nopember 2008 dalam lembaran negara nomor 165, tambahan lembaran negara nomor 4915 merupakan undang-undang tentang pengesahan piagam perhimpunan negara-negara Asia Tenggara. Dengan ratifikasi piagam ini, akan dilakukan peningkatan upaya kearah pencapaian tujuan ASEAN, termasuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dengan memfungsikan…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabu…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 21 Juli 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4868, merupakan undang-undang yang dibuat berdasarkan pertimbangan untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Sumatera Utara pada umumnya dan Kabupaten Labuhanbatu pada khususnya dan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, k…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabu…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2008, kemudian dipublikasikan dalam Lembaran Negara Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4930, merupakan undang-undang yang memuat tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara. Pembentukan Kabupaten Nias Barat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 Januari 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4931, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara. Pembentukan Kota Gunungsitoli yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Nias, dengan memiliki luas wilayah keseluruhan + - 280,78 km2 dengan jum…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang P+embentukan Kabu…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008, kemudian dipublikasikan dalam Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara nomor 4804, merupakan undang-undang yang memuat tentang pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua. Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabu…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 21 Juli 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4874, merupakan Undang-Undang yang memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabu…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 26 November 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4938, merupakan undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua yang dibentuk untuk memacu kemajuan Provinsi Papua pada umumnya dan Kabupaten Paniai pada khususnya. Pembentukan Kabupaten Intan Jaya mempunyai tujuan untuk meningkatkan pel…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 21 Juli 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871, merupakan undang-undang yang dibuat berdasarkan pertimbangan untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Jambi pada umumnya dan Kabupaten Kerinci pada khususnya dan dengan memperhatikan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wi…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabup…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 4 Januari 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4802, merupakan undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua, dibentuk dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan aspek sosia…