Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan kesadaran hukum dari semua warga negara, baik yang berada di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi,, kesetaraan dan kewajaran, atau biasa disebut sebagai Good Government. Good Government ini wajib diwujudkan oleh semua Kementerian/Lembaga maupu…
Kunjungan Delegasi Teknis BKSAP DPR RI ke Kroasia adalah untuk melakukan pertemuan dengan Parlemen Kroasia untuk mempererat hubungan bilateral antar kedua parlemen dan juga menindaklanjuti prospek dan potensi kerja sama hubungan kedua negara, termasuk dalam bidang-bidang yang mendapatkan perhatian kedua negara yaitu peningkatan hubungan kerja sama ekonomi dan perdagangan.
Buku ini mendeskripsikan keberadaan Badan Legislasi secara apa adanya dengan menampilkan ulasan mengenai kinerja dan evaluasi Badan Legislasi selama satu periode. Kinerja Badan Legislasi tersebut dapat dilihat dari peran dan tugas Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas, penyusunan dan harmonisasi RUU usul inisiatif DPR, kunjungan kerja untuk mencari masukan atas RUU, serta sosialisasi Undan…
Atas dasar amanat undang-undang ini maka badan akuntabilitas keuangan negara BAKN melakukan penelaahan atas hasil pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2013. Hasil penelaahan BAKN DPR RI di susun relevan dengan kebutuha komisi-komisi di DPR, hal ini dimaksudkan agar setoap komisi dapat menindaklanjuti hasil penelaahan BAKN sesuai kewenangan yang dimilikinya. Laporan hasil telaahan BAKN atas IHP…
Buku ini berisi analisis terhadap prediksi indikator ekonomi tahun 2018 yang mencakup indikator-indikator makro pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, SPN 3 bulan, harga minyak, lifting minyak, lifting gas. Fundamental ekonomi Indonesia semakin baik. Lembaga-lembaga pemeringkat utang internasional seperti Moody's, Fitch Ratings, Japan Credit Rating Agency memberikan rating antara BBB dan …
Buku ini disusun dalam rangka mendukung fungsi pengawasan, dipilihnya Provinsi Jawa Barat sebagai objek kajian ini dikarenakan cukup banyak kabupaten/kota di Provinsi tersebut, yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi pada transfer pusat ke daerah dalam bentuk DAK.
Laporan Proyek Perubahan ini merupakan laporan pelaksanaan tugas yang diberikan sebagai syarat kelulusan dalam Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang diselenggarakan Pusdiklat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.