3 eks
Pembahasan dalam buku ini mencakup antara lain aspek tehnik masalah, dan hal-hal lain yang berkaitan, atau pun dapat diterapkan untuk keperluan percobaan atau penelitian gizi, sebagai salah satu komponen mata kuliah gizi eksperimental program studi strata dua ilmu dan teknologi pangan, jurusan ilmu-ilmu pertanian.
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 1 - 64 (Jilid I)
Buku ini berisi dokumentasi penting dari konferensi meja bundar (KMB) yang diselenggarakan di tahun 1949. Dokumentasi ini juga memuat beberapa ringkas dokumen-dokumen penting dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan pada masa itu. Juga terdapat beberapa tujuan dan alasan serta peristiwa yang membuat KMB penting untu dilakukan. Buku ini juga memuat daftar para ahli, delegasi dan penasehat yang t…
Perubahan lingkungan strategis yang dipacu oleh pesatnya ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi serta informasi menuntut pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Salah satu trend yang berkembang saat ini adalah pemanfaatan internet dan teknologi melalui digitalisasi pelayanan. Mengacu kepada hal tersebut, pengarsipan pada masa kini membutuhkan dukungan teknologi informat…
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga yang sangat penting dalam konteks politik dan pemerintahan suatu negara. Sebagai badan legislatif yang mewakili kehendak rakyat, DPR memainkan peran sentral dalam pembuatan undang-undang, pengawasan pemerintah, dan pengambilan keputusan yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Oleh karena itu, DPR secara konsisten menjadi fokus pemberitaan…
Aksi perubahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dengan inisiatif "CUTI'E Pegawai," bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan cuti pegawai melalui pendekatan digital. Latar belakang perubahan ini adalah kekurangan data laporan cuti yang akurat dan real-time, yang menghambat proses pemantauan kinerja. Ini disebabkan oleh ket…
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah penggerak utama dalam merumuskan hingga mengimplementasikan kegiatan di berbagai sektor pembangunan di Indonesia. Hal tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945. Mengacu kepada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pega…
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sebagai pegawai pemerintah, ASN memiliki tugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yan…
Latar Belakang Kantor DPD RI Jakarta, suatu unit kerja di bawah Setjen DPD RI, memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi bagi Anggota DPD RI Jakarta. Salah satu dukungan penting yang dilaksanakan Kantor DPD RI Jakarta adalah tugas pemberitaan serta pengelolaan informasi dan media visual. Idealnya, tugas pemberitaan harusnya dapat berjalan baik karena kantor d…
Subbagian Perjalanan Dinas Sekretariat Jenderal menghadapi beberapa kendala dalam administrasi perjalanan dinas, seperti kurangnya teknologi digital, integrasi yang belum optimal, kurangnya Sumber Daya Manusia, dan kekurangan database terpusat. Untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pengguna, direncanakan pengembangan integrasi administrasi perjalanan dinas ke dalam Aplikasi ALADIN dengan …
Dalam pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang administrasi dan persidangan, maka diperlukan adanya dukungan anggaran. Namun dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikelola secara tertib, taat terhadap perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab
Informasi menjadi kebutuhan bagi setiap kantor maupun lembaga. Salah satu sumber informasi di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI berisi berbagai macam data yaitu arsip. Arsip merupakan bukti dokumentasi atau rekaman dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagai sumber ingatan. Arsip juga dapat dijadikan sebagai bahan pertanggungjawab…