Ditapis dengan
Pedoman Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
penyusunan pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah disusun oleh sekjen DPR RI sehingga dapat memberikan perbaikan dalam penyusunan LAKIP pada tahun berikutnya. proses evaluasi kegiatan di sejken DPR RI difokuskan pada evaluasi atas proses output, outcome, dan impact dari unit-unit kerja di lingkungan sekjen DPR RI.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- VIII + 24 hlm., : 20 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 658.306 SEK p
Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2016
penyusunan standar harga satuan barang dan jasa ini didasarkan pda studi komparasi, hasil survey lapangan terhadap harga pasar suatu barang/jasa dan standar lain yang berlaku umum. selain itu dipertimbangan juga harga kontrak dan harga pabrik pada saat harga satuan ini disusun. tujuan penyusunan buku standar jarga satuan barang dan jasa ini dimaksudkan untuk memberi petunjuk/panduan yang lengka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iv + 429 hlm. :26 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.4 IND s
Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2017
penyusunan standar harga satuan barang dan jasa ini didasarkan pda studi komparasi, hasil survey lapangan terhadap harga pasar suatu barang/jasa dan standar lain yang berlaku umum. selain itu dipertimbangan juga harga kontrak dan harga pabrik pada saat harga satuan ini disusun. tujuan penyusunan buku standar jarga satuan barang dan jasa ini dimaksudkan untuk memberi petunjuk/panduan yang lengka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vii + 417 hlm., 26 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.4 IND s
Pedoman Pelaksanaan Kearsipan Pola Baru : Sekretariat Jenderal Dewan Perwakil…
Dalam rangka untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah serta untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan effisien, Setjen DPR RI sebagai pencipta arsip memandang perlu untuk membuat Pedoman Pelaksanaan Kearsipan Pola Baru. Arsip DPR RI dan Setjen DPR RI yang merupakan informasi terekam dari kegiatan pelaks…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 80 hlm., : 20 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 351.598 SEK p
Daftar Pemantauan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidan…
Penyusunan buku “Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tahun 1979 s.d 2018 Bidang Komisi X (Pendidikan, Olah Raga dan Sejarah)” bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.02 IND d
Daftar Pemantauan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidan…
Penyusunan buku “Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tahun 1974 s.d 2018 Bidang Komisi X (Pendidikan, Olah Raga dan Sejarah)” bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 129 hlm.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.02 IND d
Daftar Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Komisi X …
Penyusunan buku “Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tahun 1999 s.d 2018 Bidang Komisi X (Pendidikan, Olah Raga dan Sejarah)” bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 129 hlm.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.02 IND d
Daftar Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1999-2016 …
Penyusunan buku “Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tahun 1999 s.d 2016 Bidang Komisi I (Pertahanan, Luar Negeri dan Informasi)” bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan penga…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 60 hlm.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.02 IND d
Himpunan Laporan : Kunjungan kerja grup kerja sama bilateral (GKSB) Dewan Per…
--
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iv + 447 hlm., : 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 060 IND h
Laporan kunjungan kerja delegasi grup kerja sama bilateral (GKSB) DPR RI Parl…
Dalam konteks pelaksanaan tugas secara bilateral, BKSAP dapat membentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat 1 (e) Peraturan DPR Nomor1/2014 tentang Tata Tertib. Untuk periodeKeanggotaan Dewan tahun 2014 -2019, pada tanggal 15 September 2015 DPRRI telah membentuk49GKSB dengan Parlemen negara sahabat salah satunya adalah GK…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 84 hlm., Ills., : 27 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 060 IND l
Laporan Delegasi Teknis BKSAP DPRI RI ke Maroko : 29 jJanuari - 4 Februari 2018
Untuk mendukung peningkatan hubunga bilateral, BKSAP melakukan berbagai kegiatna dalam kerangka blilateral termasuk dengan mengunjungi negara terkait. pada 2018 ini, BKSAP melakukan kunjungan teknis ke Maroko. selama di Maroko, delegasi teknis BKSAP DPR RI mengadakan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemangku kepentingan di maroko diantaranya : Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- 43 hlm., Ills., : 27 cm
- No. Panggil
- 060 IND l
Laporan kunjungan kerja delegasi grup kerja sama bilateral (GKSB) DPR RI - Pa…
dalam rangka mendukung peningkatan hubunga kerja sama bilateral, pada tanggal 21 sampai dengan 27 april 2018 GKSB DPR RI - Parlemen Lithuania telah melakukan kunjungan kerja ke Lithuania dan telah mengadakan pertemuan bilateral denga sejumlah pemangku kepentingan, diantarany: pertemuan dengan Wakil Ketua Parlemen Lithuania, H.E Mdm. Irena Siauliene, Pertemua dengan Wakil Menteri Luar Negeri Lit…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 37 hlm, ills., : 27 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 060 IND l
Laporan kerja hasil kunjungan GKSB DPR RI - Parlemen Tiongkok : ke Tiongkok 1…
Untuk mendukung peningkatan hubungan bilateral,GKSB melakukan berbagai kegiatan dalam kerangka bilateral termasuk dengan mengunjungi negara terkait. Pada 2016 ini, BKSAP melakukan kunjungan GKSB ke Tiongkok.Selama di Tiongkok, delegasi GKSB DPR RI mengadakan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemangku kepentingan di Tiongkok, di antaranya: Duta Be…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 63 hlm. : 27 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 060 IND I
Laporan kunjungan kerja grup kerja sama bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Ko…
Kunjungan Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI –Parlemen Kosta Rika ke Kosta Rika dilaksanakan atas dasar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 79/PIMP/III/2015-2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penugasan Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Kunjungan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Badan Kerja Sama Antar Pa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 17 hlm, ills., : 27 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 060 IND l
Laporan kunjungan delegasi teknis BKSAP DPR RI ke Senegal 9 s.d 15 April 2017
njungan yang dipimpin Wakil Ketua BKSAP DPR Rofi Munawar bersama anggota BKSAP Mahfudz Abdurrahman, Sartono Hutomo dan Andika Pandu Puragabaya diterima oleh Ketua Parlemen Nasional Senegal, Moustapha Niasse bersama dengan Komisi Hubungan Luar Neg-eri Parlemen Senegal Maitre Djibril War, dan Direktur Kabinet Kementerian Infrastruktur, Transportasi dan Pembukaan Lahan Senegal.Dalam pertemuan ters…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 57 hlm., Ills. : 27 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 060 IND l
Laporan kunjungan kerja delegasi grup kerja sama bilateral (GKSB) DPR RI - Pa…
Dalam rangka mendukung peningkatan hubungan bilateral, pada tanggal 14 sampai dengan 20 Oktober 2017 GKSB DPR RI—Parlemen Rusia telah 166melakukan kunjungan kerja ke Rusia dan telah mengadakan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemangku kepentingan, diantaranya: Chambers of Commerce and Industry of the Russian Federation (KADIN Rusia), Kedutaan Besar Republik Indonesia …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 48 hlm, : 27 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 060 IND l
Master Plan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI : Final Report
Dalam rangka meningkatkan kualitas bantuan teknis dan keahlian dalma bidang informasi kepada DPR RI, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana indormasi yang dibutuhkan untuk menunjang fungsi dan tugas DPR RI, maka P3DI (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi) sebagai organisasi pengelola teknologi informasi yang ada agar dapat digunakan secara efisien dan efektif.…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 14 hlm.; 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Seminar Nasional: Peran Lembaga Etik dalam Mengawasi dan Menjaga Perilaku Eti…
1PERAN LEMBAGA ETIK DALAM MENGAWASI DAN MENJAGA PERILAKU ETIK PEJABAT PUBLIK1Oleh:Prof. Dr. Bintan Regen Saragih., S.H.2I.PENDAHULUAN1.PengantarMasih banyaknya pejabat-pejabat publik baik pada lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif yang mengalami persoalan hukum, mendorong Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk me…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.3 BIN p
Laporan Pemantauan Dan Peninjauan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16…
Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum (LBH) atau organsisasi kemasyarakatan (ormas) yang memberikan layanan bantuan hukum. Adapun penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Hak atas bantuan hukum telah diteria secara universal dan dijamin da…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iv + 89 hlm, 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 BAD l
Laporan Kerja Info Singkat 2018
Info Singkat yang ditulis oleh para peneliti dari kelima bidang kajian di puslit BK DPR RI tersebut ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan anggota DPR RI akan informasi yang aktual dan/ atau strategis, dan bisa digunakan sebagai salah satu bahan masukan untuk mendukung pelaksanaan tugas anggota DPR RI, dan hal tersebut menjadi tantangan bagi Redaksi Info singkat ke depan untuk terus memperbaikinya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 187 hlm. : 27 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 060 IND l
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah