Arah kebijakan umum pengelolaan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Ind…

Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran (AKUPA) DPR RI Tahun 2013 ini disusun dengan menggunakan sistematika 6(enam) nomenklatur program DPR RI yaitu: Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran, Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan, Program Penguatan Kelembagaan, Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Lainnya, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana. …

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indon…

Perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan program kegiatan Setjen yang menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan kebutuhan anggota Dewan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan akan digunakan sebagai arah kebijakan dan strategi dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2010-2014.

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indon…

Perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan program kegiatan Setjen yang menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan kebutuhan anggota Dewan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan akan digunakan sebagai arah kebijakan dan strategi dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2015-2019

Kebijakan Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2015

Kebijakan Pengelolaan Anggaran (selanjutnya disebut KPA) Sekrretariat Jenderal DPR RI (selanjutnya diebut Setjen DPR RI) mengacu pada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi Setjen DPR RI dan hasil pemeriksaan BPK tahun-tahun sebelumnya, sebagaiupaya memperbaiki pengelolaan dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Setjen DPR RI. Hal-hal yang perlu diatur terkait kebijakan pengelolaan angga…

Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI …

Buku ini merupakan kumpulan SOP unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah disetujui pada tahun 2012 dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2011.

Laporan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun…

Laporan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Sidang 2000-2001 meliputi kegiatan Sekretariat Jenderal DPR-RI dari tanggal 16 agustus 2000 sampai dengan 15 agustus 2001, dalam rangka pelayanan kepada Dewan baik secara teknis maupun administratif serta pemberian bantuan keahlian

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tentang Tata Tertib : 2009

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi, 290 hal. ; 19 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 IND p

Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan Dan Inventarisasi Barang-Barang Milik Negara/K…

Tujuan adanya pembinaan inventarisasi dan registrasi barang-barang milik/kekayaan negara ialah: Tertib administrasi barang; Penghematan keuangan negara; Menghitung kekayaan negara; Memudahkan pengawasan barang. Buku inventaris tersebut merupakan sumber data/informasi, baik pada tingkat Unit Pengurus Barang maupun pada tingkat Pembina Barang Inventaris, sehingga dapat diketahui secara pasti juml…

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di …

Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan bagi seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi SOP AP di lingkungan kerjanya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pedoman Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

penyusunan pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah disusun oleh sekjen DPR RI sehingga dapat memberikan perbaikan dalam penyusunan LAKIP pada tahun berikutnya. proses evaluasi kegiatan di sejken DPR RI difokuskan pada evaluasi atas proses output, outcome, dan impact dari unit-unit kerja di lingkungan sekjen DPR RI.

Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2016

penyusunan standar harga satuan barang dan jasa ini didasarkan pda studi komparasi, hasil survey lapangan terhadap harga pasar suatu barang/jasa dan standar lain yang berlaku umum. selain itu dipertimbangan juga harga kontrak dan harga pabrik pada saat harga satuan ini disusun. tujuan penyusunan buku standar jarga satuan barang dan jasa ini dimaksudkan untuk memberi petunjuk/panduan yang lengka…

Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2017

penyusunan standar harga satuan barang dan jasa ini didasarkan pda studi komparasi, hasil survey lapangan terhadap harga pasar suatu barang/jasa dan standar lain yang berlaku umum. selain itu dipertimbangan juga harga kontrak dan harga pabrik pada saat harga satuan ini disusun. tujuan penyusunan buku standar jarga satuan barang dan jasa ini dimaksudkan untuk memberi petunjuk/panduan yang lengka…

Pedoman Pelaksanaan Kearsipan Pola Baru : Sekretariat Jenderal Dewan Perwakil…

Dalam rangka untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah serta untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan effisien, Setjen DPR RI sebagai pencipta arsip memandang perlu untuk membuat Pedoman Pelaksanaan Kearsipan Pola Baru. Arsip DPR RI dan Setjen DPR RI yang merupakan informasi terekam dari kegiatan pelaks…

Daftar Pemantauan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidan…

Penyusunan buku “Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tahun 1979 s.d 2018 Bidang Komisi X (Pendidikan, Olah Raga dan Sejarah)” bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan.

Daftar Pemantauan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidan…

Penyusunan buku “Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tahun 1974 s.d 2018 Bidang Komisi X (Pendidikan, Olah Raga dan Sejarah)” bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan.

Daftar Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Komisi X …

Penyusunan buku “Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tahun 1999 s.d 2018 Bidang Komisi X (Pendidikan, Olah Raga dan Sejarah)” bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan.

Daftar Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1999-2016 …

Penyusunan buku “Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tahun 1999 s.d 2016 Bidang Komisi I (Pertahanan, Luar Negeri dan Informasi)” bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan penga…

Master Plan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI : Final Report

Dalam rangka meningkatkan kualitas bantuan teknis dan keahlian dalma bidang informasi kepada DPR RI, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana indormasi yang dibutuhkan untuk menunjang fungsi dan tugas DPR RI, maka P3DI (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi) sebagai organisasi pengelola teknologi informasi yang ada agar dapat digunakan secara efisien dan efektif.…

Laporan Pemantauan Dan Peninjauan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16…

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum (LBH) atau organsisasi kemasyarakatan (ormas) yang memberikan layanan bantuan hukum. Adapun penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Hak atas bantuan hukum telah diteria secara universal dan dijamin da…

Laporan Kerja Info Singkat 2018

Info Singkat yang ditulis oleh para peneliti dari kelima bidang kajian di puslit BK DPR RI tersebut ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan anggota DPR RI akan informasi yang aktual dan/ atau strategis, dan bisa digunakan sebagai salah satu bahan masukan untuk mendukung pelaksanaan tugas anggota DPR RI, dan hal tersebut menjadi tantangan bagi Redaksi Info singkat ke depan untuk terus memperbaikinya…