Penguatan Fungsi Legislasi DEwan Perwakilan Daerah

Lahirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai perwujudan representasi kepentingan seluruh rakyat dan dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar (bicameral). Dengan struktur dua kamar itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem “double check” yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat. Kewenangan DPD yang sangat terbata…

Moderasi Beragama

Buku ini mengandung pembahasan tentang apa moderasi beragama, mengapa kita memerlukannya, serta bagaimana cara melakukan penguatan dan implementasinya, baik dalam kehidupan pribadi, maupun bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Himpunan Laporan : Kunjungan kerja grup kerja sama bilateral (GKSB) Dewan Per…

Buku laporan ini berisi himpunan laporan kunjungan kerja grup kerja sama bilateral (GKSB) BKSAP Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017.

Soepomo: pergulatan tafsir negara integralistik biografi intelektual, pemikir…

Edisi

1

ISBN/ISSN

9786021351192

Deskripsi Fisik

xii + 348 hlm , 14.8 x 21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

920

Kompetensi SDM Di Era 4.0

Buku bertajuk “Kompetensi SDM di Era 4.0” tak lain menjawab disrupsi yang membuat tunggang-langgang semua sektor kehidupan. Dalam hal ini lebih fokus kepada SDM—sumber daya manusia—di sektor organisasi. Kebetulan buku dengan tema seperti ini untuk konteks Indonesia masih termasuk langka. Dengan demikian buku ini bermaksud mengisi kekosongan tersebut. Selamat menyelami era 4.0 yang penuh…

Academic Constituonal Drafting: Evaluasi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara …

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-5676-88-8

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.03 ACA

Kompas Pedia: Partai Politik Indonesia 1999-2019 Konsentrasi dan Dekonsentras…

Buku ini mengulas secara mendalam pola-pola konsentrasi-dekonsentrasi kuasa kepartaian yang terekam dalam sejarah kemunculan dan dinamika politik seluruh partai politik di negeri ini sejak berlangsungnya era liberalisasi politik 1999.

Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Balai Harta Peninggalan

Naskah akademis ini dimaksudkan untuk memberikan beberapa dasar pemikiran secara ilmiah bagi penyusunan rancangan undang-undang balai harta peninggalan untuk dapat diberlakukan bagi seluruh rakyat Indonesia yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukumnya.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang …

Penerbitan naskah akademik ini dimaksudkan agar khazanah informasi mengenai sistem pemasyarakatan bertambah, di samping itu agar Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dapat menyebarluaskan kepada semua anggota jaringan agar dapat ditemukan oleh semua masyarakat Indonesia, dan agar dengan naskah akademis ini dapat menjadi acuan atau referensi dalam upaya penyusunan Perubahan at…

Analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 200…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxxiii,236 hlm.;26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 ANA

Mekanisme Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2004-2019

DPR RI sebagai lembaga Negara yang merupakan representasi rakyat mempunyai 3 (tiga) fungsi yang melekat pada dirinya yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sebagaimana ditegaskan di dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) yang telah diubah dengan Undang Un…

Bangga menjadi pustakawan

Pustakawan bukan penjaga perpustakaan. Pustakawan adalah agen perubahan yang turut serta mencerdaskan bangsa melalui kreativitas dan keterampilan yang dimiliki. Ingin tahu tentang pustakawan? baca kisah buku ini.

Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dewan Perwakilan Rakya…

Penyusunan Pedoman Umum Pengelolaan TIK DPR RI secara umum bertujuan memberikan dukungan sarana dan prasarana dibidang TIK, sistem infomasi dan manajemen informasi yang dibutuhkan untuk menunjang tugas dan fungsi DPR RI secara efektif dan efisien. Pendokumentasian dan pemanfaatan kembali hasil-hasil persidangan dilandaskan pada asumsi bahwa informasi yang diperlukan sudah didomentasikan secara …

Himpunan Bahan Penataran : Latihan Tenaga Teknis Peneliti Hukum

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 533 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340 IND h

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Umum 2019

Informasi yang ada dalam buku himpunan ini antara lain berisi peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (permenpan) Nomor 26 Tahun 2017 tentang jabatan fungsional perisalah legislatif, serta peraturan pelaksanaan kedua permenpan tersebut yang teridir dari peraturan sekretaris jenderal (persekjen) dewan perwakilan rakyat republik indonesia yang mengatur mengenai pen…

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 1 - 61 (Jilid I)

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 3 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 27 Tahun 2000. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 3922 - 3948 (TR).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 1 - 49

Buku ini berisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 37 Tahun 2010. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 5089 - 5183 (TR).

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 250 - 316

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

clxix, 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.02 IND

Kompetensi SDM di era 4.0

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-00-2090-2

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

658.3 AGU k

TNI – Polri di Masa Perubahan Politik

Dalam buku ini, 17 kontributor yang memiliki latar belakang berbeda mulai dari akademisi, mantan maupun pejabat TNI-Polri aktif, hingga aktivis LSM, membahas problematika hubungan TNI-Polri. Pertanyaan yang hendak dijawab adalah bagaimana reformasi sektor keamanan, perjalanan reformasi TNI serta Polri berlangsung selama ini? Apa problematika yang timbul dalam konteks hubungan TNI-Polri dalam me…