Hukum dan hak asasi manusia

Di bagian awal, buku ini mengkaji secara detail perihal dasar filosofi hak asasi manusia. Bab kedua, mengulas tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia. Bab ketiga, secara detail menarasikan instrumen hak asasi manusia, baik dalam konteks internasional maupun nasional. Bab keempat dan kelima, dijelaskan tentang konsep dan implementasi hak asasi manusia dalam kaitannya dengan keadaan dan je…

Di Balik Tragedi Sampit

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 181 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

364.15 Fak d

Wajo Abad XV - XVI : Suatu Penggalian Sejarah Terpendam Sulawesi Selata dari …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiii, 601 Hal, : 20,5 Cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pemerintahaan Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-450-527-4

Deskripsi Fisik

xvi, 324 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352 GAD p

Aspek hukum pelayanan kesehatan, eutanasia, dan aborsi: suatu refleksi, teore…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-218-965-2

Deskripsi Fisik

xiii, 235 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.041 SOF a

KUHP Prancis sebagai perbandingan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-450-157-3

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

349.544 HAM k

KUHP Argentina sebagai perbandingan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-450-151-4

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

349.598.2 HAM k

Muhammadiyah dalam gonjang-ganjing politik

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 212 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

297.636 WAH m

Pengetahuan gizi mutakhir vitamin

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-403-092-9

Deskripsi Fisik

[hal.tidak urut] ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

574.192.6 PEN

Batas Maritim antarnegara: sebuah tinjauan teknis dan yuridis

Batas maritim anatarnegara adalah masalah yang sangat penting bagi pantai seperti Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan sepuluh negara tetangga, penentuan batas maritim menjadi agenda yang semestinya mendapat prioritas tersendiri.

Kota Yogyakarta 1880-1930 Sejarah Perkembangan Sosial

2 eks

Politik Perdagangan Perempuan

Edisi

-

ISBN/ISSN

9793627-05-0

Deskripsi Fisik

xx, 251 Hal, : 21 Cm

Judul Seri

-

No. Panggil

305.4 YEN p

Undang-Undang Partai Politik dan Pemilihan Umum

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 172 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

324.2 UND

Transisi Demokrasi: Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu 1999

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-95850-1-5

Deskripsi Fisik

vi, 284 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

324 TRA

Tragedi Megawati

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979 - 8681 - 29 - 0

Deskripsi Fisik

276 Hlm. ; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

324.259.8 Tra

Siaran Pers : Suatu Kiat Penulis

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-511-921-4

Deskripsi Fisik

160 hlm.; ilus, 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

070.435 MAP s

Islam, Jawara & Demokrasi : Geliat Politik Banten Pasca-Orde Baru

Buku ini memuat hasil penelitian yang kaya secara empirik yang disertai usaha yang serius untuk membangun pemahaman teoritis tentang dinamika politik lokal. Melalui studi kasus Banten, penulisnya telah memberikan sumbangan yang berharga pada kepustakaan mengenai masyarakat dan politik Indonesia dewasa ini. Buku ini menjelaskan betapa demokratisasi senantiasa penuh kejutan akibat keterkaitan ant…

Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

142 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.077 HAM p

Dasar-dasar Hukum Perumahan

Buku ini membahas tentang pembangunan perumahan dengan fasilitas kredit;pembangunan perumahan menurut sistem rumah susun;pembangunan asrama mahasiswa;sekilas tentang sewa menyewa rumah;dan badan kebijaksanaan perumahan nasional dan perusahaan umum pembangunan perumahan nasional.

Upaya Menyatukan Kembali Republik Indonesia (1950-1960)

Terdiri dari 7 bab yang membahas tentang DPR RIS dalam upaya membangun negara federal; Hubungan DPR dengan Kabinet Natsir (1950-1951) dan Kabinet Sukiman (1951-1952); Parlemen Dalam Peralihan Dewan Perwakilan Rakyat 1952-1954; Parlemen Baru-Harapan Baru Parlemen Indonesia 1955-1957; dan Parlemen dan Upaya Menggapai Konstitusi Baru 1957-1960