Buku ini membahas perlindungan pekerja migran Indonesia melalui berbagai kesepakatan nasional dan internasional, menelaah implementasi kebijakan, peran negara, serta tantangan pemenuhan hak dan kesejahteraan pekerja migran.
Manajemen pemerintahan dipelajari untuk mengembangkan wawasan keilmuan mengenai berbagai pemikiran manajemen pemerintahan sebagai ilmu yang murni memiliki teoretisasi yang telah dirumuskan oleh para ahli. Teori-teori yang ada terus dikembangkan hingga tercapai suatu kematangan bagi ajegnya ilmu manajemen pemerintahan. Pembahasan utama dalam manajemen pemerintahan adalah beberapa aspek yang meny…
Buku ini membahas tentang statistik deskriptif yang terdiri dari: Bab 1. Pengertian statistik, ukuran rata-rata, ukuran letak Bab 2. Ukuran despersi (penyebaran) Bab 3. Angka indeks Bab 4. Analisis regresi dan korelasi Bab 5. Analisis time series (trend) Bab 6. Penaantar Probabilitas
Politik hukum dikonsepsikan sebagai kebijakan publik (public policy) untuk menetapkan hukum mana yang perlu dipertahankan, direvisi, atau diciptakan untuk mencapai tujuan negara. Buku ini dikonsepsikan sebagai kebijakan publik, juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang politik hukum.
Buku ini mencari jawaban atas hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan infrastruktur di Indonesia. Infrastruktur tergolong barang publik (public goods), sumber pembiayaannya berasal dari masyarakat dan manfaatnya untuk masyarakat. Di samping manfaat, akan ada konsekuensi dan bahkan pengorbanan yang dipikul anggota masyarakat setiap kali pilihan dibuat. Permasalahan pembangunan infrastruktur p…
Buku ini berisi mengenai pengetahuan tentang bisnis dan kewirausahaan. Materi buku ini disusun dari hasil studi literatur serta pengalaman penulis sebagai praktisi bisnis dimana dalam buku ini dibahas lengkap diantaranya bagaimana memulai bisnis kecil, bagaimana pengembangkannya sampai kepada pemasaran dalam bisnis kecil dan lain sebagainya. Buku ini sangat sesuai untuk mahasiswa Program Diplo…
Buku ini membahas Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu meliputi latar belakang terbentuknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya; Peranan serta wewenang DKPP dalam penegakan etika penyelenggara pemilu; Perbedaan lembaga peradilan etik DKPP dengan lembaga kode etik lainnya; Pedoman Mekanisme Hukum Acara Sidang Etik; Pembuktian; dan Putusan…
Pengadilan hubungan industrial sebagai sebuah spesifikasi dari peradilan umum maka polarisasi penanganan perkara perselisihan hubungan industrial memerlukan aspek dan dimensi yang bersifat khusus pula sehingga memerlukan sebuah pendalaman dalam menangani pola-pola penyelesaian perkara persellisihan hubungan industrial yang bersifat krusial dan menimbulkan banyak problematika.
Buku ini berisi tentang Gerakan 30 September/PKI dan Persidangan Mahmillub, yaitu persidangan para tokoh yang terindikasi terlibat pemberontakan/kup G.30.S/PKI, agar diketahui oleh para generasi muda, supaya lebih paham dan terbuka wawasan pikirnya tentang siapa, mengapa, dan bagaimana PKI mempersiapkan kudeta yang teramat keji itu. Selain itu untuk memberi pegangan bagi generasi muda, bahwa da…
2 eks
UUD 1945 mengatur agar proses impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden harus melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tindakan-tindakan yang dapat menjadi syarat impeachment. Buku ini terdiri atas beberapa bab. Bagian pendahuluan mengupas tentang ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi, kedudukan hubungan lembaga negara…