Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Amandemen Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik): (UU RI No. …

Untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Berdasarkan …

Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan …

Edisi

Ed. Revisi

ISBN/ISSN

978-979-007-589-4

Deskripsi Fisik

viii, 390 halaman; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

368.026 IND u

UUD 1945 (Amandemen lengkap) & Susunan Kabinet 2009-2014

Buku ini dilengkapi profil seluruh Presiden dan Wapres RI; Susunan Kabinet Sejak Tahun 1945; Sejarah Nusantara Sejak Tahun 400 M; Teks asli Proklamasi, Dekrit Presiden 5 Juli 1959; Tritura dan supersemar; Makna Atribut Negara; Lembaga-lembaga Negara; Perjanjian Sejarah; Tata Urutan Perundang-undangan nan

UUD 1945 dan Amandemen dengan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024

Buku ini tidak hanya berisi Undang-Undang 1945 beserta dengan amandemennya, namun memuat juga berbagai informasi mengenai perangkat pemerintah Republik Indonesia pada masa jabatan 2019-2024 yakni profil Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, Tujuh perintah Presiden untuk Kabinet Indonesia Maju, profil Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024, profil Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan …

Pinjaman Luar negeri & pembiayaan pembangunan di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8140-13-3

Deskripsi Fisik

207 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

336.3 SIR

Petunjuk Umum Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor Impor Tahun…

Buku Petunjuk Umum Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor Impor Tahun 1999 ini dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan tata cara dalam hal Kepabeanan berdasarkan surat-surat keputusan.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Badan Peradilan

Buku ini berisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Badan Peradilan yang dilengkapi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung 1985-1995.

Pedoman Tata Cara Penerimaan, Pengangkatan, Pemindahan, Pengadaan, dan Pember…

Buku ini membahas Pedoman Tata Cara Penerimaan, Pengangkatan, Pemindahan,, Pengadaan, dan Pemberhentian, Pegawai Negeri Sipil (PNS). Buku ini erisi berbagai peraturan dan Undang-Undang yang mengatur tentang kebijaksanaan manajemen dari PNS. Kebijaksanaan manajemen pegawai PNS berada di tangan Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan pengankatan serta pemberhentian ataupun pemindahan pegawai juga…

Ketentuan Pelaksanaan Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik : Keputusan K…

Buku ini berisi tentang sejumlah aturan yang mengatur tata pelaksanaan pegawai negeri sipil, yang berisi diantaranya, P.P. Nomor 5 Tahun 1999, tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi ANggota Partai Politik, P.P. Nomor 12 Tahun 1999, tentang Perubahan Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik, Serta Keputusan Menteri Kementerian Dalam Negeri No. 6 Tahun 1999 tentang Pe…

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen…

Buku ini membahas beberapa hal pokok dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mencakup hal-hal seperti pengertian PNS, Kedudukan, Tugas, serta fungsi PNS, Kewajiban dan Hak Pegawai Negeri, sistem Rekruitmen Pegawai Negeri, Sistem Penggajian dan Penghargaan Pegawai Negeri, Sistem Karier pegawai negeri, Sistem Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri, dan Sistem Pemberhentian Pegawai Negeri, sert…

Himpunan putusan-putusan pengadilan niaga dalam perkara : Industri Desain

jilid 1

Undang-undang tentang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirk…

Edisi

cetakan ke 1

ISBN/ISSN

979-8409-00-0

Deskripsi Fisik

xii, 365 hal, 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346 ENA

Partai politik Indonesia : iedologi, strategi, dan program

Peta politik Indonesia memang berubah setelah pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. habibie. Sebuah suasana baru muncul setelah itu. Euforia kebebasan muncul di mana-mana meski tetap terada ada kegamangan. Dalam kerangka suasana semacam itulah, partai-partai baru kemudian bermunculan

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Desa, Kecamatan dan Kelurahan

Dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa, Kecamatan dan Kelurahan maka pemerintah membentuk Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang kemudian disusun dalam naskah buku ini.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, maka petunjuk pelaksanaannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri. Dalam Peraturan Pelaksanaan tentang Desa ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan: Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pe…

Berisi tentang: penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil; disiplin pegawai negeri sipil; kenaikan pangkat pns; larangan pns menjadi anggota partai politik; formasi pns; pengadaan pns; wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pns; batas usia pensiun pns

Himpunan Pemerintahan desa dan kelurahan

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-4189-22-4

Deskripsi Fisik

xi, 575 hal. : il. ; 18 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Himpunan peraturan perundang-undangan tentang Pokok-pokok kepegawaian

Edisi

lengkap

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiii, 543 hal.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 20 Desember 2000 dalam Lembaran Negara No. 2412 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4044 merupakan undang-undang mengenai Rahasia dagang, sebagai Negara berkembang Indonesia perlu mengupayakan adanya persaingan yang tanggung dikalangan dunia usaha, hal ini sejalan dengan kondisi global dibidang perdagangan dan investasi, daya saing sem…