Buku ini dirancang ke dalam beberapa pokok bahasan. Bab 1 mengupas apa dan bagaimana BLU/D itu sebenarnya,bagaimana hubungannya dengan instansi pemerintah yang lain. Bab 2 dan Bab 3 mengurai dam merinci secara detail bagaimana bentuk, dan misi BLU/D itu sebenarnya. Bahasan kedua lebih banyak menyangkut teoritis yang melatarbelakangi lahirnya organisasi semiotonom dan campuran sebagaimana yang d…
Anak adalah masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Tulisan di buku ini mengulas tentang Pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus;Aplikasi kebijakan pelayanan publik bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia;Partisipasi anak adalam pen…
Buku ini merekam sikap dan pandangan Prawoto Mangkusasmito (1910 - 1970) sejak sampai 1970. Selama 21 tahun Ketua Umum Partai Masyumi (1959-1960) ini konsisten menyuarakan komitmen asasinya terhadap kepentingan rakyat dengan memperjuangkan tegaknya hukum dan konstitusi melalui cara-cara yang sah dan demokratis.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor kepribadian conscientiousness, faktor kepribadian extraversion dan faktor lingkungan yaitu kompetisi terhadap kualitas keputusan kelompok. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa dalam rangka menempatkan the right person on the right place maka organisasi harus mempertimbangkan faktor kepribadian (conscientiousness) dalam rekrutmen, p…
Buku ini dibagi dalam enam bab. Bab pertama, berisi kajian tentang kebijakan penentuan harga pembelian beras pemerintah. Bab kedua, berisi studi tentang kebijakan subsidi pupuk dalam menjaga ketahanan pangan: Studi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Jawa Tengah. Bab ketiga, berisi studi tentang arah pengembangan ketenagalistrikan nasional 35.000 MW. Bab keempat, menjelaskan tentang kebij…
Perkembangan ekonomi dunia saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, diikuti dengan semakin kompleksnya persoalan dan tajamnya persaingan. Situasi demikian menghantarkan pemerintah negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pada sisi rentan terhadap tekanan globalisasi ekonomi karena kecepatan gerak modal yang tidak berimbang dengan keterbatasan sumber daya lainnya. Namun kesiapan dalam…
Jurnal ini berisi 8 artikel yang , dalam edisi kali membahas persoalan kebijakan outsourcing dalam bidang ketenagakerjaan,privatisasi BUMN,kebijakan perikanan, perubahan UU no 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman,kebijakan makro ekonomi terhadap sektor pertanian,UMKM, dan manajemen lembaga zakat.
Dalam kaitan penyelesaian pekerjaan di Bagian Perancangan Undang-Undang Bidang Kesejahteraan Rakyat, percepatan 6 orang Calon Perancang Undang-Undang dilakukan agar dapat meminimalisir kesenjangan pengetahuan dan keterampilan teknik penyusunan dan perancangan undang-undang antara perancang undang-undang (7 orang Perancang Senior/Muda) dengan calon perancang undang-undang. Untuk memenuhi tuntuta…
Kewenangan Organ dan Lembaga daerah dalam sistem pemerintah daerah sangat vital di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dianalisis dari karakter dan jenis kewenangan yang dilimpahkan kepada Organ Dan Lembaga Daerah. Karakter dan jenis kewenangan yang dilimpahkan kepada Organ Dan Lembaga Daerah selain memiliki makna yuridis, juga memiliki makna filosofis dalam konteks falsafah bang…
Kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak petani miskin di Indonesia. Kemiskinan dapat dilihat dari kepemilikan lahan yang sempit, penggunaan alat dan mesin yang masih tradisional dan gaya hidup. Kemiskinan yang dialami oleh petani dapat ditanggulangi secara tidak langsung melalui kebijakan makro dengan berusaha untuk mencapai tingkat pertumbuhan pertanian yang memadai dan mengurangi inflasi. Ha…
Partai Persatuan Pembangunan adalah salah satu kekuatan sosial politik di Indonesia yang merupakan hasil fusi kegiatan empat Partai Politik Islam; NU, Parmusi, PSII, dan Perti pada tanggal 5 Januari 1973.
Penelitian ini dilakukan karena banyaknya peraturan daerah bermasalah yang muncul paska desentralisasi tahun 1999. Dinamika perda yang bermasalah memang merupakan fenomena tersendiri, sehingga diterapkan parameter socially responsible law making dalam penyusunan data. Dimana secara spesifik mencoba melakukan penilaian kualitas perda-perda yang dihasilkan, setelah penilaian kemudian akan muncul …