Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Raky…

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI) Tahun 2019 sebagai salah satu bentuk akuntabilitas Setjen dan BK DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan di dalam Peneta…

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Jendera…

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) adalah wujud pertanggungjawaban Sekretarat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI) dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Setjen DPR RI tahun 2014. Terkait dengan kinerja Sekjen DPR RI, dari 5 sasaran dan 15 indikator yang tercantum dalam Penetapan Kinerja (PK) Sekjen DPR RI tahun 2014 ini, terdapat 12 indikator yang mencapai ta…

Laporan Kinerja 2019 : Biro Kerja Sama Antar-Parlemen

Biro KSAP merupakan unit eselon II di lingkungan sekretariat jenderal DPR RI yang unik, karena satu-satunya eselon II yang melayani Alat Kelengkapan Dewan di DPR RI, sementara untuk AKD lain dilayani oleh Eselon III. hal ini karena KSAP tidak hanya memberi dukungan dan pelayanan kepada badan kerjasama antar parlemen, namun juga kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR RI dalam rangka menjalankan…

Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 911/SEKJEN/2010 Tentang penetapan standar Opera…

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan di bidang pelayanan kepada dewan perwakilan rakuat republik indonesia agar lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dipandan gperlu standar operasional prosedur (SOP) setiap kegiatan pada unit organisasi di lingkungan sekretariat jenderal dewan perwak…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 : tentang perubahan atas …

dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat bedasarkan keraykatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan republik indonesia.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tenta…

bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat bedasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional bedasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tenta…

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perunndang-undangan, telah ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional

Badan Legislasi DPR RI (Kinerja Periode 2009-2014)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iii, 79 pages. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328.598 BAD

BKSAP : Badan Kerja Sama Antar Parlemen

buku "selayang pandang badan kerja sama antar parlemen ini dimasudkan untuk memberikan gambaran dan informasi kepada semua khalayak mengenai prosedur, kegiatanm capaian-capaian, serta kedudukan strategis dari BKSAP DPR RI demi mengembangkan peran dan partisipasi yang lebih berkualitas, dalam kerangka pembinaan hubungan antar parlemen baik secara bilateral maupun multilateral

Mengelola Kredit Secara Sehat

Buku ini membahas berbagai informasi dari organisasi perkreditan, budaya kredit, produk kredit, risiko perkreditan, proses kredit, penetapan suku bunga kredit, hukum perkreditan, pemasaran sampai pembiayaan syariah

Kedaulatan frekuensi: regulasi penyiaran, peran KPI, konvergensi media

Di tengah gejolak konvergensi media, fenomena konglomerasi bisnis penyiaran, dan ketidakberdayaan UU Penyiaran, peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai "penjaga moral bangsa" merupakan sebuah keniscayaan.

Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah

Bisnis perbankan syariah pada masa yang akan datang akan menghadapi lebih banyak tantangan. Untuk itu bank syariah perlu menyiapkan pegawainya dalam hal peningkatan kualitas. Salah satu bidang yang sangat berperan dalam bisnis perbankan adalah bisnis pembiayaan syariah sehingga diperlukan tenaga-tenaga bidang pembiayaan yang kompeten dan mampu menghasilkan aktiva produktif yang sehat seperti ya…

Laut : masa depan bangsa

Laut sebagai masa depan bangsa merupakan visi pemerintahan Jokowi-JK. Lahirnya kesadaran baru ini diimplementasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Menteri Susi Pudjiastuti, melalui program tiga pilar: kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan, Pilar tersebut dipilih berdasarkan pemahaman utuh dan menyeluruh pada aspek makro, mikro, sumber daya, dan anggaran yang ada.

Laporan Kinerja DPR RI (16 Agustus 2015 - 15 Agustus 2016) : Ringkasan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

83 hlm. : il. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Mengenal Operasional Perbankan 2

Buku ini memberikan acuan minimal yang harus dimiliki oleh calon pengelola operasional bank dalam mengelola Trade Finance dan Treasury Operations. Sumber Utama buku ini adalah berbagai modul atau bahan pelatihan yang dilaksanakan oleh berbagai bank serta praktik yang ada dalam industri perbankan Indonesia.

Kedaulatan Frekuensi : Regulasi Penyiaran, Peran KPI, Dan Konvergensi Media

Indonesia perlu segera menegakkan kedaulatan frekuensi di wilayah udaranya. tanpa kedaulatan ini, arus deras informasi global bakal tak terbendung dan menenggelamkan idealisme kepenyiaran radio maupun televisi dalam cengkeraman bisnis semata. Dampak lanjutannya, nilai-nilai asing, yang tak selalu positif bakal dengan gampang merasuki kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. ditengah gejola…

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat ini meruapkan kamus ekabahasa yang memuat kekayaan kosakata bahasa Indonesia. Kamus ini disususn secara komprehensif. Kamus edisi ini mengalami perkembangan, baik dari segi jumlah tema, perkembangan makna yang terlihat dalam penjelasan (definisi) lema dan urutan penysunan sublema.

Himpunan Peraturan Gerakan Nasional Revolusi Mental

Buku ini merupakan himpunan peraturan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). GNRM adalah gerakan untuk mengubah cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku dan cara kerja bangsa Indonesia yang mengacu nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong berdasarkan Pancasila yang berorientasi pada kemajuan, agar Indonesia menjadi negara maju, modern, makmur, sejahtera dan bermartabat. GNRM difo…

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang : Perubahan Kedua…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pedoman Perizinan Penyiaran: Buku Kerja Perizinan Penyiaran Komisioner KPI

Proses perizinan penyiaran merupakan sebuah proses yang wajib dilalui oleh semua lembaga penyiaran untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. Dalam proses perizinan ini, meski dilakukan Bersama-sama dengan pemerintah, namun peran KPI sangat signifikan. Permohonan awal semua izin penyelenggaraan penyiaran diajukan melalui KPI, serta pada tahap akhirpun izin tersebut diberikan oleh negara …