DATA KEMENTERIAN Komunikasi dan Infomatika 2018 menyebut kan, penanganan konten negatif—seperti hoaks, berita palsu, dan ujaran kebencian—pada 2017 meningkat 900 persen dibandingkan 2016. Peningkatan yang sangat fantastis dan meresahkan. Sejumlah hoaks bahkan sengaja menyinggung sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sehingga menimbulkan berbagai keresahan sosial di masyarakat…
Buku ini berisi pengakuan dan kesaksian yang ditulis oleh akademisi, wartawan, dan tokoh masyarakat yang membuktikan tentang kebesaran Taufik Abdullah. Ada Ahmad Syafii Maarif, seorang guru bangsa dan mantan Ketua Umum Muhammadiyah. Ada Azyumardi Azra, profesor bidang sejarah dari UIN Jakarta yang memiliki segudang penghargaan. Ada Toeti Heraty Roosseno, Susanto Zuhdi, Meutia Hatta Swasono, Mel…
Berbeda dengan dua buku pertamanya, Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil untuk Demokrasi Indonesia (2015) dan Mengawal Penegak Demokrasi: Di Balik Tata Kelola Bawaslu RI dan DKPP (2016). Pada buku keempat ini, penulis yang juga Sekretaris Jenderal Bawaslu RI tidak lagi mengangkat aktivitas pengawasan pemilu maupun pengalaman panjangnya dalam mengawal eksistensi dan tata kelo…
Reformasi Agraria sebagai dasar pembangunan merupakan keniscayaan (imperative) justru di tengah situasi berbagai krisis yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini. Reformasi Agraria bukan lagi semata-mata agenda pemerintah, bukan hanya agendanya perjuangan rakyat, tetapi harus menjadi agendanya seluruh bangsa
Selama ini, kegiatan menyusui dianggap sebagai melulu urusan antara bayi dan ibu. Kami, 8 ayah muda: Aditia Sudarto, Dipa Andika Nurprasetyo, Ernest Prakasa, Pandu Gunawan, A. Rahmat Hidayat, Shafiq Pontoh, Sogi Indra Dhuaja, dan Syarief Hidayatullah berusaha memberi sudut pandang lain tentang peran ayah dalam urusan menyusui ini. Selama proses pemberian ASI untuk buah hati kami, kami tersadark…
Buku ini dihimpun oleh Konsultan Pajak Drs. Gunawan, Prijohandojo, Utomo & CO. dan Arthur Andersen & CO. yang memuat diantaranya ketentuan umum dan tata cara perpajakan, beberapa peraturan pemerintah seperti PP Nomor 42 Tahun 1994 tentang pencabutan atas peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1983 tentang pendaftaran, pemberian nomor pokok wajib pajak, penyampaina surat pemberi…
Sebagian besar pandangan dan komentar para tokoh nasional yang tersaji dalam buku ini, umumnya melihat sosok Prof. Jimly sebagai tokoh pemikir yang memiliki akar kepemimpinan yang bersumber pada kekuatan budaya intelektualisme. Akar intelektualisme Jimly dimanifestasikan dalam realitas pengabdian padastruktur kenegaraan yang diekmbangkan menjadi lebih dinamis dan progresif.
Buku ini dirancang ke dalam beberapa pokok bahasan. Bab 1 mengupas apa dan bagaimana BLU/D itu sebenarnya,bagaimana hubungannya dengan instansi pemerintah yang lain. Bab 2 dan Bab 3 mengurai dam merinci secara detail bagaimana bentuk, dan misi BLU/D itu sebenarnya. Bahasan kedua lebih banyak menyangkut teoritis yang melatarbelakangi lahirnya organisasi semiotonom dan campuran sebagaimana yang d…
Buku ini menguraikan dengan jelas sejumlah isu, masalah sekaligus menawarkan alternatif strategi dan agenda bagi reformasi sistem ketahanan negara. Hukum Administrasi Pertahanan merupakan bagian dari kajian yang menawarkan panduan tentang langkah-langkah pejabat dan atau badan TNI dan elemen lembaga lainnya di dalam menjalankan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang secara lebi…
Buku dengan judul “Persaingan Usaha dan Daya Saing Ekonomi Indonesia” ini membahas dua dimensi utama yaitu: (a) persaingan usaha; dan (b) daya saing. Pada dimensi pertama, bahasan pokoknya meliputi bagaimana peran otoritas pengawas persaingan, yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan kondisi persaingan usaha di Indonesia. Bahasan ini juga dilengkapi bagaimana kebijakan persaingan y…
Buku dengan judul desentralisasi fiskal dan persaingan usaha: kebijakan pendukung perekonomian daerah, memiliki tujuan perumusan kebijakan optimalisasi instrument kebijakan sektor keuangan dan persaingan usaha dalam percepatan perkembangan dan pertumbuhan UMKM dan perekonomian daerah dalam mendukung pemerataan pembangunan nasional. Buku terdiri atas tiga sub-tema dengan sekuensi dan konektivit…
Buku ini mencoba menjelaskan bagaimana Indonesia yang saat ini tengah memasuki kemajuan teknologi digital secara besar-besaran sehingga menumbuhkan industri kreatif di hampir setiap pelosok negeri. Selain itu dijelaskan juga secara lebih detail mengenai kesiapan, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi pelaku UMKM memasuki era digital saat ini, khususnya dalam aspek peningkatan akses …
Buku ini menguraikan tentang pola belanja daerah yang relatif masih didominasi oleh belanja pegawai. Kondisi ini juga terjadi pada dua daerah di Indonesia yang telah dikategorikan sebagai daerah berkapasitas fiskla oleh pemerintah pusat pada tahun 2012, yaitu pemerintah kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten banjar. Walaupun kedua daerah telah berupaya untuk mengalihkan porsi belanja pegawai ke…
Keaktifan pemilih dalam menyongsong pesta demokrasi tak lepas dari peran penyelenggara pemilu yang tak lelah menyadarkan publik betapa pentingnya menggunakan hak pilih dan mengawasi proses pemilihan itu sendiri. Gerakan pengawasan partisipatif dalam pemilu yang digalakkan oleh Bawaslu RI sejalan dengan gerakan Revolusi Mental dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Buku karya Gunawa…
Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana kerah putih ( white collar crime)diperlukan suatu metode yang modern dan luar biasa salah satunya adalah dengan menggunakan metode penyadapan. Dalam buku ini diuraikan seara terperinci mengenai penyadapan dan masalah-masalahnya terutama berkaitan denganhak asasi manusia, penyadapan dan penegakan hukum, model atau sistematika penyadapan yang c…
Sejak bergulirnya era otonomi daerah, kerap muncul permasalah yang berujung pada sengketa kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Di satu sisi, pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sesuai dengan kekhasan daerah, namun di sisi lain pemerintah pusat perlu menetapkan sejumlah aturan main yang…