Batas maritim anatarnegara adalah masalah yang sangat penting bagi pantai seperti Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan sepuluh negara tetangga, penentuan batas maritim menjadi agenda yang semestinya mendapat prioritas tersendiri.
Cetakan pertama
2 eks
Buku ini mengungkapkan konspirasi dibalik terbentuknua negara Malaysia dan Singapura. Setelah Anda membacanya, Anda akan menyimpulkan apakah ternyata Indonesia ini hanya
Buku ini memuat hasil penelitian yang kaya secara empirik yang disertai usaha yang serius untuk membangun pemahaman teoritis tentang dinamika politik lokal. Melalui studi kasus Banten, penulisnya telah memberikan sumbangan yang berharga pada kepustakaan mengenai masyarakat dan politik Indonesia dewasa ini. Buku ini menjelaskan betapa demokratisasi senantiasa penuh kejutan akibat keterkaitan ant…
Buku ini menyajikan berbagai artikel yang mengupas lebih jauh neoliberalisme dengan studi kasus Indonesia. Diawali dengan melacak akar dan logika neoliberalisme, hemegoni neoliberalisme.
Microsoft Excel merupakan aplikasi spreadsheet yang diproduksi oleh Microsoft. Dalam buku ini diberikan sejumlah materi mengenai aplikasi tersebut. Penulis memulai pembahasan dengan perbedaan antara versi 2007 dengan 2010 pada logo pengoperasian, sampai memproteksi dokumen di dalamnya. Materi dilanjutkan dengan penjelasan mengenai menu, ikon, dan fasilitas lain. Penulis juga memberikan materi t…
Buku ini membahas tentang pembangunan perumahan dengan fasilitas kredit;pembangunan perumahan menurut sistem rumah susun;pembangunan asrama mahasiswa;sekilas tentang sewa menyewa rumah;dan badan kebijaksanaan perumahan nasional dan perusahaan umum pembangunan perumahan nasional.
Terdiri dari 7 bab yang membahas tentang DPR RIS dalam upaya membangun negara federal; Hubungan DPR dengan Kabinet Natsir (1950-1951) dan Kabinet Sukiman (1951-1952); Parlemen Dalam Peralihan Dewan Perwakilan Rakyat 1952-1954; Parlemen Baru-Harapan Baru Parlemen Indonesia 1955-1957; dan Parlemen dan Upaya Menggapai Konstitusi Baru 1957-1960
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna secara terintegrasi. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, pada Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Administrasi merasa perlu dilakukan peningkatan…