Narcotic statutory regulations and psychotropica of the of Indonesia
The history of the House of Representatives of the Republic of Indonesia began with the formation of the Central Indonesian National Committee, also known as KNIP, on 29 August, 1945. Prior to the formation of the People's Consulative Assembly, the House of Representatives, and the Supreme Advisory Council, all state authority was vested on the President with the assistance of KNIP, which is du…
Buku ini berisi tentang perjanjian-perjanjian di tingkat negara-negara ASEAN pada tahun 1996-1997
Buku ini berisi mengenai laporan investasi asing di ASEAN pada tahun 1999
Buku ini merupakan rencana utama untuk menghubungkan negara-negara di ASEAN baik fisik maupun non fisik.
Buku ini berisikan dokumen-dokumen perjanjian antara tahun 1967-1988 di tingkat negara-negara ASEAN.
Document ASEAN in 2003
Buku ini merupakan statistik mengenai ASEAN dari periode pertengahan 1990an-2003 dan 2004.
Buku ini berisi mengenai rencana-rencana kerja untuk ketenagakerjaan di ASEAN.
the ASEAN in Figures 2003 adalah hasil dari aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan kedua, yaitu indikator mengenai pembangunan bersama yang harmonis di regional ASEAN.
Parlemen sebagai lembaga yang mewakili kepentingan rakyat suatu negara telah dapat berperan sebagai salah satu unsur utama dalam struktur second-track diplomacy. Dengan fungsi konstitusionalnya dalam bidang legislasi, pengawasan dan anggaran, parlemen telah menjadi unsur penting yang berperan dan berkontribusi secara nyata dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasional bangsa dan konstituen ya…
Buku ini berisi Keputusan Pimpinan DPR RI No. 78A/Pimp/IV/2002-2003 tentang prosedur tetap pengamananan kompleks perkantoran MPR/DPR RI dan prosedur tetap pengamanan kompleks rumah jabatan Anggota DPR RI. Berisi informasi tentang konsep umum pengamanan (membahas tentang wilayah tanggung jawab dan pengengalian, kekuatan ideal, kekuatan nyata, perlengkapan), tugas dan tanggung jawab petugas piket…
Buku ini berisi tentang penetapan pedoman penyusunan naskah resmi dan surat dinas DPR-RI, perlu disusun pedoman penyusunan naskah dinas Sekjen DPR-RI yang ditetapkan dengan keputusan Setjen DPR-RI