Ditapis dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2008, kemudian dipublikasikan dalam Lembaran Negara nomor 181, Tambahan Lembaran Negara nomor 4928, merupakan undang-undang yang memuat tentang Pornografi. Undang-undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tin…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2008, kemudian dipublikasikan dalam Lembaran Negara Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4929, merupakan undang-undang yang memuat tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara. Pembentukan Kabupaten Nias Utara bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Chart…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan tanggal 6 Nopember 2008 dalam lembaran negara nomor 165, tambahan lembaran negara nomor 4915 merupakan undang-undang tentang pengesahan piagam perhimpunan negara-negara Asia Tenggara. Dengan ratifikasi piagam ini, akan dilakukan peningkatan upaya kearah pencapaian tujuan ASEAN, termasuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dengan memfungsikan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 21 Juli 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4868, merupakan undang-undang yang dibuat berdasarkan pertimbangan untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Sumatera Utara pada umumnya dan Kabupaten Labuhanbatu pada khususnya dan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, k…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2008, kemudian dipublikasikan dalam Lembaran Negara Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4930, merupakan undang-undang yang memuat tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara. Pembentukan Kabupaten Nias Barat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 Januari 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4931, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara. Pembentukan Kota Gunungsitoli yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Nias, dengan memiliki luas wilayah keseluruhan + - 280,78 km2 dengan jum…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang P+embentukan Kabu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008, kemudian dipublikasikan dalam Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara nomor 4804, merupakan undang-undang yang memuat tentang pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua. Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 21 Juli 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4874, merupakan Undang-Undang yang memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 26 November 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4938, merupakan undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua yang dibentuk untuk memacu kemajuan Provinsi Papua pada umumnya dan Kabupaten Paniai pada khususnya. Pembentukan Kabupaten Intan Jaya mempunyai tujuan untuk meningkatkan pel…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 21 Juli 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871, merupakan undang-undang yang dibuat berdasarkan pertimbangan untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Jambi pada umumnya dan Kabupaten Kerinci pada khususnya dan dengan memperhatikan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabup…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 4 Januari 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4802, merupakan undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua, dibentuk dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan aspek sosia…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga S…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 7 Mei 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4852, merupakan undang-undang yang dibuat berdasarkan pertimbangan strategi dan kebijakan pembangunan nasional; pengelolaan keuangan negara yang mendukung APBN; potensi sumber pembiayaan pembangunan nasional berbasis syariah; pengembangan instrumen keuangan sya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kec…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 4 Juli 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866, merupakan undang-undang yang dimaksudkan untuk mengganti UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (LN RI Tahun 1995 Nomor 74, TLN RI Tahun 1995 Nomor 3611) yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan perekonomian yang semakin dinamis dan global. U…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tr…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 21 April 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843, merupakan undang-undang yang dibentuk untuk mengantisipasi globalisasi informasi yang telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan ke…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan …
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 10 Maret 2008 dalam Lembaran Negara nomor. 49 Tambahan Lembaran Negara nomor 4834, MerupakanUndang-Undang yang meratifikasi dan mengaksesi konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta Pemusnahannya. Indonesia sebagai Negara pihak berkewajiban melaksanakan berbagai keten…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabup…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 4 Januari 2008 dalam Lembaran Negara no. 4, Tambahan Lembaran Negara no. 4803, merupakan undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua, dibentuk dengan memperhatikan hasil pendapatan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan, dan keama…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 4 Januari 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801, merupakan undang-undang yang mengakomodasikan beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, melalui sejumlah pembaruan mengarah pada penguatan system dan kelembagaan partai politik, yang menyangkut demokratisasi …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan ILO Co…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 4 Januari 2008 dalam lembaran negara nomor 1, tambahan lembaran negara nomor 4800 merupakan undang-undang mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut 1958 , satu instrumen yang memberikan perlindungan dan kemudahan bagi tenaga kerja pelaut dalam menjalankan profesinya dengan menggunakan identitas diri pelaut yang berstan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 16 Juli 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867, merupakan undang-undang yang dimaksudkan untuk mengatur lebih spesifik mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang ini berisi ket…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 21 Juli 2008 dalam Lembaran Negara nomor 96, Tambahan Lembaran Negara nomor 4869 merupakan undang-undang yang dibuat berdasarkan pertimbangan untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Sumatera Utara pada umumnya dan Kabupaten Labuhanbatu pada khususnya dan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, ke…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah