Laporan Kinerja DPR RI 2009-2014 Tahun Ketiga Masa Persidangan II

Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …

Laporan Kinerja DPR RI 2009-2014 Tahun Ketiga Masa Persidangan I

Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …

Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan R…

Peta proses bisnis Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini merupakan peta yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi dalma menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penyusunan buku ini bertujuan untuk mewujudkan org…

Panduan Penggunaan Email Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwak…

Penggunaan email berbasis @dpr.go.id untuk Pegawai Nergeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI meliputi 3 (tiga) kelompok pengguna, antara lain : Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dan Layanan Publik di lingkungna Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Buku Panduan ini memuat cara setting akun email dpr.go.id pada: Mic…

Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Tahun 2000

Undang-Undang Tahun 2002 terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) undang-undang, dimana 14 (empat belas) undang-undang diantaranya mengatur mengenai pemekaran wilayah. Dari 38 (tiga puluh delapan) undang-undang tersebut, hanya 14 (empat belas) undang-undang yang mengamanatkan peraturan pelaksana, yaitu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden/peraturan presiden, keputusan/pera…

Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Tahun 2002

Undang-Undang Tahun 2002 terdiri dari 32 (tiga puluh dua) undang-undang, dimana 13 (tiga belas) undang-undang diantaranya mengatur mengenai pemekaran wilayah. Dari 32 (tiga puluh dua) undang-undang tersebut, terdapat 14 (empat belas) undang-undang yang mengamanatkan peraturan pelaksana, yaitu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden/peraturan presiden, keputusan/peraturan …

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Proses Demokratisasi : Lapor…

Buku ini berisi tentang alat kelengkapan DPR RI, Pelaksanaan Fungsi DPR RI, dan Pengaduan Masyarakat

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Proses Demokratisasi : Lapor…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

23 hlm., : 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

306.23 DEW d

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong Republik Indonesi…

Buku ini berisikan tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Gotong Rojong sesuai Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Gotong Rojong No. 10/DPR-GR/III/67-68.

Buku Panduan 2005 Mekanisme Pelaksanaan Fungsi-fungsi Dewan

Dalam buku ini secara ringkas mengemukakan implementasi, mekanisme dan prosedur kerja serta dasar hukum yang mendasari pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan dalam mengemban amanat rakyat. Bagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undangannya dalma membangun demokrasi perwakilannya, mengimplementasikan bentuk-bentuk dan cara kerjanya yang dilakukan melalui amand…

Himpunan Pidato,Sambutan dan Ceramah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republi…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxi, 1289 hlm.; 25cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

808.851 HIM

Himpunan undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Masa Sida…

Buku Ini Berisi Himpunan UU DPR RI pada Masa Sidang I Tahun 2013 yang membahas mengenai Keistimewaan DIY Yogyakarta,Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2011, tentang veteran republik Indonesia, Tentang Industri Pertahanan, Perkoperasian, Pangan, dan sebagainya.

Himpunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia 194…

Buku Himpunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia Ini, khususnya ditunjukan untuk memberikan dan atau melengkapi bahan-bahan bagi para Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum yang Kedua dinegara Kita, jang akan mulai melakukan tugas kewajibannya pada tanggal 28 Oktober 1971.

Himpunan peraturan Tata-Terib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Buku ini berisikan tentang Peraturan Tata-tertib Komite Nasional Pusat; Peraturan Tata-tertib Badan Pekerja Komite Nasional Pusat; Keputusan DPR Sementara No 30/K/1950; Keputusan DPR Sementara tanggal 14 Januari 1952; Keputusan DPR No 8/DPR-45/59; Dewan Perwakilan Rakyat Hasil Pemilihan Umum 1955 berlandaskan UUD 1945, 22 Juli 1959-29 Juli 1960; Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong, Orde Lama,…

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Keputusan …

Buku ini berisi Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Keputusan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 03A/DPR RI/I/2001-2002

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : keputusan …

Buku ini Berisi Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 17/DPR-RI/IV/77-78, Tanggal 29 Juni 1978

DPR RI Periode 2004-2009: Tahun Pertama

DPR RI periode 2004-2009 ini, adalah Dewan yang keseluruhan anggota-anggotanya merupakan hasil Pemilu sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen, juga diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pada periode ini, tidak ada lagi anggota hasil pengangkatan sebagaimana pada periode-periode sebelumnya. Implementasi fungsi legislasi DPR Tahun…

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Keputusan …

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/DPR-RI/III/82-83 tentang peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat republik indonesia

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia: Keputusan D…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

97 hlm., : 8 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 IND p

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Keputusan …

Buku in Berisikan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Keputusan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 03A/DPR RI/I/2001-2002