Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Buku ini berisi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 16/DPR RI/I/1999-2000 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Persidangan Setjen dan BK BRI RI mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1520/SEKJEN/2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerj…
Through this small brochure, we would like to introduce the building of the people's consultativ assembly of the republic of indonesia (MPR-RI) the house of representatives of the repuvlic of indonesia (DPR RI) as a great work of young generation men and women if Indonesia that should be admired.
Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksud sebagai pedoman/petunjuk bagi para aparatur (pejabat/pegawai) dalam melaksanakan tugas (dukungan dan pelayanan) bagi para pengguna jasa pelayanan untuk mengetahui/memahami akan suatu prosedur pelayanan yang dilakukan oleh aparatur. Dengan demikian, dapat dihindarkan adanya tumpang tindih, kesalahan prosedur melaksanakan tugas dan kejelasan tanggung ja…
buku ini dipersembahkan sebagai kenangan kepada ribuan armada semut, yakni seluruh teknisi Indonesia yang telah bekerja keras bersama sama menyelesaikan pembangunan yang sekarang ini kita namakan Gedung MPR/DPR/DPD. Tanpa keteladanan dan ketekunan mereka, masyarakat Indonesia mungkin tidak akan pernah memiiki bangunan monumental seperti sekarang ini, tempat dimana putera-puteri terbaik bangsa m…
Kunjungan lapangan kunlap Panitia Kerja Masyarakat Ekonomi ASEAN (PANJA MEA) Badan Kerja Sama Antar Parlemen BKSAP DPR RI pada tanggal 26-28 Juli 2016 di Pekanbaru, Riau, Didasarkan pada Hasil Rapat Panja MEA Pada Tanggal 24 MEI 2016 dan Surat Tugas a.n. Pimpinan DPR RI Nomor 79/DST-PD.DN/BKSAP-KSR/2016 tanggal 19
Rumusan tugas dan rincian tugas ini dimaksudkan untuk memperjelas pembagian tugas masing-masing jabatan non struktural dalam memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan. Buku ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR-RI.
7The First Meeting Of The Speakers Of Eurasian Countries’ ParliamentThe First Meeting of the Speakers of Eurasian Countries’ Parliament(MSEAP) merupakan inisiatif Ketua Parlemen Korea Selatan yang disambut baik Ketua Parlemen Rusia. Diharapkan pertemuan ini menjadi ajang dialog antar ketua – ketua parlemen mengenai peningkatan kerjasama dan integrasi yang sal…
Inter Parliamentary Assembly (AIPA) merupakan salah satu organisasi antar parlemen yang di inisiasi oleh Indonesia. Dalam prosesnya, Indonesia berperan sangat aktif dalam setiap agenda AIPA. Termasuk pada kesempatan Sidang Umum AIPA Ke-37 di Nay Pyi Taw, Myanmar, tanggal 29 September – 3 Oktober 2016. Melalui AIPA, DPR RI melakukan peran second track diplomacy di kawasan Asia Tenggara dan men…
Partisipasi Delegasi DPR RI dalam Sidang Umum ke-38 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) pada tanggal 14 - 20 September 2017 di Manila, Filipina, didasarkan pada Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 81/PIMP/1/2017-2018 tanggal 11 September 2017 Laporan Delegasi DPR RI ke Sidang Umum ke-38AIPA14 - 20 September 2017, Manila, Filipinal5Yth. sdr. abdul kadir karding, s.Pi, M…
Buku ini membahas tentang sejarah DPR RI, kedudukan, susunan, fungsi, tugas dan wewenang DPR RI, keanggotaan dan kode etik, hak DPR dan Hak Anggota DPR, Fraksi, Alat kelengkapan DP, persidangan dan rapat DPR, pembentukan Undang-undang, penetapan APBN, aspirasi dan pengaduan masyarakat, konsultasi dan koordinasi sesama lembaga tinggi negara, pembahasan hasil pemeriksaan BPK, tata cara penyampaia…
Buku ini menyajikan informasi mengenai mekanisme kerja DPR RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbagi menjadi 17 penyajian diantaranya tentang Sistem Ketatanegaraan; Sejarah DPR; Dasar Hukum DPR; Pemilihan Umum; Kedudukan, Susunan, Fungsi, Tugas dan Wewenang; Keanggotaan dan Kode Etik; Hak DPR dan Hak Anggota DPR; Fraksi; Alat Kelengkapan Dewan; Persidangan dan Rapat DP…
Buku ini berisi informasi tentang Gedung DPR/MPR RI, dari berbagai sisi sejarah, site plan dan nama-nama gedung yang ada di kompleks parlemen DPR/MPR RI. Termasuk di dalamnya gedung Sekretariat Jenderal DPR RI dan Mesjid Baiturrahman.
Buku ini menyajikan informasi mengenai mekanisme kerja DPR RI periode 2004-2009 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbagi menjadi 17 penyajian diantaranya tentang Sistem Ketatanegaraan; Sejarah DPR; Dasar Hukum DPR; Pemilihan Umum; Kedudukan, Susunan, Fungsi, Tugas dan Wewenang; Keanggotaan dan Kode Etik; Hak DPR dan Hak Anggota DPR; Fraksi; Alat Kelengkapan Dewan; Persid…
Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah: mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi pe…
Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 827/SEKJEN/2018 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1175/SEKJEN/2017 tentang Penetapan Analisis Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2017. Perubahan keputusan ini merupakan pena…