Infrastruktur: Kondisi dan Pembiayaannya di Indonesia

Buku ini merupakan hasil kerja Tim Penyusun Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN yang dapat digunakan untuk memperkaya informasi dan memberikan gambaran ringkas tentang perkembangan infrastruktur di Indonesia yang dituangkan dalam tulisan berupa kondisi infrastruktur secara menyeluruh, anggaran infrastruktur di Indonesia, skema pembiayaan infrastruktur hingga Best Practise dan Lesson Lear…

DISEKITAR Penghapusan Keadaan Bahaja B (Landjutan Edisi A.)

Edisi

Edisi Penguasa Perang Tertinggi 19 Desember 1962

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

86 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

DISEKITAR Penghapusan Keadaan Bahaja A

Edisi

Edisi Penguasa Perang Tertinggi 19 Desember 1962

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

114 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Kinerja Ekonomi Makro Dalam RPJMN 2010 - 2014

Buku ini menyajikan capaian Pelaksanaan Kinerja Ekonomi makro khususnya asumsi Makro dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perkembangan berbagai asumsi makro baik dalam APBN serta realisasinya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Selain itu disajikan juga bagaimana Perkembangan angka kemiskinan dan pengangguran

Address of State by His Excellency The President of The Republic of Indonesia…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

35 halaman

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Address by The Honourable Speaker of The House of The People's Representative…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

18 halaman

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Address by The Honourable Speaker of The House of The People's Representative…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

16 halaman

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19…

Buku ini merupakan upaya strategis dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada masyarakat tentang UUD 1945 dan materi serta status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR. Buku ini selanjutnya dijadikan sebagai salah satu bahan bagi MPR dalam memasyarakatkan UUD 1945 dan Ketetapan MPR.

Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indones…

Buku bahan tayangan ini merupakan alat bantu yang dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat memahami materi sosialisasi, sehingga dalam penggunaannya haruslah mengacu kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Standar operasional prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii,ilus.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.83 STA

Menjawab tantangan, meningkatkan kepercayaa. Laporan Kinerja DPR RI 2009-2014…

Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun keempat, yang diterbitkan pada Tahun Sidang 2012-2013 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja tahun-tahun sebelumnya. Buku ini sangat penting baik bagi internal maupun eksternal. Secara internal, kehadiran buku Laporan kinerja ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana sesungguhnya kinerja DPR RI selama Tahun Sidang 2012-2013 bai…

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2009 - 2014 Tahun Pertama

Buku ini berisi gambaran pertanggungjawaban atas apa-apa yang telah diperjuangkan oleh DPR RI selaku lembaga perwakilan rakyat demi terwujudnya suatu tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan lebih maju dan lebih berkualitas. Buku yang memuat hasil kinerja DPR RI Periode 2009-2014 mencakup implementasi fungsi-fungsi DPR RI dalam menyelenggarakan kehidupan kenegaraan, yait…

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2009 - 2014 Tahun Kedua

Buku ini memberikan gambaran tentang kiprah DPR RI selama kurun waktu satu tahun kinerjanya, yaitu pada kurun waktu tahun 2010-2011. Buku ini sekaligus sebagai pertanggungjawaban Anggota DPR-RI sebagai Wakil Rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1971 - 1977

Buku ini menguraikan kegiatan dan perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum 1971, yang mulai melaksanakan fungsinya pada tanggal 28 Oktober 1971, yaitu sejak dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung. Dan mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 1 Oktober 1977. Masa kerja 6 tahun ini disebabkan karena semua Anggota DPR secara fungsional adalah Angg…

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1977 - 1982

Buku ini menguraikan perkembangan keadaan dan kegiatan-kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum 1977 (DPR Periode 1977 - 1982) dalam uraian yang sederhana, mudah untuk dipahami, serta disusun secara kronologis berdasarkan urutan kejadian.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1971 - 1977

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pedoman penyusunan naskah resmi dan surat dinas Dewan Perwakilan Rakyat Repub…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

[vi], 170 hlm. : ilus. 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

651.752 PED

Laporan Delegasi: Delegasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Repub…

Laporan Delegasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke Luar Negeri Dalam Rangka Menghadiri Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP) Jenewa - Swiss, 7-9 Oktober 2013. Acara yang diikuti adalah pemaparan mengenai: "Raja Parlemen: Pengangkatan Raja Baru di Belanda" disampaikan oleh Mrs. Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden Sekjen DPR Belanda dan Mr. Geert J…

Naskah Akademik: Laporan Akhir Studi Penentuan Ibukota Kabupaten Raja Ampat U…

Kajian ini adalah untuk melengkapi persyaratan teknis sebagaimana diatur pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 menyatakan, bahwa syarat teknis meliputi 11 (sebelas) faktor, yaitu faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penye…

Naskah Akademik: Laporan Akhir Kajian Pembentukan Kabupaten Raja Ampat Selata…

Kajian ini adalah untuk melengkapi persyaratan teknis sebagaimana diatur pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 menyatakan, bahwa syarat teknis meliputi 11 (sebelas) faktor, yaitu faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penye…