Menjawab tantangan, meningkatkan kepercayaa. Laporan Kinerja DPR RI 2009-2014…

Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun keempat, yang diterbitkan pada Tahun Sidang 2012-2013 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja tahun-tahun sebelumnya. Buku ini sangat penting baik bagi internal maupun eksternal. Secara internal, kehadiran buku Laporan kinerja ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana sesungguhnya kinerja DPR RI selama Tahun Sidang 2012-2013 bai…

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2009 - 2014 Tahun Pertama

Buku ini berisi gambaran pertanggungjawaban atas apa-apa yang telah diperjuangkan oleh DPR RI selaku lembaga perwakilan rakyat demi terwujudnya suatu tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan lebih maju dan lebih berkualitas. Buku yang memuat hasil kinerja DPR RI Periode 2009-2014 mencakup implementasi fungsi-fungsi DPR RI dalam menyelenggarakan kehidupan kenegaraan, yait…

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2009 - 2014 Tahun Kedua

Buku ini memberikan gambaran tentang kiprah DPR RI selama kurun waktu satu tahun kinerjanya, yaitu pada kurun waktu tahun 2010-2011. Buku ini sekaligus sebagai pertanggungjawaban Anggota DPR-RI sebagai Wakil Rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1971 - 1977

Buku ini menguraikan kegiatan dan perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum 1971, yang mulai melaksanakan fungsinya pada tanggal 28 Oktober 1971, yaitu sejak dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung. Dan mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 1 Oktober 1977. Masa kerja 6 tahun ini disebabkan karena semua Anggota DPR secara fungsional adalah Angg…

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1977 - 1982

Buku ini menguraikan perkembangan keadaan dan kegiatan-kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum 1977 (DPR Periode 1977 - 1982) dalam uraian yang sederhana, mudah untuk dipahami, serta disusun secara kronologis berdasarkan urutan kejadian.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1971 - 1977

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pedoman penyusunan naskah resmi dan surat dinas Dewan Perwakilan Rakyat Repub…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

[vi], 170 hlm. : ilus. 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

651.752 PED

Laporan Delegasi: Delegasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Repub…

Laporan Delegasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke Luar Negeri Dalam Rangka Menghadiri Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP) Jenewa - Swiss, 7-9 Oktober 2013. Acara yang diikuti adalah pemaparan mengenai: "Raja Parlemen: Pengangkatan Raja Baru di Belanda" disampaikan oleh Mrs. Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden Sekjen DPR Belanda dan Mr. Geert J…

Naskah Akademik: Laporan Akhir Studi Penentuan Ibukota Kabupaten Raja Ampat U…

Kajian ini adalah untuk melengkapi persyaratan teknis sebagaimana diatur pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 menyatakan, bahwa syarat teknis meliputi 11 (sebelas) faktor, yaitu faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penye…

Naskah Akademik: Laporan Akhir Kajian Pembentukan Kabupaten Raja Ampat Selata…

Kajian ini adalah untuk melengkapi persyaratan teknis sebagaimana diatur pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 menyatakan, bahwa syarat teknis meliputi 11 (sebelas) faktor, yaitu faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penye…

Naskah Akademik: Laporan Akhir Pengkajian Pemekaran Kabupaten Teluk Bintuni D…

Kajian ini diharapkan bermanfaat sebagai persyaratan teknis, yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan wilayah calon Kabupaten Moskona untuk menjadi suatu daerah otonom. Kajian ini dilakukan dengan mendasarkan pada data sekunder yang diperoleh dengan metode studi dokumen. Sumber data adalah berbagai instansi yang ada di tingkat pusat maupun daerah, seperti Badan Pusat Statistik di Jakarta maupu…

Naskah Akademik: Laporan akhir pengkajian teknis pembentukan kota Merauke (Pe…

Kajian ini adalah untuk melengkapi persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam pasal 6 PP Nomor 78 Tahun 2007 menyatakan syarat teknis 11 faktor yang kemudian diurai menjadi 35 indikator. Untuk melakukan analisis berdasarkan pada data sekunder yang diperoleh dengan metode studi dokumen. Sumber data adalah berbagai instansi yang ada di tingkat pusat maupun daerah di Merauke.

Naskah Akademik: Kajian awal calon Kabupaten Okikha

Kajian ini dilakukan untuk melihat kelayakan Calon Kabupaten Okikha menjadi sebuah daerah otonom baru yang terlepas dari Kabupaten Jayawijaya (induk) dengan melakukan pengolahan data yang telah dikumpulkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

Naskah Akademik: Kajian akademik calon Kabupaten Grime-Nawa di Kabupaten Jaya…

Pembentukan Kabupaten Grime-Nawa pada hakekatnya bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan karena itu juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Naskah Akademik: Usulan pembentukan calon Kabupaten Yapen Timur di Kabupaten …

Kajian pembentukan Kabupaten Yapen Timur ini dibuat sebagaimana diatur pada pasal 6 PP Nomor 78 tahun 2007, analisis dilakukan berdasarkan pada data sekunder yang diperoleh dengan aplikasi model pengukuran dan evaluasi terhadap kemampuan daerah Kabupaten Kepulauan Yapen yang menggambarkan tingkat kekuatan dan pengaruh variabel yang diamati terhadap implementasi kebijakan ekonomi daerah.

Naskah Akademik: Kajian Daerah Pemekaran Kabupaten Sukabumi: Penilaian Faktor…

Kajian ini disusun untuk memenuhi Persyaratan usulan Pemekaran Kabupaten Sukabumi yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, sekarang berubah dengan ketentuan baru yaitu Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Naskah Akademik: Kajian Kelayakan Pemekaran Kabupaten Garut: Studi Kelayakan …

Buku ini terdiri dari dua bagian: 1)Kajian Kelayakan Pemekaran Kabupaten Garut, 2)Kajian Kelayakan Pemekaran Kabupaten Garut: Studi Kelayakan Pembentukan Kabupaten Garut Selatan. Beberapa pokok yang dimuat dalam laporan ini antara lain latar belakang, maksud dan tujuan kajian, tinjauan pustaka, gambaran kondisi eksisting, hasil pengolahan data menurut PP No. 78 Tahun 2007, serta rencana kegiata…

Naskah Akademik: Laporan kajian ilmiah pembentukan Kabupaten Numfor sebagai p…

Fokus kajian ini adalah identifikasi permasalahan krusial,pemetaan tuntutan pembentukan Kabupaten Numfor,Identifikasi kapasitas Numfor untuk menjadi kabupaten baru,pemetaan respon terhadap tuntutan pemekaran tanpa melalui pemekaran dan desain kebijakan pembangunan dan atau proses pembentukan kabupaten baru yang tepat bagi Numfor.

Naskah Akademik: Revisi Kajian Kuantitatif Kelayakan Pembentukan Kabupaten Lo…

Revisi kajian kuantitatif kelayakan pembentukan Kabupaten Lombok Selatan ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan teknis calon Kabupaten Lombok Selatan untuk menjadi daerah otonom baru yang terpisah dari provinsi induknya Kabupaten Lombok Timur. Kajian dilakukan dengan didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2007 tentang tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah melal…

Naskah Akademik: Bahan usulan pembentukan calon Kabupaten Yapen Barat -Utara …

Pengkajian secara ilmiah ini bertujuan untuk kelayakan pembentukan calon Kabupaten Yabaru ditinjau dari aspek-aspek sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran;dampak pembentukan Kabupaten Yabaru terhadap kabupaten induknya yaitu Kabupaten Yapen; dan menganalisis potensi sumberdaya alam Yabaru dan pemanfaatannya.