Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Jendera…

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) adalah wujud pertanggungjawaban Sekretarat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI) dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Setjen DPR RI tahun 2014. Terkait dengan kinerja Sekjen DPR RI, dari 5 sasaran dan 15 indikator yang tercantum dalam Penetapan Kinerja (PK) Sekjen DPR RI tahun 2014 ini, terdapat 12 indikator yang mencapai ta…

Laporan Kinerja 2019 : Biro Kerja Sama Antar-Parlemen

Biro KSAP merupakan unit eselon II di lingkungan sekretariat jenderal DPR RI yang unik, karena satu-satunya eselon II yang melayani Alat Kelengkapan Dewan di DPR RI, sementara untuk AKD lain dilayani oleh Eselon III. hal ini karena KSAP tidak hanya memberi dukungan dan pelayanan kepada badan kerjasama antar parlemen, namun juga kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR RI dalam rangka menjalankan…

Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 911/SEKJEN/2010 Tentang penetapan standar Opera…

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan di bidang pelayanan kepada dewan perwakilan rakuat republik indonesia agar lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dipandan gperlu standar operasional prosedur (SOP) setiap kegiatan pada unit organisasi di lingkungan sekretariat jenderal dewan perwak…

Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

buku saku ini merupakan terjemahan dari berbagai macam regulasi yang mengatur tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan dan penyusunan SAKIP serta memudahkan proses internalisasi di lingkungan sekretariat jenderal dan badan keahlian DPR RI. kadang kala suatu kegiatan tidak terlaksana bukan karena tidak ingin dilaksanakan, namun kar…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 : tentang perubahan atas …

dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat bedasarkan keraykatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan republik indonesia.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tenta…

bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat bedasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional bedasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tenta…

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perunndang-undangan, telah ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional

Jadwal Retensi Arsip Substantif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

keputusan sekjen DPR RI No 636/SEKJEN/2014 tentang penetapan jadwal retensi arsip substantif sudah tidak sesuai dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republk indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republik indonesia nomor 2018 dan peraturan sekjen DPR RI no 6 tahun 2015 tentang organisasi dan …

Badan Legislasi DPR RI (Kinerja Periode 2009-2014)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iii, 79 pages. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328.598 BAD

BKSAP : Badan Kerja Sama Antar Parlemen

buku "selayang pandang badan kerja sama antar parlemen ini dimasudkan untuk memberikan gambaran dan informasi kepada semua khalayak mengenai prosedur, kegiatanm capaian-capaian, serta kedudukan strategis dari BKSAP DPR RI demi mengembangkan peran dan partisipasi yang lebih berkualitas, dalam kerangka pembinaan hubungan antar parlemen baik secara bilateral maupun multilateral

Transfer ke Daerah dalam APBN

Transfer ke daerah merupakan konsekuensi yang timbul dari adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan-kebijakan yang yang dikeluarkan pemerintah terkait alokasi dana transfer ke daerah yang dimaksudkan untuk mendekatkan akses daerah terhadap pembangunan sehingga mampu menjamin kesejahteraan rakyat di daerah-daerah.

Pendapatan Negara Belanja Negara dan Pembiayaan Anggaran Dalam APBN

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 127 hal.: il.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.48 BIR p - 352.48 PEN

Pro poor budget (Anggaran Pro Rakyat Miskin): Tinjauan singkat atas beberapa …

Perencanaan dan penganggaran Pro Rakyat Miskin (P3B) adalah proses perencanaan dan penganggaran yang memberikan prioritas pada penanggulangan kemiskinan. Sebuah anggaran dikatakan pro-rakyat miskin apabila anggaran yang dialokasikan dapat memberikan tambahan manfaat bagi masyarakat miskin.

Laporan Kinerja DPR RI (16 Agustus 2015 - 15 Agustus 2016) : Ringkasan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

83 hlm. : il. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang : Perubahan Kedua…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Keisitimewaan Yogyakarta ditinjau dari Hukum Adat,Hukum Pertanahan,dan Hukum …

Merupakan kajian tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari hukum adat,hukum pertanahan,hukum ketatanegaraan dan perspektif masa depan DIY. Secara khusus DIY tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta dan Pura Pakualaman, yang berkembang dan mempengaruhi tatanan hukum yang hidup di DIY. Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya dipengar…

Repunlik Indonesia : Kemerdekaan Membawa Kenikmatan Beriman

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

333 hlm.; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

959.8 KEM

Etika Pariwara Indonesia (Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia)

Etika pariwara indonesia mengulas beberapa isu penting periklanan,khususnya dalam hal: swakrama,menempatkan etika dalam struktur nilai moral;membantu khalayak memperoleh informasi;kesetaraan jender;perlindungan terhadp hak dasar anak;menutup ruang gerak pornografi dalam periklanan.

Rumusan dan Rincian Tugas Jabatan Non Struktural Unit Organisasi Sekretariat …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xx, 154 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Kajian, analisis dan evaluasi Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Siste…

Buku ini merupakan kajian dan analisis dari hasil pengumpulan data dan informasi tentang pelaksanaan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang telah dilaksanakan di empat daerah pemantauan yaitu Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemantau pelaksanaan UU Sisdiknas dilakukan secara empirik dengan menghimpun data dan …