Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Conve…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Standar Akuntansi Keuangan

Edisi

Jilid 2

ISBN/ISSN

979-8190-18-1

Deskripsi Fisik

35.8 hal.; 26 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

657.48 STA

Kode Etik Profesi Akuntan Publik

Edisi

Cetakan kedua

ISBN/ISSN

978-979-061-103-0

Deskripsi Fisik

1 jil., 112 hlm., ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

657.72 KOD

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No. 1 - 198

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 13 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 84 Tahun 1998. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No. 3724 - 3799 (TR).

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No. 3724 - 3799

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No. 1 - 198

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 3800 - 3921

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 1 - 230

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 3188 - 3209

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 1 - 76

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 No. 1 - 60

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 11 Tahun 1973 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 46 Tahun 1973. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 No. 2994 - 3018 (TR).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 28 April 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844, merupakan undang-undang yang dibentuk untuk mewujudkan kepemimpinan daerah yang demokratis yang memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, setiap warga negara yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemi…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum D…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 31 Maret 2008 dalam Lembaran Negara nomor 51 Tambahan Lembaran Negara nomor 4836, merupakanUndang-Undang yang sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselengg…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan treat…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 April 2008 dalam lembaran negara nomor 4847, tambahan lembaran negara nomor 4801 merupakan Undang-undang yang disepakati oleh Pemerintah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Perjanjian ini disepakati untuk mempermudah pencegahan dan penanganan proses peradilan pidana, diperlukan …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880, merupakan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Pelalawan, kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Siak, kabupaten Karimun, kabupaten Natuna, kabupaten Kuantan Si…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang ini Disahkan dan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2008 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851., merupakan Undang-Undang tentang pengelolaan sampah ini dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karateristik…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang-Undang ini Disahkan dan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2008 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849., merupakan Undang-Undang yang berlaku untuk: semua kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia; semua kapal asing …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2008, kemudian dipublikasikan dalam Lembaran Negara nomor 181, Tambahan Lembaran Negara nomor 4928, merupakan undang-undang yang memuat tentang Pornografi. Undang-undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tin…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabu…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2008, kemudian dipublikasikan dalam Lembaran Negara Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4929, merupakan undang-undang yang memuat tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara. Pembentukan Kabupaten Nias Utara bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Chart…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan tanggal 6 Nopember 2008 dalam lembaran negara nomor 165, tambahan lembaran negara nomor 4915 merupakan undang-undang tentang pengesahan piagam perhimpunan negara-negara Asia Tenggara. Dengan ratifikasi piagam ini, akan dilakukan peningkatan upaya kearah pencapaian tujuan ASEAN, termasuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dengan memfungsikan…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabu…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 21 Juli 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4868, merupakan undang-undang yang dibuat berdasarkan pertimbangan untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Sumatera Utara pada umumnya dan Kabupaten Labuhanbatu pada khususnya dan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, k…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabu…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2008, kemudian dipublikasikan dalam Lembaran Negara Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4930, merupakan undang-undang yang memuat tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara. Pembentukan Kabupaten Nias Barat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan …