Ditapis dengan
Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Maluku Utara
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Maluku Utara terhadap pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan-temuan antara lain Saldo kas di kas daerah yang disajikan di Neraca tahun 2011 belum mencerminkan nilai yang sebenarnya, Penatausahaan dan pelaporan persediaan pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2011 tidak memadai, Penganggaran d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 25 hlm.; 33 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.4 TIM h
Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Gorontalo
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Gorontalo terhadap pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan-temuan antara lain Persediaan notice pajak dan obat-obatan tidak diyakini kewajarannya, Pengelolaan persediaan padapemerintah Provinsi alimantan penyajian piiutang pajak kendaraan bermotor dan piutang retribusi pada Taksi Mina Bahari tidak diduk…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 15 hlm,; 33 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.4 TIM h
Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Bali
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Bali terhadap pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan-temuan antara lain Pemerintah Provinsi Bali belum memiliki kebijakan akuntansi untuk penyisihan piutang tak tertagih, Dinas Pendapatan Provinsi Bali terlambat mengimplementasikan ketentuan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermoto…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 12 hlm,; 33 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.4 TIM h
Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi DKI Jakarta
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi DKI Jakarta terhadap pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan-temuan antara lain Pengelolaan data base aset fasos fasum belum optimal, Pengelolaan administrasi dan keuangan UPK PPUMKMP Pulogadung lemah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum pernah menerima PAD atas penyertaan modal pada RS Haji Jakarta,T…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 75 hm, 33 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.4 TIM h
Kutipan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi V
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi V antara lain mencakup Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kemeneg Perumahan Rakyat, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, BMKG, Badan SAR Nasional, Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo, PT Pelni, PT PAL, PT Industri Kereta Api, PT Pelindo I, PT Pelindo III, dan Badan Pengembangan wilayah Suramadu.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 236 hlm,; 33 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.4 BIR k
Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Provinsi Sumatera Selatan terhadap pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan-temuan antara lain Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah tidak optimal, Mekanisme pencatatan Buku Kas Umum pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendapatan Daerah tidak tertib, Pendapata…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 24 hlm,; 33 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.4 BIR k
Master Plan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI : Final Report
Dalam rangka meningkatkan kualitas bantuan teknis dan keahlian dalma bidang informasi kepada DPR RI, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana indormasi yang dibutuhkan untuk menunjang fungsi dan tugas DPR RI, maka P3DI (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi) sebagai organisasi pengelola teknologi informasi yang ada agar dapat digunakan secara efisien dan efektif.…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 14 hlm.; 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Seminar Nasional: Peran Lembaga Etik dalam Mengawasi dan Menjaga Perilaku Eti…
1PERAN LEMBAGA ETIK DALAM MENGAWASI DAN MENJAGA PERILAKU ETIK PEJABAT PUBLIK1Oleh:Prof. Dr. Bintan Regen Saragih., S.H.2I.PENDAHULUAN1.PengantarMasih banyaknya pejabat-pejabat publik baik pada lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif yang mengalami persoalan hukum, mendorong Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk me…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.3 BIN p
Laporan Pemantauan Dan Peninjauan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16…
Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum (LBH) atau organsisasi kemasyarakatan (ormas) yang memberikan layanan bantuan hukum. Adapun penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Hak atas bantuan hukum telah diteria secara universal dan dijamin da…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iv + 89 hlm, 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 BAD l
Laporan Kerja Info Singkat 2018
Info Singkat yang ditulis oleh para peneliti dari kelima bidang kajian di puslit BK DPR RI tersebut ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan anggota DPR RI akan informasi yang aktual dan/ atau strategis, dan bisa digunakan sebagai salah satu bahan masukan untuk mendukung pelaksanaan tugas anggota DPR RI, dan hal tersebut menjadi tantangan bagi Redaksi Info singkat ke depan untuk terus memperbaikinya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 187 hlm. : 27 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 060 IND l
Laporan Delegasi DPR-RI Ke Sidang Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing…
Sidang APA Standing Committee on Political Affairs and Special Committee on Creation on Asian Parliament (SCAAP)) pada dasarnya membahas topic agenda berupa9 (Sembilan) rancangan resolusi politik dan keamanan, salah satunya terkait dengan rancangan resolusi pembentukan Asian Parliament yang akan dibahas pada Sidang Pleno ke-10 APA ddi Turki pada taun 2017. Melalui partisipasi aktif dalam organi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 69 hlm, 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Ind…
sesuai amanah undang-undang nomoe 42 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat,d ewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah pasal 75 ayat 1 bahwa dpr memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada presiden untuk dibahas bersama…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 40 hlm. : 22 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.48 IND a
Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, …
Penyusunan LAKIP Biro PUU Bidang Ekkuindag berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Biro PUU Ekkuindag tahun 2013 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan dukungan terhadap Dewan di bidang Legislasi tahun 2013. LAKIP Biro PUU Ekkuindag Tahun 2013 menginformasikan hasil dari pelaksanaan k…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iv + 28 hlm, 30 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328 SEK l
Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Ind…
kebijakan pengelolaan anggaran DPR RI memiliki arti yang sangat penting dan strategis sebagia pedoman bagi alat kelengkapan dewan dan sekretariat jenderal DPR RI dalam menyusun rencana kerja dan anggaran yang dijabarkan dalam berbagi bentuk program dan kegiatan. hal ini sejalan dengan undang-undang nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomoe 17 tahun 2014 tentang majelis permusyaw…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 59 hlm. : 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.48 IND a
Kunjungan Delegasi Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Rep…
Salah satu program kerja BKSAP dalam implementasi ASEAN 2015 adalah melakukan kunjungan sebagai follow up bagi resolusi-resolusi yang telah disepakati DPR RI dalam kerangka AIPA. Terutama resolusi usulan DPR RI pada Sidang Umum ke-37 AIPA di Myanmar yaitu RES.37GA/2016/ECO/03 on Parliamentary Support for Implementation of ASEAN Economic Community (AEC) yang menitik beratkan pada peran parlemen …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 30 hlm, 29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 060 BIR k
Himpunan Peraturan Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja …
Sejalan dengan peran Sekjen dalam mendukung DPR dalam proses pembahasan dan penetapan rancangan APBN serta dalam rangka pengembangan profesionalisme pegawai negeri sipil maka dibentuklah jabatan fungsional analis APBN sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 9 tahun 2014 tentang jabatan fungsional analis anggaran pendapatan dan b…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 95 hlm, : 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.48 IND h
Daftar Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Komisi X …
Penyusunan buku ini bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung wewenang DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan. Buku ini terdiri dari 2 (dua) Tabel yaitu Daftar Status Undang-Undang dan Daftar Peraturan Undang-Undang Tahun 1964-2018 yang merupaka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 131 hlm, 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.02 PUS d
Laporan Akhir Pelaksanaan Tugas Tim Pengawas DPR-RI Terhadap Perlindungan Ten…
Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Timwas TKI telah melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, baik melalui forum Rapat Intern, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Konsultasi, Maupun kunjungan kerja/kunjungan lapangan ke daerah dan kunjungan kerja luar negeri.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 15 hlm. : 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 331.621598 IND l
Mengenal Dewan Perwakilan Rakjat RI Hasil Pemilu 1971
DPR RI sekarang ini adalah pencerminan kehidupan demokrasi pada masa ini. Suatu kehidupan demokrasi yang dibina berdasarkan demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berasaskan pada paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itulah sebabnya DPR RI didalam tata tertibnya menetapkan bahwa pengambilan keputusan pada asasnya diusahakan sejauh mungkin …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 16 hlm, 22 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 306.23 SEK m
The DPR - RI : The Indonesian House of Representatives Elected in 1971
The Present DPR RI is the reflection of our democracy based on pancasila which is principally guided by the essence of wisdom of representative/ consultative to reach a consensus. Therefore in the Rules of Procedure it has been stiulated for all decicions, as far as possible, asre made through consensus, and ini case consensus could not be reached voting can be applied.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 20 hlm. : 18 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 306.23 IND d
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah