Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19…

Buku ini merupakan upaya strategis dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada masyarakat tentang UUD 1945 dan materi serta status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR. Buku ini selanjutnya dijadikan sebagai salah satu bahan bagi MPR dalam memasyarakatkan UUD 1945 dan Ketetapan MPR.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Buku ini berisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengajuan Kebudayaan sesuai dengan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055.

Reformasi Pengelolaan Kas di Indonesia : Dari Administrasi Kas Menuju Pengelo…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxviii, 223 hal.; 23cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

336.598 REF

Laporan Pemanfaatan Keangotaan DPR RI : pada organisasi Internasional yang di…

Sesuai dengan keppres No. 64 tahun 1999, keanggotaan Indonesia pada organisasi Internasional diamanatkan untuk memperoleh manfaat yang maskomal bagi kepentingan nasional, didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan efisiensi pegunaan anggaran dan kamampuan keuangan negara. keanggotaan indoesia pada organisasi internasional diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu an…

Kamus Kompetensi Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlia…

Penyusunan Kamus Kompetensi Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengembangan karier berdasarkan kompetensi dengan memahami pengertian, penjelasan, dan batasan Kompetensi Jabatan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pengembangan kompetensi d…

Temuan BPK Terhadap Dana Alokasi Khusus ( DAK) Bidang Pendidikan Semester 1 t…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

370 SET t

Laporan Tahunan 2010 dan 2011

Laporan tahunan BAKN berisi pertanggungjawaban BAKN kepada publik dan merupakan dokumentasi perjalanan BAKN selama dua tahun, yaitu sejak pertama kali berdiri sampai dengan bulan november 2011.Dalam laporan ini akan disajikan kinerja BAKN dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mewujudkan visi dan misi DPR RI.

Analisa Beban Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dew…

dalam menjalankan program reformasi birokrasi khususnya area penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur agar penataan dan perencanaan pegawai di lingkungan sekretariat jenderal dan badan keahlian dewan perwakilan rakyat republik indonesia (setjen dan BK DPR RI) sesuai dengan proporsional makan perlu dilakukan penghitungan beban kerja masing masing jabatan di lingkungan setjen dan BK…

Kamus APBN

tujuan penyusunan buku ini sebagai refrensi para pembaca dalam memahami dokumen - dokumen anggaran. disamping memberikan definisi, buku ini juga memuat penjelasan secara lebih detail yang bertujuan untuk menambah pemahaman para pembaca terhadap istilah-istilah APBN

Kajian dan Analisis Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 …

Kajian dan analisis ini merupakan ahsil dari pemantauan pelaksaan UU no. 41 thn. 1999 yentang kehutanan di tiga daerah tersebut. Kami menyadari kajian dan analisa hasil pemantauan ini tentu belum memuat keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan UU.

Analisis dan evaluasi pemantauan pelaksananaan Undang-undang nomor 33 tahun 2…

Dari hasil analisis dan evaluasi ditemukan bahwa masih terdapat permasalahan dalam substansi UU Perimbangan Keuangan dan implementasinya. Secara substansi terdapat banyak ketentuan pasal yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hal ini ditujukan agar ketentuan dalam UU Perimbangan Keuangan dapat memenuhi ketentuan yang ada dalam UU PPP dan tujuan pembent…

Anggaran Pendidikan dalam APBN

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-71845-0-3

Deskripsi Fisik

xvii, 154 hal.: il.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

353.8 BIR a - 370 BIR a

Dinamika dan tantangan kinerja lembaga perwakilan

Pemahaman tentang kinerja dan entitas kelembagaan perwakilan, baik itu DPR maupun DPRD belum sepenuhnya sama dan sejalan. Terlalu banyak dikemukakan untuk menjelaskan seperti apa sesungguhnya ukuran keberhasilan kinerja lembaga perwakilan. Sebagai penjaga wibawa dan citra kelembagaan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI (MKD) tentu saja berkepentingan dengan wajah balik lembaga perwakilan. Sebagai …

Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Pe…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

52 hlm.: il.; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

351.1 SEK

Persandingan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

Buku ini memaparkan persandingan undang-undang ketentuan umum dan tatacara perpajakan antara susunan dalam satu naskah UU No.6/1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16/2000 dan susunan dalam satu naskah UU no.6/1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16/2009.

Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI …

Buku ini merupakan kumpulan SOP unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah disetujui pada tahun 2012 dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 225/SEKJEN/2013 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2016

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xix, 68 hlm. : il. ; 27 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

328 LAP

Modul perancangan undang-undang

Fungsi legislasi DPR yang kuat adalah salah satu bagian penting dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang kredibel dan berwibawa. Modul pedoman perancangan undang-undang ini terdiri dari tiga bagian yaitu: penelitian substansi rancangan undang-undang, penyusunan naskah akademik dan penyusunan rancangan undang-undang.

Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan

Penerbitan Buku Susunan Dalam Satu Naskah yaitu UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umumdan Tatacara Perpajakan, UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman b…

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : 2004

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

328.598 IND p - 348.598 IND p