Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Investasi Di Daerah

Untuk mengetahui secara mendalam berbagai peraturan investasi di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, pada tahun anggaran 2013 mengadakan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan tentang investasi di daerah. Review dan harmonisasi pengaturan hukum investasi yang berlaku, akan dapat mengurangi faktor penghambat dari sisi pengaturan hukumnya sendiri, sehingga dalam sistem…

Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi

Penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris yang dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara. Masalah yang diteliti adalah aspek hukum pemberian remisi kepada narapidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pemidanaan yang dianut Indonesia saat ini adalah gabungan antara teori klasik dan modern, dan dalam prosedur pemberian remisi menimbulkan masalah baru,…

Statistik Indonesia 2016 = Statistical Yearbook of Indonesia 2016

Statistik Indonesia 2016 merupakan seri publikasi tahunan BPS yang menyajikan beragam jenis data yang bersumber dari BPS dan institusi lain. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang keadaan geografis dan iklim, pemerintahan, serta perkembangan kondisi sosial-demografi dan perekonomian di Indonesia. Beberapa tabel tertentu menyajikan data pada tingkat provinsi dan internasional untuk melihat p…

Laporan Kinerja DPR RI 16 Tahun Keempat : Menjawab Tantangan, Meningkatkan Ke…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 480 hlm. : il. ; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328 LAP

Era Baru Transformasi Bank Sentral

Buku ini mencoba memperkarya wacana soal OJK,tentunya dengan pandangan-pandangan lebih objektif dan perspektif yang luas, karena berisi sumbangan pemikiran dari para ahli dibidang ekonomi, politik dan hukum. Karenanya mengupas seperti apa peran bank sentral ke depan sebagaimana diungkap para penyumbang pemikiran didalam buku ini menjadi sangat menarik. sebab ditengah pendapat pro dan kontra ten…

Suatu Catatan Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 197…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1987 - 1992

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1982 - 1987

Buku ini mengenai kegiatan yang dilakukan oleh DPR Periode 1982 - 1987 dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Pancasila, Anggota-Anggota DPR juga menjadi Anggota MPR yang melakukan perlbagai kegiatan sesuai dengan tugas san wewenag sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (29 Agustus 1970 - 28 Oktober 1971)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Standar Akuntansi Keuangan

Edisi

Julid 1

ISBN/ISSN

979-8190-17-3

Deskripsi Fisik

20.16 hal.; 26 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

657.48 STA

Risalah sidang BPUPKI

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

959.803 IND r

Uji Kompetensi Jurnalis Televisi

Buku Uji Kompetensi Jurnalis Televisi yang disusun oleh IJTI ini, memiliki ciri khas media televisi yang tentu berbeda dibanding uji kompetensi untuk wartawan media cetak. Aspek teknologi, teknis, dan layar televisi memang berbeda dengan media cetak sehingga instrumen uji kompetensi yang dikembangkan di sini disesuaikan dengan kebutuhan jurnalis televisi. Ada empat kelompok yang dapat melakukan…

Pers penyiaran yang independen dan pluralis : pendapat hukum Dewan Pers atas …

Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk berdasar UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers sebagai bagian dari upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Fungsi-fungsi Dewan Pers adalah: Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalist…

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 1 - 54

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 8 Tahun 1984 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 36 Tahun 1984. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 3267 - 3280 (TR).

Dewan Pers periode 2013-2016

Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk berdasar UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers sebagai suatu bagian dari upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Dewan Pers sebagai badan independen, berupaya terus untuk menjalankan fungsi-fungsi publik yang diamanahlan Undang-Undang Pers. Menghadapi persoalan-persoalan pers di negeri ini, Buku ini terdiri…

Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

Berisi bahan tayang materi sosialisasi Empat Pilar MPR RI, antara lain Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta Ketatapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Buku Data dan Infografik: Pemilu Anggota DPR RI dan DPD RI 2014

Buku Data dan Infografik Pemilu DPR dan DPD RI 2014 ini berisi semua data dan informasi terkait penyelenggaraan Pemilu DPR dan DPD yang dikemas lewat grafis yang menarik dan memudahkan pembaca memahami pergerakan data dan informasi yang begitu dinamis. Data dan informasi yang tertoreh dalam buku ini menunjukkan bahwa Pemilu DPR dan DPD 2014 memang layak dikatakan sebagai pemilu terbesar sepanja…

Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Parlemen

Buku “Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Parlemen” ini mencoba memaparkan bagaimana transparansi dan akuntabilitas dari berbagai dimensi. Pertama, buku ini memaparkan kerangka hukum yang menjadi landasan transparansi dan akuntabilitas. Kerangka hukum tersebut tidak hanya yang bersifat nasional yaitu UUD 1945, UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta UU MD3 tetapi juga kerangka h…

Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI

Buku ini menguraikan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional baik jangka panjang, menengah, dan pendek atau tahunan. Peran APBN dalam Perekonomian, Struktur APBN, Siklus Pembahasan dan Penetapan APBN, Kelembagaan dan Tugas Badan Anggaran. Selain itu, untuk memudahkan dalam memahami buku ini juga diberikan definisi/pengertian dari masing-masing nomenklatur. Penyajian secara kronologis da…

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI

Buku “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI” memaparkan fungsi pengawasan DPR RI dari berbagai sisi yang disusun secara sistematis. Pertama, buku ini mengemukakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi pengawasan dan ruang lingkup pengawasan oleh DPR RI yang tidak hanya meliputi pelaksanaan undang-undang tetapi juga pelaksanaan keuangan negara serta kebijakan pemerintah. Bagian…