Seminar hukum jaminan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 214 hal. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.074 063 IND s

Sumber Daya Manusia dan Keuangan Sebagai Penggerak Utama Pembangunan Ekonomi …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 384 p. : il. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Reformasi Sistem Penganggaran: Konsep dan Implementasi 2005-2007

Project: Buku Tinjauan Pelaksanaan Reformasi Penganggaran 2005-2007

Sejarah Islam Satu interpretasi Baru

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

258 hlm. : il. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

297.9 SHA s

Beberapa Aspek Pembangunan nasional Dan Pembangunan Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv, 247 hlm. : il. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Jalur Baru Sesudah Runtuhnya Ekonomi Terpimpin: (The Leader, The Man and The …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

242 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

330.635 98 KAM j - 338.9JAL

Islam di Spanyol dan Sicily

1

Laporan Perekonomian Indonesia 2011: Ketahanan Perekonomian Indonesia di Teng…

Perekonomian Indonesia pada tahun 2011 menunjukkan daya tahan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, tercermin pada kinerja pertumbuhan yang bahkan lebih baik dan kestabilan makroekonomi yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,5%, angka tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir, disertai dengan pencapaian inflasi pada level yang rendah sebesar 3,79%. P…

Mencapai Ketinggian Dunia Akhirat

Edisi

-

ISBN/ISSN

983-62-0953-0

Deskripsi Fisik

vii,152 hlm. : il. ; 21.5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

297.5 ZAB m

Prinsip Non-Diskriminasi Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Dalam Pembentukan Pe…

Upaya pemenuhan hak ekosob telah dilakukan pemerintah Indonesia, dan diteguhkan dengan berbagai regulasi, baik internasional maupun nasional. Pemerintah (pusat dan daerah) berdasarkan Kovenan Ekosob menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memajukan, dan memenuhi hak ekosob. Di tingkat pemerintahan daerah yang pada era otonomi daerah menjadi penanggung jawab pengelola…

Cetak biru

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii,258p. ; 21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

604.25 MAH c

Dinamika Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara: Laporan Tahunan Mahkamah …

Buku laporan ini merupakan laporan tahunan kesembilan yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi selama lembaga ini berdiri. Di dalam Pasal 13 UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi memang terdapat ketentuan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai permohonan yang terdaftar, diperiksa dan diputus, serta laporan mengenai penge…

Standar Profesional Akuntan Publik

Edisi

Cetakan ke-1

ISBN/ISSN

979-691-041-1

Deskripsi Fisik

1 jil.; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

657.45 STA

Kicauan Senayan: Kumpulan Dialektika Demokrasi & Forum Legislasi 2013-2014

Buku ini merupakan bunga rampai kicauan senayan yang memotret berbagai peristiwa besar di DPR. Ide para tokoh yang mengupas tuntas berbagai isu-isu hangat disajikan dalam buku ini. Kumpulan diskusi- diskusi Dialektika Demokrasi dan Forum Legislasi 2013-2014 melambangkan ide-ide tentang gagasan dan praktik demokrasi serta isu-isu aktual.

Maklumat Dan Standar Pelayanan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan …

Buku Maklumat dan Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI) senantiasa berupaya dan berinovasi untuk memberikan layanan terbaik bagi DPR RI …

Standar Profesional Akuntan Publik

Edisi

Cetakan ke-1

ISBN/ISSN

979-8146-37-9

Deskripsi Fisik

xxiv, 866 hlm.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

657.61 STA

Akuntabilitas publik dan fungsi pengawasan DPRD

Buku tentang pengawasan ini kiranya dapat memberikan dasar yang memadai, tentang muatan fungsi pengawasan dan bagaimana pelaksanaannya. Berbagai masukan dan acuan yang disampaikan dalam buku ini juga memungkinkan DPRD untuk merumuskan peraturan daerah dan tata tertib tentang pengawasan. Sudah waktunya DPRD tidak hanya merumuskan pentingnya pengawasan terhadap kinerja berbagai kebijakan publik d…

Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Pe…

keputusan sekjen dpr ri ini berisi tentang penetapan nilai dan kelas jabatan di lingkungan sekretariat jenderal dpr ri.menetapkan perubahan nilai dan kelas jabatan di lingkungan setjen dpr ri

Prolegnas sebagai politik pembangunan hukum nasional: proceeding workshop dan…

Sejalan dengan amanat DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, maka Baleg DPR menginginkan bahwa untuk menata hukum nasional ke depan, hukum yang dibuat betul-betul merupakan derivasi dari Pancasila dan UUD 1945, punya visi jauh ke depan, dibuat secara terencana, sistematis, dan bertahap, yang dibuat secara integratif dengan berpijak pada Prolegnas.

Kajian, Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem…

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (selanjutnya disebut UU SKN) membangkitkan asa bagi Indonesia, seperti terciptanya iklim keolahragaan yang kondusif yang ditandai dengan tertatanya sistem organisasi keolahragaan secara rapi, tersedianya standar minimal sarana dan prasarana olahraga, semarak aktivitas olahraga dari segala lapisan masyarakat, serta tersedianya…