Himpunan Bahan Penataran : Latihan Tenaga Teknis Peneliti Hukum

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 533 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340 IND h

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Umum 2019

Informasi yang ada dalam buku himpunan ini antara lain berisi peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (permenpan) Nomor 26 Tahun 2017 tentang jabatan fungsional perisalah legislatif, serta peraturan pelaksanaan kedua permenpan tersebut yang teridir dari peraturan sekretaris jenderal (persekjen) dewan perwakilan rakyat republik indonesia yang mengatur mengenai pen…

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 No. 1 - 99

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 7 Tahun 1991 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 77 Tahun 1991. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 No. 3433 - 3464 (TR).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 1 - 91

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 11 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 63 Tahun 1990. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 3401 - 3432 (TR).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 1 - 50

Buku kesatu dan kedua berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 7 Tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 55 Tahun 1993. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. (TR).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 1 - 131

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 25 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 80 Tahun 1992. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 3465 - 3510 (TR).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 No. 1 - 55

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 6 Tahun 1988 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 29 Tahun 1988. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 No. 3366 - 3386 (TR).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 1 - 169

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 22 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 85 Tahun 2000. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 3922 - 4069 (TR).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 1 - 125

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 23 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 55 Tahun 2006. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 4595 - 4674 (TR).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 1 - 230

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 56 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 99 Tahun 1999. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 3800 - 3921 (TR).

Analisis dan evaluasi hukum tentang upaya mempertahankan eksistensi ketahanan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

181 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

338.9 IND a

Simposium aspek-aspek hukum perusahaan multinasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 282 hlm. : il. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

338.88 IND

3 Tahun Badan Keahlian Bekerja untuk DPR RI

Buku ini memuat hasil kerja Badan Keahlian yang menyangkut visi, misi dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan-kegiatan penguatan kelembagaan dan mekanisme kerjanya. Untuk itu, buku ini disajikan dengan sistematika pengelompokan kegiatan masing-masing Pusat dan satu kegiatan pada tingkat Badan Keahlian. Pola penyajian untuk masing-masing pusat dikelompokkan dalam sistematika yang s…

Tesaurus Bidang Hukum

Untuk mengantisipasi globalisasi informasi khususnya di bidang hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional menyusun Tesaurus Bidang Hukum. Penerbitan tesaurus ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan literatur tesaurus di bidang hukum. Di samping itu hasil penerbitan ini akan disebarluaskan kepada semua Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang tersebar di instansi pemerintah, pr…

Konvensi Internasional Untuk Perlindungan Semua Orang Dari Penghilangan Paksa

Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Desember 2006 melalui Resolusi Nomor A/RES/61/177. Konvensi ini ditetapkan untuk mencegah penghilangan paksa dan melawan segala bentuk impunitas atas kejahatan penghilangan paksa.

Kajian Akademik: Kajian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi…

Buku ini berisi hasil penelitian bersama antara Badan Pengkajian MPR dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Buku Kajian Akademik ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan pemahaman ketatanegaraan Indonesia baik dalam konteks masa kini ataupun masa yang akan datang.

Kajian Akademik: Kajian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi…

Buku ini berisi hasil penelitian bersama antara Badan Pengkajian MPR dengan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo. Buku Kajian Akademik ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan pemahaman ketatanegaraan Indonesia baik dalam konteks masa kini ataupun masa yang akan datang.

Selayang Pandang Gedung DPR RI

Buku ini berisi informasi tentang Gedung DPR/MPR RI, dari berbagai sisi sejarah, site plan dan nama-nama gedung yang ada di kompleks parlemen DPR/MPR RI. Termasuk di dalamnya gedung Sekretariat Jenderal DPR RI dan Mesjid Baiturrahman.

Pedoman Menangani Banjir

Buku ini merupakan penyempurnaan dari buku hasil Pertemuan Pembahasan mengenai Masalah Pengamanan terhadap Bencana Banjir yang telah diteliti, dibahas, serta disusun kembali. BUku ini dibuat sebagai pedoman kerja bagi petugas-petugas di lingkungan Direktorat Jenderal Pengairan, khususnya dalam menangani permasalahan pengamanan terhadap bencana banjir.

Sandipala 12

Sandipala merupakan Karya yang memau essay-essay kritik terhadap pemerintahan dan atau kebijakan yang juga berisi semangat progresif tentang pembangunan nasional yang diterbitkan sebulan sekali oleh Badan Intelijen Negara Republik Indonesia (BAKIN). Karya edisi 12 ini memuat topik diantaranya Demokrasi Pancasila dan Sistem Oposisi, Tata Ekonomi Internasional Baru, Hak Asasi Manusia dan Kasetara…