Perencanaan dan penganggaran Pro Rakyat Miskin (P3B) adalah proses perencanaan dan penganggaran yang memberikan prioritas pada penanggulangan kemiskinan. Sebuah anggaran dikatakan pro-rakyat miskin apabila anggaran yang dialokasikan dapat memberikan tambahan manfaat bagi masyarakat miskin.
Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat ini meruapkan kamus ekabahasa yang memuat kekayaan kosakata bahasa Indonesia. Kamus ini disususn secara komprehensif. Kamus edisi ini mengalami perkembangan, baik dari segi jumlah tema, perkembangan makna yang terlihat dalam penjelasan (definisi) lema dan urutan penysunan sublema.
Merupakan kajian tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari hukum adat,hukum pertanahan,hukum ketatanegaraan dan perspektif masa depan DIY. Secara khusus DIY tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta dan Pura Pakualaman, yang berkembang dan mempengaruhi tatanan hukum yang hidup di DIY. Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya dipengar…
Buku ini merupakan kajian dan analisis dari hasil pengumpulan data dan informasi tentang pelaksanaan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang telah dilaksanakan di empat daerah pemantauan yaitu Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemantau pelaksanaan UU Sisdiknas dilakukan secara empirik dengan menghimpun data dan …
RIA merupakan sebuah metode yang bertujuan untuk menilai secara sistematis pengaruh negatif dan positif regulasi yang sedang diusulkan ataupun yang sedang berjalan. RIA berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan, suatu metode yang secara sistematis dan konsisten mengkaji pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu regulasi dan mengkomunikasikan informasi kepada para pengambil keputusan.
buku 3
Buku ini disusun sebagai media komunikasi masyarakat dan dapat digunakan oleh siapa saja yang mempunyai kepedulian mendalam terhadap kegiatan Dewan Periode 1992 - 1997. Bagi Anggota Dewan, buku ini merupakan alat bantu untuk mengukur berhasil tidaknya pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya di bidang legislatif, penetapan anggaran dan pengawasan. Bagi masyarakat, buku ini berguna untuk mengan…
Buku saku ini berisikan pedoman kode etik bagi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangkaian upaya reformasi biokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya yang berkaitan dengan manajemen perubahan.