Laporan Pemanfaatan Keangotaan DPR RI : pada organisasi Internasional yang di…

Sesuai dengan keppres No. 64 tahun 1999, keanggotaan Indonesia pada organisasi Internasional diamanatkan untuk memperoleh manfaat yang maskomal bagi kepentingan nasional, didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan efisiensi pegunaan anggaran dan kamampuan keuangan negara. keanggotaan indoesia pada organisasi internasional diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu an…

Kamus Kompetensi Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlia…

Penyusunan Kamus Kompetensi Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengembangan karier berdasarkan kompetensi dengan memahami pengertian, penjelasan, dan batasan Kompetensi Jabatan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pengembangan kompetensi d…

Temuan BPK Terhadap Dana Alokasi Khusus ( DAK) Bidang Pendidikan Semester 1 t…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

370 SET t

Analisa Beban Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dew…

dalam menjalankan program reformasi birokrasi khususnya area penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur agar penataan dan perencanaan pegawai di lingkungan sekretariat jenderal dan badan keahlian dewan perwakilan rakyat republik indonesia (setjen dan BK DPR RI) sesuai dengan proporsional makan perlu dilakukan penghitungan beban kerja masing masing jabatan di lingkungan setjen dan BK…

Analisis dan evaluasi pemantauan pelaksananaan Undang-undang nomor 33 tahun 2…

Dari hasil analisis dan evaluasi ditemukan bahwa masih terdapat permasalahan dalam substansi UU Perimbangan Keuangan dan implementasinya. Secara substansi terdapat banyak ketentuan pasal yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hal ini ditujukan agar ketentuan dalam UU Perimbangan Keuangan dapat memenuhi ketentuan yang ada dalam UU PPP dan tujuan pembent…

Anggaran Pendidikan dalam APBN

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-71845-0-3

Deskripsi Fisik

xvii, 154 hal.: il.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

353.8 BIR a - 370 BIR a

Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Pe…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

52 hlm.: il.; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

351.1 SEK

Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI …

Buku ini merupakan kumpulan SOP unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah disetujui pada tahun 2012 dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 225/SEKJEN/2013 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2016

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xix, 68 hlm. : il. ; 27 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

328 LAP

Mudah Memahami Laporan Keuangan

Laporan keuangan bagi eksekutif nonkeuangan ibarat bahasa asing. Apalagi, semakin tinggi posisi mereka, semakin sering mereka berhubungan dengan laporan keuangan. Oleh karena itu, memahami laporan keuangan adalah suatu kebutuhan untuk memudahkan eksekutif berkomunikasi dalam bahasa keuangan dengan fasih. Selain itu eksekutif harus memahami bisnisnya untuk mendapatkan pemahaman yang mengagumkan.

Modul perancangan undang-undang

Fungsi legislasi DPR yang kuat adalah salah satu bagian penting dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang kredibel dan berwibawa. Modul pedoman perancangan undang-undang ini terdiri dari tiga bagian yaitu: penelitian substansi rancangan undang-undang, penyusunan naskah akademik dan penyusunan rancangan undang-undang.

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : 2004

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

328.598 IND p - 348.598 IND p

Asean : Selayang Pandang

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

241 hal. : il.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

959.8 IND - 959.8 IND a

Manajemen sumber daya manusia

Buku ini berfokus pada topik-topik manajemen SDM esensial seperti analisis pekerjaan, pengujian, kompensasi dan penilaian. Sementara SDM strategis dan kartu nilain SDM merupakan tema terintegrasi dari buku ini. Menyajikan pula konsep-konsep yang lengkap, review yang komprehensif dari konsep dan teknik manajemen personalia yang mudah dibaca dan diahami.

Manual pedoman perancangan undang-undang

Buku manual ini diperuntukkan bagi para perancang undang-undang dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari, yaitu membantu Dewan, baik dalam penyiapan naskah rancangan undang-undang bersama naskah akademiknya, juga pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan DPR bersama pemerintah. Buku manual ini memiliki nilai strategis, karena salah satu hasil reformasi di bidang politik dan hukum ad…

Reinventing bumd badan usaha milik daerah

2 eks

Akankah Indonesia tenggelam akibat pemanasan global?

Buku ini mengulas berbagai isu aktual pemanasan global. Harus diakui bahwa penyebab utama terjadinya pemanasan global adalah pola konsumsi dan gaya hidup manusia sendiri. Oleh karenanya, buku ini penting dalam menggugah kesadaran masyarakat untuk mempertimbangkan keberlangsungan lingkungan di masa yang akan datang dalam setiap aktivitas kehidupan sehari-hari.

Laporan Pengawasan Pelaksanaan Tanggap Darurat Januari s.d. Agustus 2005

Edisi

-

ISBN/ISSN

979 - 25 - 2790 - 7

Deskripsi Fisik

xix, 173 p. ; ill. ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

959.81 LAP

Seratus Tahun Haji Agus Salim

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

484 hlm.; ilus.; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

923.2 PAN s

Untaian pemikiran otonomi daerah : memandu otonomi daerah menjaga kesatuan ba…

Buku ini menampilkan dua konsep otonomi sebagai wujud mendekatkan fungsi pemerintahan dan manfaat pembangunan kepada masyarakat serta faktualisasi kesatuan bangsa sebagai akad bangsa Indonesia untuk bersatu dan bersama membangun negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.