Pada era millennium ditandai dengan adanya perkembangan teknologi disruptive yang meliputi perkembangan media sosial, perkembangan kecerdasan buatan, teknologi informasi dan telekomunikasi, serta teknologi pendukung lainnya mengubah perilaku, sikap dan tindakan manusia yang kemudian menjadi ciri khusus kepemimpinan masa ini. Kepemimpinan di era millennium tidak terlepas dari teori-teori dan tip…
Buku ini memberi gambaran tentang manfaat dan progresivitas program BUMDes yang dicanangkan pemerintah dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes sebagai program andalan pemerintah dalam menstimulus dan meningkatkan kemandirian perekonomian desa. Karena itu buku ini penting untuk dibaca oleh siapa saja yang ingin mempelajari BUMDes.
Bagian pertama dalam buku ini membahas secara intens tentang hukum pidana materiil dari asas, teori hukum pidana dalam konteks normatif, teoritisdan perbandingan hukum, Bagian kedua, membahas hukum pidana khusus tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana adat, Bagian ketiga, mengkaji tentang hukum pidana formal, kebijakan dan sistem peradilan pidana dalam perspektif ius constitutum maupun …
Secara umum buku ini menjelaskan permasalahan yang dihadapi para nelayan. Di bagian awal dibahas tentang perilaku ekonomi masyarakat wilayah pantai, krisis ekonomi dan reposisi sekitar kelautan; kemiskinan dan ketidakberdayaan nelayan; dan masalah pembagian hasil tangkapan. Kemudian, pembahasan dilanjutkan dengan alternatif penyelesaian masalah, di antaranya analisis ekonomi usaha nelayan dan s…
Buku ini berisi metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dilengkapi pula dengan contoh-contoh desain penelitian yang cukup jelas. Perdebatan di kalangan ilmuwan sosial tentang kuantitatif dan kualitatif dijembatani oleh penulis dengan melakukan pendekatan gabungan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif.
Pengadilan hubungan industrial sebagai sebuah spesifikasi dari peradilan umum maka polarisasi penanganan perkara perselisihan hubungan industrial memerlukan aspek dan dimensi yang bersifat khusus pula sehingga memerlukan sebuah pendalaman dalam menangani pola-pola penyelesaian perkara persellisihan hubungan industrial yang bersifat krusial dan menimbulkan banyak problematika.
Pada satu sisi, putusan hakim merupakan dimensi paling menentukan dalam proses perkara perdata. Akan tetapi, di sisi lainnya banyak menimbulkan problematika karena putusan hakim yang dibuat tidak mengindahkan aspek normatif lazimnya menimbulkan permasalahan tersendiri ketika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
Adapun pembahsan dari buku ini mencakup, kajian teoritis asas pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi dalam konteks negara hukum, tinjauan umum atas konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti koruspsi.
Kritik terhadap kebijakan pembangunan yang masih dilakukan dengan pendekatan top down, seremonial, formalitas, merupakan bentuk apresiasi kekecewaan masyarakat desa terhadap manajemen pembangunan masyarakat desa. Untuk itu dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa diperlukan reorientasi pendekatan kebijakan pembangunan.
Buku ini membahas sistem perencanaan dan pengendalian manajemen dengan titik berat pada aspek perencanaan. total business planning dengan menggunakan contemporary planning tools – Balaned scorecard dan activity-based budgeting- diuraikan secara rinci di bab 20 sampai dengan bab 26.
Kompilasi hukum perdata dalam dimensi kini, masa mendatang dan aspek hukum perdata dalam spesifikasi umum dan khusus di satu sisi dan ilmu hukum perdata yang ditelaah dalam buku ini, bersifat relatif lengkap. Juga dibahas ketentuan hukum acara perdatanya, perkembagngan pengadilan perkara perdata niaga mulai kalangan mahasiswa, masyarakat, ilmuan hukum, para teoritis, praktisi, para legalisi dap…
Dalam buku ini penulis mencoba memperkaya khazanah kepustakaan hukum acara pidana melalui buku ini. Dalam buku ini penulis berusaha agar adanya keseimbangan persepsi, teoritik dan praktik.
Kritik terhadap kebijakan pembangunan yang masih dilakukan dengan pendekatan top down, seremonial, formalitas, merupakan bentuk apresiasi kekecewaan masyarakat desa terhadap manajemen pembangunan masyarakat desa. Untuk itu, dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa diperlukan reorientasi pendekatan kebijakan pembangunan yang lebih berpijak pada kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan tuntut…