Penyusunan aplikasi pengukuran kinerja di Inspektorat II bertujuan untuk mengukur realiasi Anggaran dalam menghasilkan output/outcome, dapat mendorong peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
Penambahan menu di Sidiklat (Sistem Informasi Diklat) dengan tujuan mengakomodir seluruh proses kegiatan monitoring dan evaluasi peserta tugas belajar. Penambahan menu untuk menampilkan data-data terkait peserta tugas belajar dan penambahan menu coaching dan counceling dapat mengoptimalkan proses monitorin dan evaluasi peserta tugas belajar. Rencana kebutuhan diperlukan menu-menu seperti data …
Optimalisasi program partisipasi masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) memberikan ruang bagi masyarakayt untuk dapat berpartisipasi langsung dalam perancangan undang-undang melalui penyampaian aspirasi terkait Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, serta meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja dari Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.
Aktualisasi pembuatan laporan engagement siaran langsung Youtube TVR Parlemen diharapkan bisa menjadi salah satu bentuk penerapan nilai akuntabel dan Kompeten dari TVR Parlemen sebagai media yang menyiarkan kegiatan dan informasi mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Hal ini juga terkait dengan teori Smart ASN, dimana diharapkan laporan berbasis data dari media sosial ini bisa menjadi acu…
Penyusunan Aplikasi Peta Risiko Pada Area Pengawasan Inspektorat II bertujuan untuk menciptakan aplikasi peta risiiko yang sistematis, tercapainya audit yang berbasis risiko, meningkatkanb level Internal Audit Capability Model (IACM) dan memberi manfaat untuk memudahkan koordinasi antara Inspektorat II dengan audit dalam pelaksanaan kegiatan
Pada tahap rancangan ini, penulis merumuskan permasalahan yang ada di unit kerja Perbendaharaan Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI. Saat ini peserta bekerja di unit Perbendaharaan Belanja Dewan sebagai Verifikator Data Laporan Keuangan. Salah satu tugas dari Verifikator Data Laporan Keuangan yaitu Verifikasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan Anggota DPD RI (Reses). Doku…
Financial Programming Policy (FPP) adalah sebuah kerangka analisis yang memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian terkini, proyeksi arah kinerja perekenomian, dan identifikasi mengenai kebijakan ekonomi apa saja yang akan mempengaruhi kinerja perekonomian selama 1 tahun terakhir. Penyusunan konsep economic outlook 2020 ini akan meningkatkan kualitas analisis buku PADEM (Prediksi Asumsi …
Dalam menghadapi tantangan dalam pengelolaan tata persuratan, pada kantor Perwakilan DPD RI Provinsi NTB beranjak dari latar belakang bahwa tugas dan fungsi Jabatan yang saat ini diemban mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata persuratan, arsip dan dokumentasi, pengelolaan urusan perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan dan pengamanan, hal ini menjadi factor utama dalam permasalahan …
Sosialisasi penggunaan fitur baru pada aplikasi SiPenjagaRB merupakan tahap akhir dari tahapan kegiatan jangka pendek untuk aksi perubahan. Sosialisasi diikuti oleh pejabat atau staf di bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Dalam tahap ini Project Leader menjelaskan mengenai manfaat dari penggunaan aplikasi ini, yaitu mempermudah dan mempercepat dalam pengisian Lem…