Ringkasan & Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 Atas Lap…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 55 hlm. : il. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.43 RIN

Ringkasan & Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 Atas Lap…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 30 hlm. : il. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.43 RIN

Ringkasan & Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 Atas Lap…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 65 hl,. : il. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.43 RIN

Ringkasan & Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 Atas Lap…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 28 hlm. : il. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.43 RIN

Ringkasan & Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 Atas Lap…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 18 hl. : il. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.43 RIN

Ringkasan & Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 Atas Lap…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 54 hlm. : il. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352,43 RIN

Ringkasan & Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 Atas Lap…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 40 hlm. : il. 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.43 RIN

Ringkasan & Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 Atas Lap…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 44 cm. : il. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.43 RIN

Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak

Restorative justice merupakan cara lain dari peradilan pidana yang mengedepankan pendekatan humanisme pelaku disatu sisi, dan korban serta masyarakat di sisi lain sebagai perwujudan untuk mencari serta kembali kepada pola hubungan baik. Proses ini dilakukan melalui deskresi (kebijakan) dan diversi yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke proses non formal melalui musyawarah. Kejahatan a…

Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Investasi Di Daerah

Untuk mengetahui secara mendalam berbagai peraturan investasi di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, pada tahun anggaran 2013 mengadakan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan tentang investasi di daerah. Review dan harmonisasi pengaturan hukum investasi yang berlaku, akan dapat mengurangi faktor penghambat dari sisi pengaturan hukumnya sendiri, sehingga dalam sistem…

Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi

Penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris yang dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara. Masalah yang diteliti adalah aspek hukum pemberian remisi kepada narapidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pemidanaan yang dianut Indonesia saat ini adalah gabungan antara teori klasik dan modern, dan dalam prosedur pemberian remisi menimbulkan masalah baru,…

Reformasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Buku ini mengungkapkan berbagai latar belakang dan permasalahan yang dihadapi oleh DPR RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam bentuk identifikasi masalah dan faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, dalam bidang legislasi serta pengawasan dan penetapan anggaran. Buku ini juga mengemukakan berbagai solusi dan rekomendasi yang dapat ditempuh untuk mengatasi berbagai masa…

Bunga Rampai Pembangunan Ekonomi

Buku ini mengupas perkembangan pembangunan ekonomi, yang dapat dijadikan referensi para pemangku kebijakan dalam mengoptimalkan dan memperkuat fondasi perekonomian Indonesia. Bagian pertama buku menarasikan capaian pertumbuhan ekonomi berkualitas. Bagian kedua mencoba menjelaskan perkembangan kemiskinan di Indonesia. Bagian ketiga mengurai potensi kelautan Indonesia dan tantangan yang dihadapi …

Anggaran Kesehatan dalam APBN

Mulai tahun 2016, DPR bersama pemerintah telah sepakat untuk memenuhi mandat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mengamanatkan pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara. Hal ini tercermin dari alokasi anggaran kesehatan dalam APBN Tahun 2016 yang meningkat cukup signifikan. Peningkatan alokasi anggaran kesehatan ini tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan d…

Prediksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN TA.2017

Prediksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2016 untuk RAPBN TA.2017 seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga SPN 3 bulan, harga minyak mentah, lifting minyak bumi, dan lifting gas bumi. Prediksi ini disusun oleh Tim Penyusun Asumsi Dasar Ekonomi Makro dari Pusat Kajian Anggaran Negara Badan Keahlian DPR RI.

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 Jilid III

Buku himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 ini untuk memenuhi kebutuhan akan informasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, sekaligus dapat dijadikan referensi hukum dan pedoman dalam pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 Jilid II

Buku himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 ini untuk memenuhi kebutuhan akan informasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, sekaligus dapat dijadikan referensi hukum dan pedoman dalam pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 Jilid I

Buku himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 ini untuk memenuhi kebutuhan akan informasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, sekaligus dapat dijadikan referensi hukum dan pedoman dalam pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Optimalisasi peran kehumasan untuk meningkatkan wibawa Mahkamah Agung

Humas Mahkamah Agung masih belum memiliki otoritas dan kewenangan yang proporsional dalam segi menjalankan fungsi manajemen informasi dan koordinasi komunikasi internal dan eksternal maupun dalam hal budget serta inisiasi program yang ideal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa eksistensi kehumasan di Mahkamah Agung;menganalisa upaya optimalisasi peran kehu…

Urgensi pengaturan (lus constituendum) eksekutabilitas putusan TUN yang telah…

Penelitian ini mengulas kajian yuridis Peradilan tata usaha negara, memberikan gambaran dari aspek filosofis, dan sejarah hukum mengenai eksekusi putusan peradilan tata usaha negara. Pengaturan mengenai eksekutabilitas putusan dan/atau penetapan peradilan tata usaha negara masih sangat urgen, namun tidak perlu diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah. Pada saat ini RUU tentang tindak pidana…