Kajian Vol. 13 No 3 September 2008

Jurnal Kajian edisi September 2008 berisi 6 tulisan yang terdiri dari 5 tulisan merupakan hasil penelitian lapangan dan satu tulisan merupakan sebuah kajian. Tulisan-tulisan tersebut merupakan analisis dari perspektif hukum, politik, hubungan internasional, kesejahteraan sokial, dan kebijakan publik.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Provinsi Bali

Buku ini menyajikan sebuah naskah akademik yang substansinya menitikberatkan pada kekhususan Bali di bidang adat dan budaya sehingga diharapkan nantinya dapat dijadikan dasar pemikiran yang logis bagi legitimasi status Bali sebagai daerah yang berotonomi khusus. Dengan demikian wacana Otsus Bali tidak sekedar ada dalam tataran ilusi namun benar-benar dirasakan secara efektif dan nyata manfaatny…

Himpunan Peraturan Kepariwisataan Buku II

Penyusunan Buku Himpunan Peraturan Kepariwisataan ini merupakan kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Bali dalam tahun anggaran 2009 dalam upaya mempermudah pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan bagi semua pemangku kepentingan pariwisata. Buku ini disusun berdasarkan Dokumen Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pariwisata Provinsi Bal…

Himpunan Peraturan Kepariwisataan Buku I

Penyusunan Buku Himpunan Peraturan Kepariwisataan ini merupakan kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Bali dalam tahun anggaran 2009 dalam upaya mempermudah pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan bagi semua pemangku kepentingan pariwisata. Buku ini disusun berdasarkan Dokumen Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pariwisata Provinsi Bal…

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Pera…

Buku ini berisi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Kajian : Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijaka…

Jurnal Kajian: Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Volume 16 Nomor 1 Maret 2011 memuat : Peran Panwas dalam Proses Penetapan Pasangan Calon Pemilukada Gubernur Provinsi Bengkulu oleh: Prayudi Degradasi Lingkungan dan Pemanasan Global dan Relevansinya dengan Masalah Keamanan oleh: Poltak Partogi Nainggolan Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Tata…

Kisah Pancasila

"Saudara-saudara! Dasar-dasar Negara telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai Panca Indra. Apa lagi yang lima bilangannya? Pandawa pun lima orangnya. Sekaran…

Kajian : Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijaka…

Jurnal Kajian: Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Volume 16 Nomor 1 Maret 2011 memuat : The 2004 Indonesian Elections: How the System Works and What the Parties Stand For (A Report on Political Parties) By: Stephen Sherlock Peran Media Massa dalam Kampanye Pemilu 2004 Oleh: Hastati Perimbangan Kekuatan dan Proses Damai di Timur Tengah Pascapenduduk…

Fahmi Idris Aktivis Tiga Zaman

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-442-409-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

920 TIM f

Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kese…

Dokumen ini merupakan kajian komprehensif yang disusun oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2019, yang bertujuan mengevaluasi efektivitas dan kesesuaian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kajian dilakukan dengan pendekatan analisis substansi hukum, struktur kelembagaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pendanaan, serta budaya hukum. Has…

Bunga Rampai Isu-Isu Strategis APBN

Buku ini mengupas beberapa isu-isu strategis terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dapat dijadikan referensi para perumus kebijakan dalam mengoptimalkan dan memperkuat peran APBN dalam proses proses pembangunan di Indonesia. Bagian pertama buku mengurai PNBP SDA sebagai alternatif penerimaan yang cukup membantu dalam menutupi kontribusi pajak yang kian kurang optimal. Bagi…

Kajian,Analisis,dan Evaluasi UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Kajian,Analisis , dan Evaluasi UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Be…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 PUS k

Kajian,Analisis dan Evaluasi UU No.40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosia…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 PUS k

Kajian,Analisis, dan Evaluasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Kajian, analisis dan evaluasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perli…

Kajian hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang ini diurai dengan analisis deskriptif kualitatif yang didukung berbagai data dan informasi, baik primer maupun data sekunder yang dihinpun dalam data kuantitatif dan data kualitatif. Dari hasil pengumpulan data dan informasi, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang BK DPR RI menemukan permasalahan utama dan mendasar terkait dengan pelaksanaan…

Kajian dan Analisis Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 …

Kajian dan analisis ini merupakan ahsil dari pemantauan pelaksaan UU no. 41 thn. 1999 yentang kehutanan di tiga daerah tersebut. Kami menyadari kajian dan analisa hasil pemantauan ini tentu belum memuat keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan UU.

Analisis dan evaluasi pemantauan pelaksananaan Undang-undang nomor 33 tahun 2…

Dari hasil analisis dan evaluasi ditemukan bahwa masih terdapat permasalahan dalam substansi UU Perimbangan Keuangan dan implementasinya. Secara substansi terdapat banyak ketentuan pasal yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hal ini ditujukan agar ketentuan dalam UU Perimbangan Keuangan dapat memenuhi ketentuan yang ada dalam UU PPP dan tujuan pembent…

Sepintas Atas Kajian Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pad…

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan kesadaran hukum dari semua warga negara, baik yang berada di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi,, kesetaraan dan kewajaran, atau biasa disebut sebagai Good Government. Good Government ini wajib diwujudkan oleh semua Kementerian/Lembaga maupu…

Struktur Bahasa Orang Laut

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

4X1.2 IND S