Kajian : Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijaka…

Jurnal Kajian: Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Volume 16 Nomor 1 Maret 2011 memuat : Peran Panwas dalam Proses Penetapan Pasangan Calon Pemilukada Gubernur Provinsi Bengkulu oleh: Prayudi Degradasi Lingkungan dan Pemanasan Global dan Relevansinya dengan Masalah Keamanan oleh: Poltak Partogi Nainggolan Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Tata…

Mengawal Visi Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ; Mewu…

Buku ini membahas pengawalan visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin melalui reformasi birokrasi, menekankan percepatan pelayanan publik, peningkatan daya saing global, dan profesionalisme aparatur negara.

Mengawal Visi Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ; Mewu…

Buku ini mengulas pengawalan visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin melalui reformasi birokrasi, dengan penekanan pada aparatur yang kapabel, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Satu dasawarsa wajah OJK

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv, 131 hal.; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

050 SAT

Mengawal Visi Misi Presiden Jokowi ; Jadikan Birokrasi Yang Melayani dan Berk…

Buku ini membahas upaya mengawal visi dan misi Presiden Joko Widodo melalui reformasi birokrasi, menekankan pembangunan aparatur yang profesional, melayani, dan berstandar kelas dunia dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kajian : Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijaka…

Jurnal Kajian: Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Volume 16 Nomor 1 Maret 2011 memuat : The 2004 Indonesian Elections: How the System Works and What the Parties Stand For (A Report on Political Parties) By: Stephen Sherlock Peran Media Massa dalam Kampanye Pemilu 2004 Oleh: Hastati Perimbangan Kekuatan dan Proses Damai di Timur Tengah Pascapenduduk…

Menjawab Tanya Jabatan Fungsional : Panduan Memahami Peraturan Menteri Penday…

Buku Menjawab Tanya Jabatan Fungsional: Panduan Memahami Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional disusun sebagai panduan praktis untuk memahami kebijakan jabatan fungsional dalam sistem manajemen aparatur sipil negara. Buku ini menguraikan ketentuan pokok, prinsip, dan mekanisme pengelolaan jabatan fungsional sebagaim…

Reformasi Pengelolaan Kas di Indonesia : Dari Administrasi Kas Menuju Pengelo…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxviii, 223 hal.; 23cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

336.598 REF

Fahmi Idris Aktivis Tiga Zaman

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-442-409-9

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

920 TIM f

Bunga Rampai Isu-Isu Strategis APBN

Buku ini mengupas beberapa isu-isu strategis terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dapat dijadikan referensi para perumus kebijakan dalam mengoptimalkan dan memperkuat peran APBN dalam proses proses pembangunan di Indonesia. Bagian pertama buku mengurai PNBP SDA sebagai alternatif penerimaan yang cukup membantu dalam menutupi kontribusi pajak yang kian kurang optimal. Bagi…

Kajian,Analisis,dan Evaluasi UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Kajian,Analisis , dan Evaluasi UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Be…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 PUS k

Kajian,Analisis dan Evaluasi UU No.40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosia…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 PUS k

Kajian,Analisis, dan Evaluasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Laporan Tahunan 2010 dan 2011

Laporan tahunan BAKN berisi pertanggungjawaban BAKN kepada publik dan merupakan dokumentasi perjalanan BAKN selama dua tahun, yaitu sejak pertama kali berdiri sampai dengan bulan november 2011.Dalam laporan ini akan disajikan kinerja BAKN dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mewujudkan visi dan misi DPR RI.

Laporan Hasil Penelaahan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan…

BAKN DPR RI menyimpulkan bahwa program pengadaan alusista bersumber pinjaman luar negeri yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan pembiayaan belum sepenuhnya efisien dan efektif mendukung tercapainya sasaran pengadaan barang/jasa militer yang secara optimal memenuhi asas tepat jenis, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sumber dengan harga yang paling menguntungkan N…

Kajian, analisis dan evaluasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perli…

Kajian hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang ini diurai dengan analisis deskriptif kualitatif yang didukung berbagai data dan informasi, baik primer maupun data sekunder yang dihinpun dalam data kuantitatif dan data kualitatif. Dari hasil pengumpulan data dan informasi, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang BK DPR RI menemukan permasalahan utama dan mendasar terkait dengan pelaksanaan…

Kajian dan Analisis Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 …

Kajian dan analisis ini merupakan ahsil dari pemantauan pelaksaan UU no. 41 thn. 1999 yentang kehutanan di tiga daerah tersebut. Kami menyadari kajian dan analisa hasil pemantauan ini tentu belum memuat keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan UU.

Analisis dan evaluasi pemantauan pelaksananaan Undang-undang nomor 33 tahun 2…

Dari hasil analisis dan evaluasi ditemukan bahwa masih terdapat permasalahan dalam substansi UU Perimbangan Keuangan dan implementasinya. Secara substansi terdapat banyak ketentuan pasal yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hal ini ditujukan agar ketentuan dalam UU Perimbangan Keuangan dapat memenuhi ketentuan yang ada dalam UU PPP dan tujuan pembent…

Sepintas Atas Kajian Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pad…

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan kesadaran hukum dari semua warga negara, baik yang berada di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi,, kesetaraan dan kewajaran, atau biasa disebut sebagai Good Government. Good Government ini wajib diwujudkan oleh semua Kementerian/Lembaga maupu…