Buku ini mengupas perkembangan pembangunan ekonomi, yang dapat dijadikan referensi para pemangku kebijakan dalam mengoptimalkan dan memperkuat fondasi perekonomian Indonesia. Bagian pertama buku menarasikan capaian pertumbuhan ekonomi berkualitas. Bagian kedua mencoba menjelaskan perkembangan kemiskinan di Indonesia. Bagian ketiga mengurai potensi kelautan Indonesia dan tantangan yang dihadapi …
Tujuan disusunnya pedoman ini adalah untuk memastikan Tenaga Ahli dan Asisten Anggota bekerja sesuai dengan tugas dan menjalankan mekanisme kerja yang telah ditetapkan dalam Pedoman tersebut. Dengan disusunnya Pedoman ini, sebagai dasar acuan para Tenaga Ahli Anggota DPR, Alat Kelengkapan DPR, dan Fraksi serta Asisten Anggota DPR dalam menjalankan tugasnya dengan baik sehingga dapat menjadi pen…
Pedoman umum pengelolaan perpustakaan ini merupakan panduan sistem dan mekanisme pengelolaan yang meliputi mekanisme pengadaan dan pengolahan data serta pelayanan perpustakaan sebagai media informasi dan sosialisasi kinerja DPR RI sebagai lembaga perundang-undangan kepada masyarakat
UU Ketenagalistrikan merupakan undnag-undang yang strategis karena listrik merupakan sumber energi yang sangat dibutuhkan pada era modern, yang ditandai dengan kecepatan informasi, kemudahan akses, dan kesederhanaan peralatan penunjang kehidupan yang dapat digunakan apabila tersambung ke listrik. Terdapat 4 perkara yang dapat dikaji untuk melihat konstitusionalitas undang-undang tersebut, yaitu…
Buku ini menganalisis dan mengevaluasi Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terdapat 3 permohonan pengujian UU Kesehatan terhadap UUD Tahun 1945 yang menurut pemohon secara umum telah merugikan/melanggar hak konstitusional untuk mendapat perlindungan, kepastian hukum yang adil, jaminan hak asasi, hak untuk hidup sejahtera, dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasal-pasal…
Buku ini menganalisis dan mengevaluasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2009 tentang Ketenagakerjaan. Terdapat 10 perkara yang diajukan untuk diuji materiil dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal yang diajukan antara lain: 1. Pasal 119,pasal 120,pasal 121,pasal 158 jo. Pasal 170, pasal 137, pasal 138 ayat (1), pasal 186,pasal 140-141,pasal 76, pasal 106 dan 110, pasal 108 UU Ketenagake…
Dalam rangka memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dibentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan yang berkaitan terhadapmarrtabat manusia, asas manfaat yang merupakan asas bersifat operasional yang …
Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini disusun sebagai salah satu kegiatan program Quick Wins untuk membenahi sistem kerja dalam rangka efektivitas dan efisiensi. Program Quick Wins pada Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan sebuah momentum awal bagi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI untu…
Buku ini berisi informasi tentang Gedung DPR/MPR RI, dari berbagai sisi sejarah, site plan dan nama-nama gedung yang ada di kompleks parlemen DPR/MPR RI. Termasuk di dalamnya gedung Sekretariat Jenderal DPR RI dan Mesjid Baiturrahman.
Buku ini berisi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
Jurnal Kajian: Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Volume 16 Nomor 1 Maret 2011 memuat : Peran Panwas dalam Proses Penetapan Pasangan Calon Pemilukada Gubernur Provinsi Bengkulu oleh: Prayudi Degradasi Lingkungan dan Pemanasan Global dan Relevansinya dengan Masalah Keamanan oleh: Poltak Partogi Nainggolan Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Tata…
Buku ini berisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Tahun 2018 adalah kumpulan regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia pada tahun tersebut, mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan seperti K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan pedoman bagi jabatan fungsiona. Regulasi ini menjadi pedoman hukum untuk menjamin perlindungan pekerja dan standar lingkungan kerja yan…
Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Tahun 2018 adalah kumpulan regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia pada tahun tersebut, mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan seperti K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan pedoman bagi jabatan fungsiona. Regulasi ini menjadi pedoman hukum untuk menjamin perlindungan pekerja dan standar lingkungan kerja yan…
Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Tahun 2018 adalah kumpulan regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia pada tahun tersebut, mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan seperti K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan pedoman bagi jabatan fungsiona. Regulasi ini menjadi pedoman hukum untuk menjamin perlindungan pekerja dan standar lingkungan kerja yan…
Jurnal Kajian: Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Volume 16 Nomor 1 Maret 2011 memuat : The 2004 Indonesian Elections: How the System Works and What the Parties Stand For (A Report on Political Parties) By: Stephen Sherlock Peran Media Massa dalam Kampanye Pemilu 2004 Oleh: Hastati Perimbangan Kekuatan dan Proses Damai di Timur Tengah Pascapenduduk…
Buku ini mengupas beberapa isu-isu strategis terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dapat dijadikan referensi para perumus kebijakan dalam mengoptimalkan dan memperkuat peran APBN dalam proses proses pembangunan di Indonesia. Bagian pertama buku mengurai PNBP SDA sebagai alternatif penerimaan yang cukup membantu dalam menutupi kontribusi pajak yang kian kurang optimal. Bagi…
Sesuai dengan keppres No. 64 tahun 1999, keanggotaan Indonesia pada organisasi Internasional diamanatkan untuk memperoleh manfaat yang maskomal bagi kepentingan nasional, didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan efisiensi pegunaan anggaran dan kamampuan keuangan negara. keanggotaan indoesia pada organisasi internasional diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu an…