Dari hasil analisis dan evaluasi ditemukan bahwa masih terdapat permasalahan dalam substansi UU Perimbangan Keuangan dan implementasinya. Secara substansi terdapat banyak ketentuan pasal yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hal ini ditujukan agar ketentuan dalam UU Perimbangan Keuangan dapat memenuhi ketentuan yang ada dalam UU PPP dan tujuan pembent…
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan kesadaran hukum dari semua warga negara, baik yang berada di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi,, kesetaraan dan kewajaran, atau biasa disebut sebagai Good Government. Good Government ini wajib diwujudkan oleh semua Kementerian/Lembaga maupu…
Buku ini menceritakan tentang upacara di Nusa Tenggara Timur yang merupakan hasil penelitian dan masih merupakan tahap pencatatan.
Project: Buku Tinjauan Pelaksanaan Reformasi Penganggaran 2005-2007
Buku ini membahas hampir semua lembaga yang terkait dengan sistem hukum di Amerika Serika. Meliputi: sejarah dan organisasi sistem Yudisial Federal, Negara bagian, yurisdiksi dan batas-batas pembuatan kebijakan, kuasa hukum, pihak-pihak yang bersengketa, dan kepentingan kelompok dalam proses yudisial, proses peradilan pidana, perdata, hakim-hakim federal, implementasi dan dampak dari kebijakan…
Seri buku-buku S & T ini yang sudah mencapai seri ke-4 dan mengandung karangan-karangan pendek hasil pemikiran ahli-ahli dan para cendekiawan yang pernah diterbitkan dalam majalah dan surat kabar/harian terkemuka, sangat menarik bukan saja karena benar-benar mengulas permasalahan masyarakat kita, juga secara lintas disiplin.
Buku ini disusun dikarenakan adanya gugatan terhadap Parlemen (DPR RI) yang tidak pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, mulai dari Pemerintahan Orde Lama sampai dengan Pemerintahan Orde Baru. Hal ini merupakan fenomena baru dan merupakan sejarah perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia
Buku ini menganalisis dan mengevaluasi mengenai UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjabarkan secara jelas mengenai kewenangan MK, menguraikan secara jelas akibat hukum dari putusan MK, dan menjabarkan secara jelas dan berdasar mengenai sikap apa yang har…
Buku ini menganalisis dan mengevaluasi Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum akibat dari pasal, memperjelas norma UU yang dinyatakan MK, dan mengharmonisasi pengaturan. manfaat dari penulisan ini adalah sebagai data pendukung penyusunan naskah akdemis dan memberi masukan kepada DPR RI dan sebagai bahan untuk menetapkan…
Buku ini menganalisis dan mengevaluasi Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi akibat hukum yang timbul sebagai permohonan pengujuan sebagian pasal, dan mengetahui gambaran mengenai implikasi hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. …
Buku ini menganalisis dan mengevaluasi Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 tahun 1989 Tentang Perbankan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi akibat hukum yang timbul sebagai permohonan pengujuan sebagian pasal, dan mengetahui gambaran mengenai implikasi hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. Hasil da…