Gugatan Perdata Terhadap DPR RI yang Telah Diputuskan Pengadilan Negeri

Buku ini disusun dikarenakan adanya gugatan terhadap Parlemen (DPR RI) yang tidak pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, mulai dari Pemerintahan Orde Lama sampai dengan Pemerintahan Orde Baru. Hal ini merupakan fenomena baru dan merupakan sejarah perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia

Etika Hubungan Legislatif Eksekutif

Edisi

2

ISBN/ISSN

979-3519-04-5

Deskripsi Fisik

x, 216 Hal, :24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328 e

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: …

Buku ini menganalisis dan mengevaluasi mengenai UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjabarkan secara jelas mengenai kewenangan MK, menguraikan secara jelas akibat hukum dari putusan MK, dan menjabarkan secara jelas dan berdasar mengenai sikap apa yang har…

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: …

Buku ini menganalisis dan mengevaluasi Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum akibat dari pasal, memperjelas norma UU yang dinyatakan MK, dan mengharmonisasi pengaturan. manfaat dari penulisan ini adalah sebagai data pendukung penyusunan naskah akdemis dan memberi masukan kepada DPR RI dan sebagai bahan untuk menetapkan…

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: …

Buku ini menganalisis dan mengevaluasi Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi akibat hukum yang timbul sebagai permohonan pengujuan sebagian pasal, dan mengetahui gambaran mengenai implikasi hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. …

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: …

Buku ini menganalisis dan mengevaluasi Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 tahun 1989 Tentang Perbankan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi akibat hukum yang timbul sebagai permohonan pengujuan sebagian pasal, dan mengetahui gambaran mengenai implikasi hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. Hasil da…

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: …

Buku ini menganalisis dan mengevaluasi Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terdapat 3 permohonan pengujian UU Kesehatan terhadap UUD Tahun 1945 yang menurut pemohon secara umum telah merugikan/melanggar hak konstitusional untuk mendapat perlindungan, kepastian hukum yang adil, jaminan hak asasi, hak untuk hidup sejahtera, dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasal-pasal…

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: …

Buku ini menganalisis dan mengevaluasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2009 tentang Ketenagakerjaan. Terdapat 10 perkara yang diajukan untuk diuji materiil dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal yang diajukan antara lain: 1. Pasal 119,pasal 120,pasal 121,pasal 158 jo. Pasal 170, pasal 137, pasal 138 ayat (1), pasal 186,pasal 140-141,pasal 76, pasal 106 dan 110, pasal 108 UU Ketenagake…

Kajian, Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem…

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (selanjutnya disebut UU SKN) membangkitkan asa bagi Indonesia, seperti terciptanya iklim keolahragaan yang kondusif yang ditandai dengan tertatanya sistem organisasi keolahragaan secara rapi, tersedianya standar minimal sarana dan prasarana olahraga, semarak aktivitas olahraga dari segala lapisan masyarakat, serta tersedianya…

Informasi peraturan perundang-undangan bidang politik

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

271 hal. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320 INF

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan …

Buku ini merupakan hasil pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 di 3 daerah Provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi D.I. Yogyakarta. Selain pemantauan dilakukan empirik ke pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat, dilaku…

Analisis kebijakan luar negeri pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2000)

Pemerintahan Presiden Abdurrachman Wahid, yang baru berjalan setahun, banyak mendapat sorotan terutama dalam kebijakan luar negerinya yang dinilai sangat kontroversial, baik dari perspektif masyarakat awam maupun bagi mereka yang biasa berkecimpung dengan analisis dan pembuatan kebijakan luar negeri.

Karyawan Bermasalah: Kiat Meningkatkan Kinerja Mereka

Buku ini mengajarkan cara mengatasi karyawan yang: merasa asing dengan rekan kerja dan pelanggannya, tidak mempunyai inisiatif, kehilangan motivasi, menentang wewenang atasan, dan membuat pekerjaan menjadi lebih mudah.

Koordinasi program penelitian nasional : jagung

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii,80 hal : il. : 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

633.15 KOO

Tanjung Priok berdarah tanggung jawab siapa ? kumpulan fakta dan data

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-561-536-X

Deskripsi Fisik

ix, 27 p. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

303.62 TAN

Hak azasi perempuan : instrumen hukum untuk mewujudkan keadilan gender

3 eks

Himpunan Sambutan Menteri Perindustrian 2014

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 20,8cm, 221 hal

Judul Seri

-

No. Panggil

R 808. 85 HIM

Proses-proses mikrobiologi pangan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 208 hal ; il. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

mikrobiologi pangan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix,191 hal ; il. ; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Rekayasa pangan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi,202 hal ; il. ; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-