Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: …

Buku ini menganalisis dan mengevaluasi mengenai UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjabarkan secara jelas mengenai kewenangan MK, menguraikan secara jelas akibat hukum dari putusan MK, dan menjabarkan secara jelas dan berdasar mengenai sikap apa yang har…

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: …

Buku ini menganalisis dan mengevaluasi Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum akibat dari pasal, memperjelas norma UU yang dinyatakan MK, dan mengharmonisasi pengaturan. manfaat dari penulisan ini adalah sebagai data pendukung penyusunan naskah akdemis dan memberi masukan kepada DPR RI dan sebagai bahan untuk menetapkan…

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: …

Buku ini menganalisis dan mengevaluasi Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi akibat hukum yang timbul sebagai permohonan pengujuan sebagian pasal, dan mengetahui gambaran mengenai implikasi hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. …

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: …

Buku ini menganalisis dan mengevaluasi Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 tahun 1989 Tentang Perbankan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi akibat hukum yang timbul sebagai permohonan pengujuan sebagian pasal, dan mengetahui gambaran mengenai implikasi hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. Hasil da…

Berbagai Makalah Sistem Informasi dalam KNSI 2009: Konferensi Nasional Sistem…

Buku ini merupakan kumpulan makalah bidang sistem informasi, dimana penelitian-penelitian dibidang Sistem Informasi telah banyak menghasilkan temuan maupun inovasi baru yang menggembirakan.

Undang- Undang RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wak…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

770 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 324.6 UND

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

200 hlm.; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 324.6 UND

Survei Prevalensi: Penyalahgunaan Narkoba 2019

Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan di 34 provinsi. Hasil penelitian menunjukan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun terakhir penduduk Indonesia berumur 15-64 tahun sebesar 1,8%. Jumlah ini cukup besar jika dilihat pada angka nominal yang diperkirakan mencapai sekitar 3,4 juta orang penduduk Indonesia berusia 15-64 tahun.

Pro Poor Budget (Anggaran Pro Rakyat Miskin): Tinjauan Singkat Atas Beberapa …

Masalah kemiskinan dan kesenjangan pembangunan tetap menjadi agenda utama pemerintah. Dari tahun ke tahun, pemerintah selalu mencanangkan upaya penanggulangan kemiskinan antara lain, melalui berbagai program pengentasan kemiskinan yang terbagi dalam 4 klaster program penanggulangan kemiskinan antara lain Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Kesehatan, Jamkesmas dan Jampersal, Progra…

Rekaman Peristiwa 1995

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

271 hlm.; ilus.; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

959.8 REK

Buku Kinerja BURT DPR RI: Periode 2004-2009

Buku ini tidak hanya memuat tentang isu-isu penting tetapi juga agenda kedepan yang harus dilakukan oleh BURT periode berikutnya. Beberapa agenda kedepan tersebut merupakan implementasi atau penjabaran lebih lanjut atas apa yang telah dilakukan BURT periode 2004-2009

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Melalui laporan ini, Deputi Perundang-undangan berharap dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja pemberian dukungan kepada DPR RI khususnya tahun 2011, selain itu laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan pemberian dukungan dan layanan kepada DPR RI pada tahun-tahun mendatang

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: …

Buku ini menganalisis dan mengevaluasi Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum akibat dari pasal, memperjelas norma UU yang dinyatakan MK, dan mengharmonisasi pengaturan. manfaat dari penulisan ini adalah sebagai data pendukung penyusunan naskah a…

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: …

Buku ini menganalisa dan mengevaluasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengisi kekosongan akibat dari pasal, memperjelas undang-undang yang dinyatakan mahkamah konstitusi, dan mengharmonisasikan peraturan sebagai akibat dari pasal. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai data pendukung penyusunan data akademis dan …

Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: …

Dalam implementasinya, UU Minerba telah 7 kali diajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, hanya 4 permohonan yang dikabulkan. Adapun rinciannya sebagai berikut: 1. Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) UU Minerba terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), pasal 28I ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945. 2. Pasal 22 huruf a,hu…

Analisis dan Evaluasi Undang-undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: …

Amandemen UUD Tahun 1945 juga mengintroduksi suatu lembaga negara baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang disebut Komisi Yudisial (KY). Pementukan KY dimaksudkan sebagai sarana penyelesaian problem yang terjadi dalam praktek ketatanegaraan yang sebelumnya tidak ditentukan. Buku ini menganalisis dan mengevaluasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 18…

Pedoman Perumusan Kebijakan

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menghadapi situasi atau permasalahan, mengandung nilai-nilai tertentu, memuat ketentuan tentang tujuan, prinsip, cara dan sarana untuk mencapainya. Karenanya, kemampuan dan pemahaman yang memadai dari pembuat kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat dan m…

Naskah Akademik: Proposal Usulan Pembentukan Kabupaten Lembak Propinsi Bengkulu

Dalam proses pemekaran wilayah Eks kewedanaan Padang Ulak tanding menjadi Kabupaten Lembak perlu disusun proposal usulan pemekaran wilayah sebagai bahan kajian dan pertimbangan oleh pihak pemerintah yaitu Departemen Dalam Negeri, DPR RI, dan DPD RI.

Kamus besar Bahasa Indonesia

Kamus merupakan khazanah perbendaharaan kata suatu bahasa menggambarkan tingkat peradaban bangsa pemiliknya. Demikian pula halnya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang telah beredar selama 10 tahun. Sementara kosa kata dan istilah yang telah ada pun maknanya telah mengalami perubahan.

Menyibak kabut saat-saat terakhir bersama Soeharto

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xv, 228 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-