Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kaw…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Proto…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 16 Maret 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4991 merupakan Pengesahan Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air Supplementing The United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi K…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Proto…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 5 Maret 2009 dalam Lembaran Negara nomor 53, Tambahan Lembaran Negara nomor 4990 merupakan Pengesahan Protokol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perd…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan K…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015. Undang-Undang ini mengatur kebijakan penyelenggaraan peternakan dengan pendekatan sistem agrobisnis yang dititikberatkan pada aspek sosial ekonomi, kebijakan penyelenggaraan kesehatan hewan yang dilakukan dengan sistem kesehatan hewan nasional de…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawab…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 100 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5026 merupakan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2007 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007, yang terdiri dari Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2007; Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2007, Lapora…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peratu…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara nomor 142 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5061. Undang-undang ini menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2009 agar jemaah haji Indonesia tetap dapat melaksanakan ibadah haji, dan terdapat kepastian hukum dalam penyelenggaraan haji, khususnya terkait dengan pe…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 146 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5065 merupakan Undang-Undang yang dimaksudkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi di bidang pos. Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan pos yan…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 148 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067. Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap warga negara yang berusia 16 sampai 30 tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya; memberikan jaminan perlindungan dan k…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas U…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 154 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073 merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan karena terdapat beberapa kelemahan pada Undang-Undang tersebut yaitu: mengenai pengawasan dan penegakan hukum menyangkut masalah mekanisme koordinasi antar instansi …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tinda…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5074 merupakan Undang-Undang yang dibentuk untuk mencabut ketentuan Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 dari Bab VII mengenai pemeriksaan di siding pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pida…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua …

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5077 merupakan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Perubahan Kedua atas Undang-Undan…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua …

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara nomor 159 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5078. Perubahan undang-undang ini dilatarbelakangi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006, yang menyatakan bahwa pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ke…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076 merupakan Undang-Undang yang dibentuk untuk mengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik I…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kep…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Nomor 161 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080 merupakan Undang-Undang yang dibentuk untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang belum mengatur secara menyeluruh mengenai kependudukan dan pembangunan keluar…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agree…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2009 dalam Lembaran Negara nomor 95 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5024. Undang-undang ini mengatur kebijakan pemerintah Indonesia dalam memberantas penangkapan ikan secara melanggar hukum di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia oleh kapal perikanan asing dan membuka kesempatan bagi kapal Indonesia untuk …

Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2000 tentang Perubahan atas U…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tangga 7 Juni 2000 dalam Lembaran Negara nomor 74, Tambahan Lembaran Negara nomor 3964, merupakan undang-undang yang mengatur tentang Perubahan atas undang-undang nomor 49 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Mentawai Mengatur dan menetapkan tentang pemilihan umum lokal yang dilaksanakan selambat-lambatnya satu tahun setelah peresmia…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin…

Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 22 September 2004 dalam Lembaran Negara nomor 96, Tambahan Lembaran Negara nomor 4420.Di dalam undang-undang ini ditetapkan penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan mo…

Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Un…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 34, tambahan lembaran Negara nomor 4379 merupakan undang-undang yang mengatur tentang peradilan umum. Perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, baik menyangkut teknis yudisial maupun non…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Penga…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 19 Oktober 2005 dalam Lembaran Negara Nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4545 merupakan undang-undang mengenai Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, untuk meningkatkan pelayanan hukum dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan serta demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 18 Oktober 2004 dalam lembaran Negara nomor 159, tambahan lembaran Negara nomor 4459, merupakan undang-undang untuk Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke ta…