Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 19 Oktober 2005 dalam Lembaran Negara Nomor 110 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4549 merupakan Perubahan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2005 tentang APBN Tahun Anggaran 2005 karena telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan mendasar yang berdampak sangat signifikan pada berbagai indikator ekonomi makro yang berpengaruh pada p…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 19 Oktober 2005 dalam Lembaran Negara Nomor 108 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 merupakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah belum mengatur mengenai penundaan penyelenggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan dan atau gang…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 19 Oktober 2005 dalam Lembaran Negara Nomor 107 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4547 merupakan undang-undang mengenai terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, perlu diadakan peninjauan kembali daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang meliputi daerah hukum pengadilan agama seluruh wilayah Provinsi Maluku. Dengan di…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 19 Oktober 2005 dalam Lembaran Negara Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4546 merupakan undang-undang mengenai terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, perlu diadakan peninjauan kembali daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Manado yang meliputi daerah hukum pengadilan agama seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara. Den…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 19 Oktober 2005 dalam Lembaran Negara Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4544 merupakan undang-undang mengenai Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten, untuk meningkatkan pelayanan hukum dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan serta demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya r…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 23 September 2005 dalam Lembaran Negara Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535 mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak (Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat) serta koordinasi yang sinergis secara vertikal antara pusat dan daerah dan secara horizontal antara lemb…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 3 Agustus 2005 dalam Lembaran Negara Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4523 merupakan undang-undang yang dibuat dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memerlukan pemahaman dan kesiapan sarana, prasarana, sumber daya manusia, baik di lingkunga…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Juli 2005 dalam Lembaran Negara Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4512 merupakan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 karena telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan keadaan yang sangat mendasar baik di dalam maupun di luar negeri yang m…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Desember 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674. Undang-undang ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi dibidang administrasi kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas pe…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Desember 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4673. Membahas tentang laporan realisasi APBN yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi APBN TA 2004, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah …
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Desember 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4672 merupakan undang-undang yang membahas tentang kerjasama antar kedua badan pertahanan yang meliputi peningkatan di bidang bantuan produksi dan pelayanan, proyek yang berhubungan dengan peralatan dan komponen pertahanan, kerjasama industri pertahanan,…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Desember 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4671 merupakan undang-undang yang membahas dan mengatur konvensi tentang pelarangan penggunaan, penimbunan produksi dan transfer ranjau darat anti personel dan pemusnahannya dimana Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia perlu selalu berperan akt…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4670 merupakan undang-undang yang membahas tentang keberadaan suatu dewan pertimbangan dengan penyebutan dewan pertimbangan presiden. Undang-undang ini mengatur kedudukan, tugas dan fungsi, susunan dan keanggotaan, pengangkatan dan pemberhentian, mekanisme ker…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Nopember 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4662 merupakan undang-undang yang membahas tentang Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2007 dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan berpedoman pada rencana kerja pemerintah, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok K…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Nopember 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dengan pertimbangan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepabeanan sehingga perlu dilakukan perubah…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 November 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660 merupakan undang-undang yang dibuat untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang berkembang pada abad 21 dengan isu globalisasi, desentralisasi, demokratisasi, dan pembangunan berkelanjutan, diperlukan sumber daya manusia yang andal untuk…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 Oktober 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4654 merupakan Undang-Undang yang merupakan tuntutan reformasi telah menghendaki terwujudnya penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) menuju tata pemerintahan yang baik, mengharuskan perubahan peraturan perundang…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 9 Oktober 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4653 merupakan Undang-Undang yang sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006, telah terjadi perubahan dan perkembangan yang cukup banyak pada faktor-faktor internal dan ekstern…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 11 Agustus 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635 merupakan Undang-Undang yang dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 Agustus 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634. merupakan Undang-Undang yang menjelaskan bahwa Negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu Negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. Undang-Undang nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewar…