Ditapis dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 Agustus 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633. merupakan Undang-Undang yang berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan rakyat aceh yang memiliki ke…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peratu…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 14 Juli 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4631 merupakan Undang-Undang yang memuat ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Un…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjan…
Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 18 April 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4621 merupakan undang-undang yang dibuat sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk melakukan hubungan kerjasama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional khususnya dibidang transportasi, komunikasi dan informasi selain mempunyai…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United…
Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 18 April 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620 merupakan undang-undang yang dibuat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan untuk itu Pemerintah bersama masyarakat mengambil langkah-langkah pemulihan atau pengembalian asset-aset hasil t…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan Inter…
Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 5 April 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4617 merupakan undang-undang yang dibuat bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan internasiona yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan dan perdamaian dunia serta kemanusiaan dan peradaban sehingga pencegahan dan pemberantasannya memerlukan kerja s…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan Intern…
Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 5 April 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4616 merupakan undang-undang yang dibuat bahwa terorisme merupakan kejahatan manusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman sertius terhadap kedaulatan setiap Negara karena teroris merupakan kejahatan internasional yang menimbulkan bahaya terhada…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Un…
Undang-undang ini disahkan dan di undangkan di Jakarta tanggal 20 Maret 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611 merupakan undang-undang yang dibuat mewujudkan tata kehidupan bangsa, Negara dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan guna menegakkan hukum dan keadilan dengan perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat dan kehidupan ketatanegaraaan m…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2002 Tentang Perubahan Atas U…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tangga 7 Januari 2002 dalam Lembaran Negara nomor 1, Tambahan Lembaran Negara nomor 4167, merupakan perubahan terhadap undang-undang nomor 35 tahun 2000 tentang APBN tahun anggaran 2001 karena memburuknya perkembangan situasi global dan menyebabkan serangkaian kebijakan yang ditempuh untuk meredam berbagai tekanan terhadap kondisi perekono…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan kep…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 April 1992 dalam Lembaran negara nomor 53 dan tambahan lembaran negara nomor 3475 merupakan undang-undang yang mengatur tentang Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Mengingat kebijaksanaan kependudukan dan keluarga sejahtera meliputi berbagai aspek, antara lain kependudukan, sensus penduduk, keseha…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1992 tentang Dana pensiun
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1992 dalam Lembaran Negara nomor 37 dan tambahan lembaran negara nomor 3477, merupakan undang- undang yang mengatur dan membahas tentang Dana pensiun. Undang-undang ini merupakan landasan hukum pembentukan dana pensiun dan penyelenggaraan program pensiun mengandung asas-asas pokok diantaranya asas keterpisahan kekaya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 1992 tentang Perkeretapian
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1992 dalam Lembaran Negara nomor 47 dan tambahan lembaran negara nomor 3479 merupakan undang- undang yang membahas tentang Perkeretaapian yang merupakan salah satu moda transportasi yang memiliki karakteristik dan keunggulan khusus terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut baik penumpang maupun barang secara massal, …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu lintas dan…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 25 Mei 1992 dalam Lembaran Negara nomor 53, Tambahan Lembaran Negara nomor 3481. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang mengatur tentang lalulintas dan angkutan jalan. Menyadari peranan transportasi, maka lalulintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan te…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1992, dalam Lembaran Negara nomor 53, Tambahan Lembaran Negara nomor 3480. merupakan undang-undang yang mengatur tentang Penerbangan. Dalam rangka pembangunan hukum nasional serta untuk lebih memantapkan perwujudan kepastian hukum, Undang-undang nomor 83 tahun 1958 tentang penerbangan perlu diganti dengan undang-undang …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem budidaya …
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 april 1992 dalam Lembaran Negara nomor 46 dan tambahan lembaran negara nomor 3478, merupakan undang - undang yang membahas tentang Sistem budidaya tanaman. Sistem budidaya tanaman sebagai bagian dari pertanian pada hakekatnya adalah system pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam akan nabati melalui kegiatan manusia ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina hewan,…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 1992 dalam Lembaran Negara nomor 56 dan tambahan lembaran negara nomor 3482. Undang-undang ini mengatur dan membahas tentang Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Pentingnya peranan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan memerlukan landasan hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum dalam bentuk …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 Desember 1985 dalam Lembaran Negara Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317, undang-undang ini menjelaskan bahwa tenaga listrik sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada umumnya serta untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi pada khususnya, dan oleh karenanya usaha penyediaan ten…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 Desember 1985 dalam Lembaran Negara Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316, undang-undang ini tentang Mahkamah Agug dalam mewujudkan tata kehidupan dan menjamin persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayo…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 27 Desember 1985 dalam lembaran Negara nomor 69, tambahan lembaran Negara nomor 3313 mengatur tentang Bea Materai. Undang-undang ini tidak lagi mencatumkan bea materai menurut luas kertas dan bea materai sebanding melainkan hanya bea materai tetap yang besarnya Rp. 1000,- dan Rp. 500,-. Pelunasan bea materai cukup dilakukan dengan me…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan B…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 27 Desember 1985 dalam lembaran Negara nomor 68, tambahan lembaran Negara nomor 3312 mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Undang-undang ini berisi pembaharuan sistem perpajakan yang meliputi macam-macam pungutan atas tanah dan/atau bangunan, tariff pajak dan cara pembayarannya. Obyek pajak dalam undang-undang ini dalah bumi dan/…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 1985 tentang Pengesahan konve…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 22 Oktober 1985 dalam lembaran Negara nomor 62, tambahan lembaran Negara nomor 3308 tentang Konvensi Telekomunikasi Internasional. Konvensi ini telah diratifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Konvensi ini memuat daftar negara peserta, beberapa istilah dalam telekomunikasi, perjanjian antara PBB dan perhimpun…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah