Profil DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014: Wakil Rakyat Garda Terdepa…

Buku ini berisi profil anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kaw…

Buku ini berisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

Berisi bahan tayang materi sosialisasi Empat Pilar MPR RI, antara lain Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta Ketatapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19…

Buku ini merupakan upaya strategis dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada masyarakat tentang UUD 1945 dan materi serta status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR. Buku ini selanjutnya dijadikan sebagai salah satu bahan bagi MPR dalam memasyarakatkan UUD 1945 dan Ketetapan MPR.

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2018 Jilid III

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Tahun 2018 adalah kumpulan regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia pada tahun tersebut, mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan seperti K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan pedoman bagi jabatan fungsiona. Regulasi ini menjadi pedoman hukum untuk menjamin perlindungan pekerja dan standar lingkungan kerja yan…

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2018 Jilid II

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Tahun 2018 adalah kumpulan regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia pada tahun tersebut, mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan seperti K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan pedoman bagi jabatan fungsiona. Regulasi ini menjadi pedoman hukum untuk menjamin perlindungan pekerja dan standar lingkungan kerja yan…

Reformasi Pengelolaan Kas di Indonesia : Dari Administrasi Kas Menuju Pengelo…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxviii, 223 hal.; 23cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

336.598 REF

Antologi untaian mutiara hukum lintas praktik dan sektor

Hukum adalah panduan, pedoman, dan batasan agar terwujud nilai keadilan, keteraturan, kejujuran, serta ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gagasan serta pemikiran dari 24 penulis hebat alumni FJUI angkatan 1991 berdasarkan pengalaman selama sekitar dua puluh lima tahun setelah lulus dari FHUI merupakan kontribusi nyata dan solusi bagi banyak permasalahan bangsa. Tulisan unta…

The 2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Development " Partnership To…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

328 THE t

Laporan Pemanfaatan Keangotaan DPR RI : pada organisasi Internasional yang di…

Sesuai dengan keppres No. 64 tahun 1999, keanggotaan Indonesia pada organisasi Internasional diamanatkan untuk memperoleh manfaat yang maskomal bagi kepentingan nasional, didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan efisiensi pegunaan anggaran dan kamampuan keuangan negara. keanggotaan indoesia pada organisasi internasional diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu an…

Kamus Kompetensi Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlia…

Penyusunan Kamus Kompetensi Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengembangan karier berdasarkan kompetensi dengan memahami pengertian, penjelasan, dan batasan Kompetensi Jabatan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pengembangan kompetensi d…

Temuan BPK Terhadap Dana Alokasi Khusus ( DAK) Bidang Pendidikan Semester 1 t…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

370 SET t

Analisa Beban Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dew…

dalam menjalankan program reformasi birokrasi khususnya area penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur agar penataan dan perencanaan pegawai di lingkungan sekretariat jenderal dan badan keahlian dewan perwakilan rakyat republik indonesia (setjen dan BK DPR RI) sesuai dengan proporsional makan perlu dilakukan penghitungan beban kerja masing masing jabatan di lingkungan setjen dan BK…

Kamus APBN

tujuan penyusunan buku ini sebagai refrensi para pembaca dalam memahami dokumen - dokumen anggaran. disamping memberikan definisi, buku ini juga memuat penjelasan secara lebih detail yang bertujuan untuk menambah pemahaman para pembaca terhadap istilah-istilah APBN

Analisis dan evaluasi pemantauan pelaksananaan Undang-undang nomor 33 tahun 2…

Dari hasil analisis dan evaluasi ditemukan bahwa masih terdapat permasalahan dalam substansi UU Perimbangan Keuangan dan implementasinya. Secara substansi terdapat banyak ketentuan pasal yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hal ini ditujukan agar ketentuan dalam UU Perimbangan Keuangan dapat memenuhi ketentuan yang ada dalam UU PPP dan tujuan pembent…

Anggaran Pendidikan dalam APBN

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-71845-0-3

Deskripsi Fisik

xvii, 154 hal.: il.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

353.8 BIR a - 370 BIR a

Dinamika dan tantangan kinerja lembaga perwakilan

Pemahaman tentang kinerja dan entitas kelembagaan perwakilan, baik itu DPR maupun DPRD belum sepenuhnya sama dan sejalan. Terlalu banyak dikemukakan untuk menjelaskan seperti apa sesungguhnya ukuran keberhasilan kinerja lembaga perwakilan. Sebagai penjaga wibawa dan citra kelembagaan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI (MKD) tentu saja berkepentingan dengan wajah balik lembaga perwakilan. Sebagai …

Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Pe…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

52 hlm.: il.; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

351.1 SEK

Persandingan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

Buku ini memaparkan persandingan undang-undang ketentuan umum dan tatacara perpajakan antara susunan dalam satu naskah UU No.6/1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16/2000 dan susunan dalam satu naskah UU no.6/1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16/2009.

Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI …

Buku ini merupakan kumpulan SOP unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah disetujui pada tahun 2012 dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 225/SEKJEN/2013 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012.