Berisi kumpulan resume putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan menolak dan tidak menerima permohonan pengujian Undang-undang terhadap undang-undang Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang diputus dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada bulan Januari hingga Juni 2018.
Buku ini menyajikan keterangan berupa angka statistik yang memberi gambaran terkait kegiatan sensus.
Buku ini memuat Peraturan Perundang-Undangan mengenai Ketenagakerjaan yang terdiri dari UU Nomor 18 Tahun 2017; UU Nomor 2 Tahun 2004; UU Nomor 13 Tahun 2013; UU Nomor 21 Tahun 2000; UU Nomor 1 Tahun 1970; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nom…
Buku ini memuat Peraturan Perundang-Undangan mengenai Perlindungan Anak dan Wanita yang terdiri dari UU RI Nomor 12 Tahun 20017; UU RI Nomr 17 Tahun 2016; UU RI Nomor 35 Tahun 2014; UU RI Nomor 9 Tahun 2012; UU RI Nomor 10 Tahun 2012’ UU RI Nomor 11 Tahun 2012; UU RI Nomor 21 Tahun 2007; UU RI Nomor 12 Tahun 2006; UU RI Nomor 23 Tahun 2004; UU RI Nomor 23 Tahun 2002; UU RI Nomor 39 Tahun 1999…
Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan ini memberikan referensi peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan Kesehatan yang terdiri dari UU RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; UU RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan; UU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; UU RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Ke…
Masalah kemiskinan dan kesenjangan pembangunan tetap menjadi agenda utama pemerintah. Dari tahun ke tahun, pemerintah selalu mencanangkan upaya penanggulangan kemiskinan antara lain, melalui berbagai program pengentasan kemiskinan yang terbagi dalam 4 klaster program penanggulangan kemiskinan antara lain Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Kesehatan, Jamkesmas dan Jampersal, Progra…
Through this small brochure, we would like to introduce the building of the people's consultativ assembly of the republic of indonesia (MPR-RI) the house of representatives of the repuvlic of indonesia (DPR RI) as a great work of young generation men and women if Indonesia that should be admired.
buku ini dipersembahkan sebagai kenangan kepada ribuan armada semut, yakni seluruh teknisi Indonesia yang telah bekerja keras bersama sama menyelesaikan pembangunan yang sekarang ini kita namakan Gedung MPR/DPR/DPD. Tanpa keteladanan dan ketekunan mereka, masyarakat Indonesia mungkin tidak akan pernah memiiki bangunan monumental seperti sekarang ini, tempat dimana putera-puteri terbaik bangsa m…
Buku ini membahas tentang sejarah DPR RI, kedudukan, susunan, fungsi, tugas dan wewenang DPR RI, keanggotaan dan kode etik, hak DPR dan Hak Anggota DPR, Fraksi, Alat kelengkapan DP, persidangan dan rapat DPR, pembentukan Undang-undang, penetapan APBN, aspirasi dan pengaduan masyarakat, konsultasi dan koordinasi sesama lembaga tinggi negara, pembahasan hasil pemeriksaan BPK, tata cara penyampaia…
Buku ini menyajikan informasi mengenai mekanisme kerja DPR RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbagi menjadi 17 penyajian diantaranya tentang Sistem Ketatanegaraan; Sejarah DPR; Dasar Hukum DPR; Pemilihan Umum; Kedudukan, Susunan, Fungsi, Tugas dan Wewenang; Keanggotaan dan Kode Etik; Hak DPR dan Hak Anggota DPR; Fraksi; Alat Kelengkapan Dewan; Persidangan dan Rapat DP…
Buku ini berisi informasi tentang Gedung DPR/MPR RI, dari berbagai sisi sejarah, site plan dan nama-nama gedung yang ada di kompleks parlemen DPR/MPR RI. Termasuk di dalamnya gedung Sekretariat Jenderal DPR RI dan Mesjid Baiturrahman.
Buku ini menyajikan informasi mengenai mekanisme kerja DPR RI periode 2004-2009 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbagi menjadi 17 penyajian diantaranya tentang Sistem Ketatanegaraan; Sejarah DPR; Dasar Hukum DPR; Pemilihan Umum; Kedudukan, Susunan, Fungsi, Tugas dan Wewenang; Keanggotaan dan Kode Etik; Hak DPR dan Hak Anggota DPR; Fraksi; Alat Kelengkapan Dewan; Persid…
Hasil audit BPK atas laporan keuangan Kementerian/Lembaga terlihat adanya peningkatan kualitas dalam penyajian laporan keuangan Kementerian/Lembaga. Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2009, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang pada tahun-tahun sebelumnya memberikan opini Disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat/TMP). Peningkatan opini ini tidak terlepas da…
Penyusunan buku “Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tahun 1979 s.d 2018 Bidang Komisi X (Pendidikan, Olah Raga dan Sejarah)” bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan.
Penyusunan buku “Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tahun 1974 s.d 2018 Bidang Komisi X (Pendidikan, Olah Raga dan Sejarah)” bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan.
Penyusunan buku “Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tahun 1999 s.d 2018 Bidang Komisi X (Pendidikan, Olah Raga dan Sejarah)” bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan.
Penyusunan buku “Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tahun 1999 s.d 2016 Bidang Komisi I (Pertahanan, Luar Negeri dan Informasi)” bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan penga…
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi IX antara lain mencakup Kementerian Kesehatan, Kementerian Nakertrans, BKKBN, BPOM, dan BNP2TKI.
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VIII antara lain mencakup Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.