Himpunan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelayanan dan informasi publik

dalam buku ini memuat peraturan perundang undangan menegani pelayanan dan informasi publik yang terdiri dari undang undang, peraturan pemerintahm peraturan presiden, peraturan DPR RI, peraturan MA, dan peraturan komisi informasi publik.

Himpunan Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia (BP…

Buku ini memuat seluruh Peraturan Tata-tertib lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (Parlemen), sejak yang pertama yaitu dengan dibentuknya Komite Nasional Pusat dengan Badan Pekerjanya, sampai Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong sebelum Pemilihan Umum yang kedua tahun 1971 kecuali Peraturan Tata-tertib DPR-RIS.

Daftar Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1966 - 1995

Daftar Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang yang memuat undang-undang yang sudah ada peraturan pelaksanaannya maupun yang belum ada, dai tahun 1966 sampai dengan tahun 1995. Adapun daftar peraturan pelaksanaan undang-undang dari tahun 1945 ssampai dengan tahun 1965 masih dalam proses penyusunan.

Himpunan Peraturan Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Buku ini berisi Peratururan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Badan Legislasi DPR-RI : Kinerja dan Evaluasi Periode 2004-2009

buku ini mendeskripsikan keberadaan badan legislasi secara apa adanya dengan menampilka ulasan mengenai kinerja dan evaluasi badan legislasi selama satu periode. kinerja badan legislasi tersebut dapat dilihat dari peran dan tugas badan legislasi dalam menyusunan prolegnas, penyusunan dan harmonisasi RUU usul inisiatif DPR serta kunjungan kerja untuk mencari masukan atas RUU

Panitia Kerja (Panja) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018

Di tahun 2018, Panja TPB telah melaksanakan sejumlah program kerja yang bertujuan untuk mempromosikan TPB dan memantau upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk mencapai TPB. Panja TPB juga aktif berpartisipasi dalam berbagai forum antarparlemen untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen para anggotanya dalam mendorong pencapaian TPB di konstituennya masing-masing. Keb…

Laporan Kinerja DPR RI 2009-2014 Tahun Ketiga Masa Persidangan IV

Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …

Laporan Kinerja DPR RI 2009-2014 Tahun Ketiga Masa Persidangan III

Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …

Laporan Kinerja DPR RI 2009-2014 Tahun Ketiga Masa Persidangan II

Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …

Laporan Kinerja DPR RI 2009-2014 Tahun Ketiga Masa Persidangan I

Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …

Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan R…

Peta proses bisnis Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini merupakan peta yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi dalma menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penyusunan buku ini bertujuan untuk mewujudkan org…

Panduan Penggunaan Email Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwak…

Penggunaan email berbasis @dpr.go.id untuk Pegawai Nergeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI meliputi 3 (tiga) kelompok pengguna, antara lain : Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dan Layanan Publik di lingkungna Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Buku Panduan ini memuat cara setting akun email dpr.go.id pada: Mic…

Program Legislasi Nasional: Prolegnas Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024…

Program Legislasi Nasional tahun 2020-2024 diperlukan sebagai potret politik perundang-undangan atau substansi poliitk hukum nasional untuk mencapai tujuan negara dalam kurun waktu tahun 2020-2024, baik dengan membentuk hukum baru maupun mengganti atau mengubah hukum lama dan menyederhanakan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang melalui pendekatan omnibus law. Di dalam Prolegnas i…

Kinerja BKSAP Pada Fora Bilateral: Masa Persidangan I - IV Oktober 2019 - Agu…

Buku ini berisikan informasi Pertemuan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI (BKSAP) dengan kedutaan besar negara sahabat; Penerimaan delegasi negara sahabat; dan Kunjungan Kerja ke Luar Negeri.

Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Tahun 2000

Undang-Undang Tahun 2002 terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) undang-undang, dimana 14 (empat belas) undang-undang diantaranya mengatur mengenai pemekaran wilayah. Dari 38 (tiga puluh delapan) undang-undang tersebut, hanya 14 (empat belas) undang-undang yang mengamanatkan peraturan pelaksana, yaitu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden/peraturan presiden, keputusan/pera…

Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Tahun 2002

Undang-Undang Tahun 2002 terdiri dari 32 (tiga puluh dua) undang-undang, dimana 13 (tiga belas) undang-undang diantaranya mengatur mengenai pemekaran wilayah. Dari 32 (tiga puluh dua) undang-undang tersebut, terdapat 14 (empat belas) undang-undang yang mengamanatkan peraturan pelaksana, yaitu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden/peraturan presiden, keputusan/peraturan …

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Proses Demokratisasi : Lapor…

Buku ini berisi tentang alat kelengkapan DPR RI, Pelaksanaan Fungsi DPR RI, dan Pengaduan Masyarakat

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Proses Demokratisasi : Lapor…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

23 hlm., : 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

306.23 DEW d

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong Republik Indonesi…

Buku ini berisikan tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Gotong Rojong sesuai Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Gotong Rojong No. 10/DPR-GR/III/67-68.

Buku Panduan 2005 Mekanisme Pelaksanaan Fungsi-fungsi Dewan

Dalam buku ini secara ringkas mengemukakan implementasi, mekanisme dan prosedur kerja serta dasar hukum yang mendasari pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan dalam mengemban amanat rakyat. Bagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undangannya dalma membangun demokrasi perwakilannya, mengimplementasikan bentuk-bentuk dan cara kerjanya yang dilakukan melalui amand…