Buku ini berisi profil anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014.
Buku ini berisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Berisi bahan tayang materi sosialisasi Empat Pilar MPR RI, antara lain Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta Ketatapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.
Buku ini merupakan upaya strategis dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada masyarakat tentang UUD 1945 dan materi serta status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR. Buku ini selanjutnya dijadikan sebagai salah satu bahan bagi MPR dalam memasyarakatkan UUD 1945 dan Ketetapan MPR.
Buku ini berisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengajuan Kebudayaan sesuai dengan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055.
Buku ini menyajikan potret efektivitas program rehabilitasi penyalahguna narkotika di lembaga pemasyarakatan, menganalisis kebijakan, pelaksanaan program, serta tantangan pemulihan dan reintegrasi sosial narapidana.
Para penulis mengkaji berbagai strategi untuk mengakselerasi kinerja inklusi keuangan dan menciptakan kondisi ideal keuangan inklusif demi mencapai tingkat kemakmuran yang berkelanjutan. Mereka juga menganalisis masalah strategis lain untuk mencapai target inklusi keuangan, seperti peran koperasi, tata kelola hubungan BI dan OJK, edukasi dan literasi keuangan, serta implementasi inklusi keuanga…
Buku ini mengupas beberapa isu-isu strategis terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dapat dijadikan referensi para perumus kebijakan dalam mengoptimalkan dan memperkuat peran APBN dalam proses proses pembangunan di Indonesia. Bagian pertama buku mengurai PNBP SDA sebagai alternatif penerimaan yang cukup membantu dalam menutupi kontribusi pajak yang kian kurang optimal. Bagi…
Sesuai dengan keppres No. 64 tahun 1999, keanggotaan Indonesia pada organisasi Internasional diamanatkan untuk memperoleh manfaat yang maskomal bagi kepentingan nasional, didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan efisiensi pegunaan anggaran dan kamampuan keuangan negara. keanggotaan indoesia pada organisasi internasional diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu an…
Penyusunan Kamus Kompetensi Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengembangan karier berdasarkan kompetensi dengan memahami pengertian, penjelasan, dan batasan Kompetensi Jabatan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pengembangan kompetensi d…
Laporan tahunan BAKN berisi pertanggungjawaban BAKN kepada publik dan merupakan dokumentasi perjalanan BAKN selama dua tahun, yaitu sejak pertama kali berdiri sampai dengan bulan november 2011.Dalam laporan ini akan disajikan kinerja BAKN dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mewujudkan visi dan misi DPR RI.
Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Gedung Serbaguna Ruah Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (seanjutnya disebut RJA DPR RI) Kalibata bertujuan: mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penggunaan Gedung Serbaguna RJA DPR RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; mewujudkan pengelolaan dan penggunaan Gedung Serbaguna RJA DPR RI Kalibata yang …
Buku Rekomendasi Panja KER BKSAP ini harus dimaknai peran aktif DPR terhadap isu-isu ekonomi regional dan global. tentu saja buku tersebut sebagai bentyk pertanggung jawaban kerja kerja DPR ke rakyat Indonesia sebagai bentuk Pertanggungjaawaban Kerja-Kerja DPR ke rakyat Indonesia Sebagai Pemilik mandat.
BAKN DPR RI menyimpulkan bahwa program pengadaan alusista bersumber pinjaman luar negeri yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan pembiayaan belum sepenuhnya efisien dan efektif mendukung tercapainya sasaran pengadaan barang/jasa militer yang secara optimal memenuhi asas tepat jenis, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sumber dengan harga yang paling menguntungkan N…
dalam menjalankan program reformasi birokrasi khususnya area penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur agar penataan dan perencanaan pegawai di lingkungan sekretariat jenderal dan badan keahlian dewan perwakilan rakyat republik indonesia (setjen dan BK DPR RI) sesuai dengan proporsional makan perlu dilakukan penghitungan beban kerja masing masing jabatan di lingkungan setjen dan BK…